Gudang Hukum Indonesia

Tahun :
-	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981
1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971
1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961
1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951
1950	1949	1948	1947	1946	1945	-	-	-	-

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1955

No.	Nomor	Tentang
1	1 Tahun 1955	Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar Yang Syah Dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang
2	2 Tahun 1955	Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik
3	3 Tahun 1955	Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949
4	4 Tahun 1955	Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) Tentang Penyelesaian Hutang Negara Di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang
5	5 Tahun 1955	Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
6	6 Tahun 1955	Biaya Surat Kenal Lahir Dan Surat Kenal Mati
7	7 Tahun 1955	Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang
8	8 Tahun 1955	Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti Yang Termuat Dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5 Tahun 1950 Dan Diubah Dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 195o, Sebagai Undang-Undang
9	9 Tahun 1955	Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
10	10 Tahun 1955	Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas Dan Fakultas
11	11 Tahun 1955	Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang-Muka Pada Bank Indonesia Lebih Dari Pada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
12	12 Tahun 1955	Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) Dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang