Gudang Hukum Indonesia

Tahun :
-	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981
1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971
1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961
1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951
1950	1949	1948	1947	1946	1945	-	-	-	-

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1956

No.	Nomor	Tentang
1	1 Tahun 1956	Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang
2	2 Tahun 1956	Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
3	3 Tahun 1956	Pembebasan Dokter Soegiri Dari Penggantian Uang
4	4 Tahun 1956	Pengubahan "Overschrijvingstarief" Yang Dilampirkan Pada Ordonansi Yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949no. 282)
5	5 Tahun 1956	Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953
6	6 Tahun 1956	Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
7	7 Tahun 1956	Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
8	8 Tahun 1956	Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
9	9 Tahun 1956	Pembentukan Daerah Otonom Kota - Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
10	10 Tahun 1956	Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-Undang Dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
11	11 Tahun 1956	Pembelanjaan Pensiun
12	12 Tahun 1956	Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
13	13 Tahun 1956	Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
14	14 Tahun 1956	Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
15	15 Tahun 1956	Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
16	16 Tahun 1956	Pengubahan Dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
17	17 Tahun 1956	Perubahan Dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)
18	18 Tahun 1956	Persetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama
19	19 Tahun 1956	Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	20 Tahun 1956	Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")
21	21 Tahun 1956	Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang
22	22 Tahun 1956	Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
23	23 Tahun 1956	Pengadilan Dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante
24	24 Tahun 1956	Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
25	25 Tahun 1956	Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
26	26 Tahun 1956	Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
27	27 Tahun 1956	Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea-Masuk
28	28 Tahun 1956	Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
29	29 Tahun 1956	Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
30	30 Tahun 1956	Pengubahan Dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)
31	31 Tahun 1956	Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-Undang
32	32 Tahun 1956	Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
33	33 Tahun 1956	Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 Dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan Dan Pajak Perseroan Untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal Dari Perseroan Dan Persekutuan
34	34 Tahun 1956	Penetapan "Undang-Undang Darurat No.15 Tahun 1955 Tenang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 51)" Sebagai Undang-Undang
35	35 Tahun 1956	Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A Dan Bagian Ii Bab A Dari Pos 173 Dari Tarip Bea Masuk Dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir