Tahun : | |||||||||
- | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 |
1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 |
1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | - | - | - | - |
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000
No. | Nomor | Tentang |
1 | 1 Tahun 2000 | Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour ( Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) |
2 | 2 Tahun 2000 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 |
3 | 3 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 |
4 | 4 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum |
5 | 5 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong |
6 | 6 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
7 | 7 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang |
8 | 8 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue |
9 | 9 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai |
10 | 10 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo |
11 | 11 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan |
12 | 12 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata |
13 | 13 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam |
14 | 14 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
15 | 15 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak |
16 | 16 Tahun 2000 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan |
17 | 17 Tahun 2000 | Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan |
18 | 18 Tahun 2000 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
19 | 19 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa |
20 | 20 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
21 | 21 Tahun 2000 | Serikat Pekerja/ Serikat Buruh |
22 | 22 Tahun 2000 | Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 |
23 | 23 Tahun 2000 | Pembentukan Propinsi Banten |
24 | 24 Tahun 2000 | Perjanjian Internasional |
25 | 25 Tahun 2000 | Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 |
26 | 26 Tahun 2000 | Pengadilan Hak Asasi Manusia |
27 | 27 Tahun 2000 | Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
28 | 28 Tahun 2000 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang |
29 | 29 Tahun 2000 | Perlindungan Varietas Tanaman |
30 | 30 Tahun 2000 | Rahasia Dagang |
31 | 31 Tahun 2000 | Desain Industri |
32 | 32 Tahun 2000 | Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu |
33 | 33 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 |
34 | 34 Tahun 2000 | Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah |
35 | 35 Tahun 2000 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 |
36 | 36 Tahun 2000 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang |
37 | 37 Tahun 2000 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang |
38 | 38 Tahun 2000 | Pembentukan Provinsi Gorontalo |