Gudang Hukum Indonesia

Tahun :
-	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981
1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971
1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961
1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951
1950	1949	1948	1947	1946	1945	-	-	-	-

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1952

No.	Nomor	Tentang
1	1 Tahun 1952	Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan "Rechtnordonnantie" (Staatblad 1882 No. 240 Jo Staatblad 1931 No. 471) Sebagai Undang-Undang
2	2 Tahun 1952	Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat" Sebagai Undang-Undang
3	3 Tahun 1952	Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1950" Sebagai Undang-Undang
4	4 Tahun 1952	Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
5	5 Tahun 1952	Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan
6	6 Tahun 1952	Penetapan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang-Undang
7	7 Tahun 1952	Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang
8	8 Tahun 1952	Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952
9	9 Tahun 1952	Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925
10	10 Tahun 1952	Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
11	11 Tahun 1952	Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
12	12 Tahun 1952	Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valorem
13	13 Tahun 1952	Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea-Bea Masuk
14	14 Tahun 1952	Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebgai Perusahaan I.B.W. Dengan Nama Baru "Perusahaan Garam Dan Soda Negeri
15	15 Tahun 1952	Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang "Bursa" (Lembaran Negara No 79 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang
16	16 Tahun 1952	Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negera India
17	17 Tahun 1952	Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Pakistan
18	18 Tahun 1952	Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Uni Birma
19	19 Tahun 1952	Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Philipina
20	20 Tahun 1952	Pensiun Pegawai Negeri Sipil
21	21 Tahun 1952	Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia
22	22 Tahun 1952	Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan
23	23 Tahun 1952	Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 4 Tahun 1950) Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang
24	24 Tahun 1952	Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 35 Tahun 1950, Lembaran Negara Nr 77 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang