Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Selasa, 15 Desember 2009

Tahun :                
-
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
1950 1949 1948 1947 1946 1945 - - - -

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1951

No. Nomor Tentang
1 1 Tahun 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
2 2 Tahun 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
3 3 Tahun 1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
4 4 Tahun 1951 Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
5 5 Tahun 1951 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaa Belanda Sebagai Undang-Undang 
6 6 Tahun 1951 Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
7 7 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86) 
8 8 Tahun 1951 Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi
9 9 Tahun 1951 Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil 
10 10 Tahun 1951 Mengatur Tenaga Dokter Partikulir Dalam Keadaan Genting 
11 11 Tahun 1951 Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington 
12 12 Tahun 1951 Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscredietbank" 
13 13 Tahun 1951 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang 
14 14 Tahun 1951 Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 
15 15 Tahun 1951 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Undang-Undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah Dengan Undang-Undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
16 16 Tahun 1951 Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang 
17 17 Tahun 1951 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang 
18 18 Tahun 1951 Perubahan Undang-Undang Nr 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon-Progo 
19 19 Tahun 1951 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang 
20 20 Tahun 1951 Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri-Negeri Asing Yang Menjalankan Tugasnya Di Negeri Ini
21 21 Tahun 1951 Penghapusan "Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)" 
22 22 Tahun 1951 Menetapkan "Undang - Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan Dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia" Sebagai Undang-Undang
23 23 Tahun 1951 Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan 
24 24 Tahun 1951 Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.