Gudang Hukum Indonesia

Tahun :
-	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981
1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971
1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961
1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951
1950	1949	1948	1947	1946	1945	-	-	-	-

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1951

No.	Nomor	Tentang
1	1 Tahun 1951	Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
2	2 Tahun 1951	Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
3	3 Tahun 1951	Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
4	4 Tahun 1951	Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
5	5 Tahun 1951	Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaa Belanda Sebagai Undang-Undang
6	6 Tahun 1951	Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
7	7 Tahun 1951	Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)
8	8 Tahun 1951	Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi
9	9 Tahun 1951	Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil
10	10 Tahun 1951	Mengatur Tenaga Dokter Partikulir Dalam Keadaan Genting
11	11 Tahun 1951	Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington
12	12 Tahun 1951	Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscredietbank"
13	13 Tahun 1951	Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang
14	14 Tahun 1951	Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944
15	15 Tahun 1951	Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Undang-Undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah Dengan Undang-Undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
16	16 Tahun 1951	Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang
17	17 Tahun 1951	Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang
18	18 Tahun 1951	Perubahan Undang-Undang Nr 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon-Progo
19	19 Tahun 1951	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang
20	20 Tahun 1951	Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri-Negeri Asing Yang Menjalankan Tugasnya Di Negeri Ini
21	21 Tahun 1951	Penghapusan "Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)"
22	22 Tahun 1951	Menetapkan "Undang - Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan Dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia" Sebagai Undang-Undang
23	23 Tahun 1951	Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan
24	24 Tahun 1951	Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.