Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Senin, 14 Desember 2009

Tahun :                
-
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
1950 1949 1948 1947 1946 1945 - - - -

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999

No. Nomor Tentang
1 1 Tahun 1999 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters)
2 2 Tahun 1999 Partai Politik
3 3 Tahun 1999 Pemilihan Umum
4 4 Tahun 1999 Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6 6 Tahun 1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
7 7 Tahun 1999 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
8 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
9 9 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
10 10 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
11 11 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
12 12 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
13 13 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
14 14 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
15 15 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
16 16 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
17 17 Tahun 1999 Penyelenggaraan Ibadah Haji
18 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi
19 19 Tahun 1999 Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
20 20 Tahun 1999 Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
21 21 Tahun 1999 Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)
22 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah
23 23 Tahun 1999 Bank Indonesia
24 24 Tahun 1999 Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar
25 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
26 26 Tahun 1999 Pencabutan Undang-Undang Nomor II/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
27 27 Tahun 1999 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
28 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
29 29 Tahun 1999 Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
30 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
31 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
32 32 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
33 33 Tahun 1999 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
34 34 Tahun 1999 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
35 35 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
36 36 Tahun 1999 Telekomunikasi
37 37 Tahun 1999 Hubungan Luar Negeri 
38 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat
39 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia
40 40 Tahun 1999 Pers
41 41 Tahun 1999 Kehutanan