Gudang Hukum Indonesia

Tahun :
-	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981
1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971
1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961
1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951
1950	1949	1948	1947	1946	1945	-	-	-	-

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999

No.	Nomor	Tentang
1	1 Tahun 1999	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters)
2	2 Tahun 1999	Partai Politik
3	3 Tahun 1999	Pemilihan Umum
4	4 Tahun 1999	Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	5 Tahun 1999	Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6	6 Tahun 1999	Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
7	7 Tahun 1999	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
8	8 Tahun 1999	Perlindungan Konsumen
9	9 Tahun 1999	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
10	10 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
11	11 Tahun 1999	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
12	12 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
13	13 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
14	14 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
15	15 Tahun 1999	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
16	16 Tahun 1999	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
17	17 Tahun 1999	Penyelenggaraan Ibadah Haji
18	18 Tahun 1999	Jasa Konstruksi
19	19 Tahun 1999	Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
20	20 Tahun 1999	Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
21	21 Tahun 1999	Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)
22	22 Tahun 1999	Pemerintahan Daerah
23	23 Tahun 1999	Bank Indonesia
24	24 Tahun 1999	Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar
25	25 Tahun 1999	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
26	26 Tahun 1999	Pencabutan Undang-Undang Nomor II/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
27	27 Tahun 1999	Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
28	28 Tahun 1999	Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
29	29 Tahun 1999	Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
30	30 Tahun 1999	Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
31	31 Tahun 1999	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
32	32 Tahun 1999	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
33	33 Tahun 1999	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
34	34 Tahun 1999	Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
35	35 Tahun 1999	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
36	36 Tahun 1999	Telekomunikasi
37	37 Tahun 1999	Hubungan Luar Negeri
38	38 Tahun 1999	Pengelolaan Zakat
39	39 Tahun 1999	Hak Asasi Manusia
40	40 Tahun 1999	Pers
41	41 Tahun 1999	Kehutanan