Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Senin, 14 Desember 2009

Tahun :                
-
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
1950 1949 1948 1947 1946 1945 - - - -

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997

No. Nomor Tentang
1 1 Tahun 1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 
2 2 Tahun 1997 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus 
3 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak
4 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat
5 5 Tahun 1997 Psikotropika
6 6 Tahun 1997 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
7 7 Tahun 1997 Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)
8 8 Tahun 1997 Dokumen Perusahaan
9 9 Tahun 1997 Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)
10 10 Tahun 1997 Ketenaganukliran
11 11 Tahun 1997 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 
12 12 Tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
13 13 Tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten
14 14 Tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
15 15 Tahun 1997 Ketransmigrasian
16 16 Tahun 1997 Statistik
17 17 Tahun 1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
18 18 Tahun 1997 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
19 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
20 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak
21 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
22 22 Tahun 1997 Narkotika
23 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup
24 24 Tahun 1997 Penyiaran
25 25 Tahun 1997 Ketenagakerjaan
26 26 Tahun 1997 Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
27 27 Tahun 1997 Mobilisasi Dan Demobilisasi
28 28 Tahun 1997 Kepolisian Negara Republik Indonesia
29 29 Tahun 1997 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
30 30 Tahun 1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 
31 31 Tahun 1997 Peradilan Militer
32 32 Tahun 1997 Perdagangan Berjangka Komoditi