Gudang Hukum Indonesia

Tahun :
-	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981
1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971
1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961
1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951
1950	1949	1948	1947	1946	1945	-	-	-	-

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1953

No.	Nomor	Tentang
1	1 Tahun 1953	Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
2	2 Tahun 1953	Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908
3	3 Tahun 1953	Pembukaan Apotik
4	4 Tahun 1953	Apotik Darurat
5	5 Tahun 1953	Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
6	6 Tahun 1953	Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
7	7 Tahun 1953	Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
8	8 Tahun 1953	Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank
9	9 Tahun 1953	Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
10	10 Tahun 1953	Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
11	11 Tahun 1953	Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
12	12 Tahun 1953	Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
13	13 Tahun 1953	Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang
14	14 Tahun 1953	Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diperhentikan Dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas
15	15 Tahun 1953	Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela
16	16 Tahun 1953	Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang
17	17 Tahun 1953	Akibat-Akibat Dari Pada Undang-Undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan
18	18 Tahun 1953	Merawat Orang-Orang Miskin Dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu
19	19 Tahun 1953	Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java En Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
20	20 Tahun 1953	Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington
21	21 Tahun 1953	Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Suria
22	22 Tahun 1953	Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan
23	23 Tahun 1953	Kewajiban Melaporkan Perusahaan
24	24 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
25	25 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) Dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang
26	26 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama, Yang Dikeluarkan Berdasarkan " Indische Muntwet 1912" (Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran-Negara Nomor 86 Tahun 1952)" Sebagai Undang-Undang
27	27 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" Dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
28	28 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951,Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai" (Lembaran-Negara Nomor 43 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
29	29 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951,Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang
30	30 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-Undang
31	31 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950,Tentang Pengubahan Undang-Undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 Dan 197 Dan 1941 No. 295, Lembaran-Negara Nomor 12 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
32	32 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, Tentang Pengubahan Dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 103 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
33	33 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 Dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
34	34 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian Dari Bagian-Bagian Pendapatan Dan Kekayaan, Baik Yang Diperoleh Maupun Yang Berada Dalam Uang Asing Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan Dan Pajak Kekayaan Dan Tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 87 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
35	35 Tahun 1953	Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
36	36 Tahun 1953	Bank Tabungan Pos
37	37 Tahun 1953	Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat