Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Selasa, 15 Desember 2009

Tahun :                
-
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
1950 1949 1948 1947 1946 1945 - - - -

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1953

No. Nomor Tentang
1 1 Tahun 1953 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
2 2 Tahun 1953 Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908
3 3 Tahun 1953 Pembukaan Apotik
4 4 Tahun 1953 Apotik Darurat
5 5 Tahun 1953 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
6 6 Tahun 1953 Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
7 7 Tahun 1953 Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
8 8 Tahun 1953 Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank
9 9 Tahun 1953 Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
10 10 Tahun 1953 Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
11 11 Tahun 1953 Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
12 12 Tahun 1953 Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
13 13 Tahun 1953 Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang
14 14 Tahun 1953 Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diperhentikan Dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas 
15 15 Tahun 1953 Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela 
16 16 Tahun 1953 Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang
17 17 Tahun 1953 Akibat-Akibat Dari Pada Undang-Undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan
18 18 Tahun 1953 Merawat Orang-Orang Miskin Dan Orang-Orang Yang Kurang Mampu
19 19 Tahun 1953 Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java En Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
20 20 Tahun 1953 Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia Dengan Export-Import Bank Of Washington
21 21 Tahun 1953 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Suria
22 22 Tahun 1953 Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan
23 23 Tahun 1953 Kewajiban Melaporkan Perusahaan
24 24 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
25 25 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) Dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang
26 26 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama, Yang Dikeluarkan Berdasarkan " Indische Muntwet 1912" (Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran-Negara Nomor 86 Tahun 1952)" Sebagai Undang-Undang
27 27 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" Dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
28 28 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951,Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai" (Lembaran-Negara Nomor 43 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
29 29 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951,Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang
30 30 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-Undang
31 31 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950,Tentang Pengubahan Undang-Undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 Dan 197 Dan 1941 No. 295, Lembaran-Negara Nomor 12 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
32 32 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, Tentang Pengubahan Dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 103 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
33 33 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 Dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
34 34 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian Dari Bagian-Bagian Pendapatan Dan Kekayaan, Baik Yang Diperoleh Maupun Yang Berada Dalam Uang Asing Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan Dan Pajak Kekayaan Dan Tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 87 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
35 35 Tahun 1953 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang 
36 36 Tahun 1953 Bank Tabungan Pos 
37 37 Tahun 1953 Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat