No. | Nomor | Tentang |
1 | SE-01/PJ/2003 | KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN |
2 | SE-02/PJ/2003 | PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE |
3 | SE-03/PJ/2003 | LARANGAN MENERIMA SEORANG KUASA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
4 | SE-04/PJ/2003 | PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR SE-309/PJ/2002 TANGGAL 12 JUNI 2002, SE-391/PJ/2002 TANGGAL 23 AGUSTUS 2002, SE-01/PJ/2003 TANGGAL 13 JANUARI 2003 |
5 | SE-07/PJ/2003 | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 538/KMK.03/2002 |
6 | SE-10/PJ/2003 | PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-34/PJ/2003 TANGGAL 14 PEBRUARI 2003 TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK |
7 | SE-11/PJ/2003 | PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR TANGGAL 3 JANUARI 2003 |
8 | SE-12/PJ/2003 | PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.04/200 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP 49/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN |
9 | SE-13/PJ/2003 | PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DAN KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) |
10 | SE-17/PJ/2003 | TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK KE MAHKAMAH AGUNG |
11 | SE-22/PJ/2003 | PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE |
12 | SE-23/PJ/2003 | REKRUTMENT PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK |
13 | SE-29/PJ/2003 | PENEGASAN MENGENAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KHUSUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ/2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-194/PJ/2003 |
14 | SE-33/PJ/2003 | PENYAMPAIAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-91/A/2003; NOMOR KEP-169/BC/2003; DAN NOMOR KEP-341/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II HURUF I KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-56/A/2003; NOMOR KEP-13/BC/2003 DAN NOMOR KEP 48/PJ/2003 TANGGAL 11 MARET 2003 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN SISTEM INTERNAL CHECK |
15 | SE-35/PJ/2003 | PELAKSANAAN PEMINDAHAN 100 WAJIB PAJAK BESAR KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA |
16 | SE-04/PJ.1/2003 | PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TKPKN |
17 | SE-09/PJ.1/2003 | BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003 |
18 | SE-04/PJ.3/2003 | PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHAN FEDERASI RUSIA |
19 | SE-10/PJ.3/2003 | PERUBAHAN NAMA THE "DEUTSCHE FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT FUR BETEILLGUNGEN IN ENTWICKLUNGSLANDERN"MENJADI THE "DEGDEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH" |
20 | SE-09/PJ.6/2003 | PENERAPAN NJOP SAMA DENGAN NILAI PASAR |
21 | SE-11/PJ.6/2003 | PELAKSANAAN PEKAN PANUTAN |
22 | SE-12/PJ.6/2003 | STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK |
23 | SE-15/PJ.6/2003 | PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PRESEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA |
24 | SE-16/PJ.6/2003 | INVENTARISASI PEMANFAATAN PERALATAN SIG DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA |
25 | SE-18/PJ.6/2003 | PENCETAKAN SPT PBB OBJEK PAJAK PERUMAHAN PERSEORANGAN TAHUN 2003 |
26 | SE-23/PJ.6/2003 | PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2003 |
27 | SE-27/PJ.6/2003 | PEMBEBASAN BIAYA TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN ATM BCA |
28 | SE-28/PJ.6/2003 | PEMBAYARAN PBB ONLINE NASIONAL |
29 | SE-30/PJ.6/2003 | PETUNJUK TEKNIS PASCA PENILAIAN INDIVIDUAL |
30 | SE-32/PJ.6/2003 | LAPORAN PENUNGGAK PBB DAN BPHTB TP 100 JUTA KE ATAS |
31 | SE-37/PJ.6/2003 | EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB |
32 | SE-39/PJ.6/2003 | SOSIALISASI TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB MELALUI ATM BCA KE BANK PERSEPSI PBB ELEKTRONIK |
33 | SE-40/PJ.6/2003 | PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2003 |
34 | SE-41/PJ.6/2003 | PERSIAPAN BREAK-DOWN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB 2004 |
35 | SE-43/PJ.6/2003 | PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJA (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2004 |
36 | SE-44/PJ.6/2003 | ALOKASI SCANNER DAN PLOTTER UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB |
37 | SE-01/PJ.7/2003 | KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01 - 03) |
38 | SE-02/PJ.7/2003 | MASA TRANSISI PENERAPAN SE-01/PJ.7/2003 |
39 | SE-03/PJ.7/2003 | SISTEM PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN PAJAK |
40 | SE-04/PJ.7/2003 | PENYEDERHANAAN PEMERIKSAAAN SPT PPN LEBIH BAYAR DARI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU (SERI PEMERIKSAAN 02-03) |
41 | SE-05/PJ.7/2003 | BEBERAPA PENEGASAN KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK |
42 | SE-06/PJ.7/2003 | PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DAN TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP WAJIB PAJAK PINDAH TEMPAT TERDAFTAR DARI SATU KPP KE KPP LAINNYA |
43 | SE-03/PJ.13/2003 | LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROYEK PRASARANA FISIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003 |
44 | SE-06/PJ.13/2003 | PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2003 |
45 | SE-01/PJ.22/2003 | PENYEMPURNAAN PEDOMAN PEMBUATAN MONOGRAFI FISKAL |
46 | SE-02/PJ.31/2003 | PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 543/KMK.03/2002 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MAKLON (CONTRACT MANUFACTURING) INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK |
47 | SE-05/PJ.31/2003 | PENGANTAR RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA |
48 | SE-08/PJ.31/2003 | RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-30/PJ.41/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN |
49 | SE-09/PJ.31/2003 | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2003 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/KMK.03/2003 SERTA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-110/PJ/2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA |
50 | SE-11/PJ.31/2003 | PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN |
51 | SE-14/PJ.31/2003 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMBERI KERJA BAGI SELURUH PEGAWAI DI TEMPAT KERJA |
52 | SE-01/PJ.32/2003 | PENANGANAN SURAT-SURAT WAJIB PAJAK |
53 | SE-06/PJ.32/2003 | PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM |
54 | SE-03/PJ.33/2003 | PEMBEKUAN IZIN EMPAT AKUNTAN PUBLIK |
55 | SE-07/PJ.33/2003 | PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP 297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
56 | SE-12/PJ.33/2003 | PEMBEKUAN IZIN DUA AKUNTAN PUBLIK DAN PEMBEKUAN IZIN USAHA DUA KANTOR AKUNTAN PUBLIK |
57 | SE-03/PJ.41/2003 | PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA, YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA DAN PREMI TERSEBUT DIHITUNG SEBAGAI PENGHASILAN |
58 | SE-05/PJ.41/2003 | PENYEMPURNAAN SE-27/PJ.52/2002 TENTANG LAPORAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK SEKTOR RITEL/PERDAGANGAN ECERAN |
59 | SE-02/PJ.42/2003 | KEWAJIBAN MENCANTUMKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BAGI PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, PENGURUS DAN KOMISARIS |
60 | SE-04/PJ.42/2003 | PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA |
61 | SE-01/PJ.43/2003 | PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-25/PJ/2003 TANGGAL 31 JANUARI 2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL |
62 | SE-03/PJ.51/2003 | PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-03/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-332/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR |
63 | SE-06/PJ.51/2003 | PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH |
64 | SE-08/PJ.51/2003 | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN ATAU PRODUK REKAMAN GAMBAR OLEH PENYALUR ATAU AGEN ATAU SEJENISNYA |
65 | SE-09/PJ.51/2003 | STATUS TEMPAT KEGIATAN YANG SEMATA-MATA MELAKUKAN PEMBELIAN ATAU PENGUMPULAN BAHAN BAKU |
66 | SE-19/PJ.51/2003 | PENYAMPAIAN KETENTUAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR |
67 | SE-20/PJ.51/2003 | PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU |
68 | SE-21/PJ.51/2003 | PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN |
69 | SE-22/PJ.51/2003 | PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA |
70 | SE-24/PJ.51/2003 | PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DI EKSPOR |
71 | SE-04/PJ.52/2003 | KEWAJIBAN MELAPORKAN WAJIB PAJAK YANG BERMASALAH |
72 | SE-07/PJ.52/2003 | PENYAMPAIAN LAMPIRAN SPT MASA DALAM MEDIA ELEKTRONIK |
73 | SE-10/PJ.52/2003 | PEMANFAATAN DATA PADA APLIKASI PK-PM |
74 | SE-12/PJ.52/2003 | PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-102/PJ.52/2003 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 402/KMK.03/2002 |
75 | SE-13/PJ.52/2003 | PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ/2003 TENTANG PENETAPAN SALAH SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR |
76 | SE-15/PJ.52/2003 | PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP BAGI PENGUSAHA |
77 | SE-17/PJ.52/2003 | MASA TRANSISI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP 128/PJ/2003 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR |
78 | SE-18/PJ.52/2003 | PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE BIASA (EDI BIASA) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR |
79 | SE-22/PJ.52/2003 | PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTER CHANGE BIASA (EDI) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR |
80 | SE-25/PJ.52/2003 | PENEGASAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPNBM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING) |
81 | SE-27/PJ.52/2003 | DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH |
82 | SE-01/PJ.53/2003 | PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002 TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ/2003 TENTANG TATACARA PEMETERAIAN KEMUDIAN |
83 | SE-02/PJ.53/2003 | PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PABRIK GULA |
84 | SE-05/PJ.53/2003 | PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA DI BIDANG TENAGA KERJA |
85 | SE-11/PJ.53/2003 | PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENT ORGANIZER) |
86 | SE-14/PJ.53/2003 | DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS SERVICE CHARGE DALAM RANGKA KEGIATAN JASA PERSEWAAN RUANGAN |
87 | SE-23/PJ.53/2003 | PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI |
88 | SE-26/PJ.53/2003 | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DARI DAN KE KAWASAN BERIKAT |
89 | SE-28/PJ.53/2003 | PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 418/KMK.03/2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA BOGA ATAU KATERING |
90 | SE-13/PJ.331/2003 | TATA CARA PENENTUAN WAJIB PAJAK PATUH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK |