Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 2004

Tahun :
2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987
1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975

No.	Nomor	Tentang
1	SE-05/PJ/2004	PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP 113/A/2003 DAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-392/PJ/2003 TENTANG DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
2	SE-06/PJ/2004	PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003
3	SE-07/PJ/2004	PENYAMPAIAN SURAT SEKRETARIS JENDERAL NOMOR S-109/SJ/2004 HAL HIMBAUAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT) TAHUNAN PPH TAHUN 2003
4	SE-08/PJ.3/2004	PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT
5	SE-09/PJ.53/2004	HAL PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
6	SE-10/PJ.51/2004	PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
7	SE-11/PJ/2004	PENEGASAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003
8	SE-13/PJ/2004	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-73/PJ/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ/2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
9	SE-14/PJ/2004	TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
10	SE-15/PJ./2004	PENEGAKAN ATAS UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2004
11	SE-16/PJ/2004	SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL
12	SE-22/PJ/2004	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-132/PJ/2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN KEP-133/PJ/2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
13	SE-23/PJ/2004	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-134/PJ/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-105/PJ/2004 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-135/PJ/2004 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-136/PJ/200 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-137/PJ/2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
14	SE-24/PJ/2004	PENETAPAN MITRA KERJA KPP DENGAN KPPN DAN BANK OPERASIONAL I DALAM HAL PENERBITAN SPMKP DAN SPMIB DI JAKARTA RAYA SERTA PENETAPAN KPP KOORDINATOR DALAM HAL PENYAMPAIAN SSP LEMBAR KE-2 DAN DNP
15	SE-25/PJ/2004	PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL DAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL
16	SE-26/PJ/2004	PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
17	SE-27/PJ/2004	KERAHASIAAN DATA ELEKTRONIK WAJIB PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
18	SE-28/PJ/2004	PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH DKI JAKARTA
19	SE-29/PJ/2004	LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2004
20	SE-01/PJ.1/2004	WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
21	SE-11/PJ.1/2004	BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2004
22	SE-20/PJ.1/2004	PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP (SAAT) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
23	SE-02/PJ.3/2004	PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA
24	SE-04/PJ.3/2004	PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA
25	SE-06/PJ.3/2004	PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK MAURITIUS
26	SE-07/PJ.3/2004	PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR BESERTA PROTOKOLNYA
27	SE-08/PJ.3/2004	PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT
28	SE-24/PJ.6/2004	PEMANFAATAN GPS DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DATA DIGITAL SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
29	SE-04/PJ.7/2004	PENELAAHAN KONSEP LPP DAN SPHP
30	SE-05/PJ.7/2004	AKTIVITAS PENDUKUNG PEMERIKSAAN
31	SE-06/PJ.7/2004	PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKSI WAJIB PAJAK
32	SE-07/PJ.7/2004	PEMERIKSAAN TERHADAP DATA PRIORITAS/ALAT KETERANGAN DAN PENEGASAN PEMERIKSAAN KHUSUS
33	SE-08/PJ.7/2004	RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2005
34	SE-01/PJ.9/2004	PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN TAHUN 2002 DAN 2003
35	SE-04/PJ.12/2004	PENJELASAN MENGENAI METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80  TAHUN 2003
36	SE-03/PJ.13/2004	PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNA PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2004
37	SE-02/PJ.24/2004	PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK YANG KEGIATAN OPERASIONALNYA TERGANGGU KARENA AKSI PEMBOMAN
38	SE-03/PJ.24/2004	PENYAMPAIAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-14/PB/2004 PERIHAL PENEGASAN SURAT EDARAN DJA NOMOR SE-179/2003 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2003
39	SE-03/PJ.31/2004	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
40	SE-02/PJ.41/2004	PEREKAMAN LAMPIRAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN
41	SE-01/PJ.43/2004	PENEGASAN BATAS WAKTU PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
42	SE-01/PJ.51/2004	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
43	SE-03/PJ.51/2004	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BATUBARA
44	SE-05/PJ.51/2004	PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
45	SE-10/PJ.51/2004	PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
46	SE-04/PJ.52/2004	PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
47	SE-06/PJ.52/2004	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP 128/PJ/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ/2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-425/PJ/2001
48	SE-07/PJ.52/2004	KONFIRMASI PIB DAN PEB
49	SE-08/PJ.52/2004	PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
50	SE-02/PJ.53/2004	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
51	SE-09/PJ.53/2004	HAL PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
52	SE-01/PJ.75/2004	PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
53	SE-02/PJ.75/2004	KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2004
54	SE-03/PJ.75/2004	PENEGASAN ATAS KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2004