Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Senin, 01 Februari 2010

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 1985

Tahun :                    
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

No. Nomor Tentang
1 SE-45/PJ.BT5/1985 KUNJUNGAN PENGAWASAN OLEH PARA KEPALA INSPEKSI PAJAK (PENGAWASAN SERI KE-III)
2 SE-76/PJ/1985 PETUNJUK OPERASIONAL SEBELUM ADANYA ORGANISASI DJP  YANG BARU (SERI VII)
3 SE-79/PJ/1985 PENGARAHAN OPERASIONAL SEBELUM ADANYA ORGANISASI DJP YANG BARU (SERI VIII) TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI SEMUA JENIS PAJAK TAHUN 1983 DAN SEBELUMNYA)
4 SE-96/PJ/1985 PETUNJUK OPERASIONAL SEBELUM ADANYA ORGANISASI DJP YANG BARU (SERI IX : PENYELESAIAN RESTITUSI SETELAH OKTOBER 1985)
5 SE-03/PJ.2/1985 NPWP CABANG-CABANG PERUSAHAAN DALAM SATU WILAYAH
6 SE-12/PJ.2/1985 BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT PPh ORANG PRIBADI KP. PPh 1C (SERI SPT PPh - 03)
7 SE-27/PJ.2/1985 NILAI PAJAK KEKAYAAN DARI RUMAH YANG DIBELI DENGAN CICILAN"
8 SE-28/PJ.2/1985 PERBEDAAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh UMUM -14)
9 SE-29/PJ.2/1985 PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MENGELUARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK TAMBAHAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAAN (SERI PPh UMUM - 15)
10 SE-32/PJ.2/1985 PENANGANAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN KARYAWAN YANG MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA "CRASH PROGRAM"
11 SE-36/PJ.2/1985 SPT TAHUNAN PPh 1985
12 SE-01/PJ.3/1985 PENYALUR UTAMA DAN AGEN UTAMA (SERI PPN - 22)
13 SE-02/PJ.3/1985 PENETAPAN SATU TEMPAT USAHA SEBAGAI TEMPAT TERHUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILA
14 SE-03/PJ.3/1985 PPN DALAM PERUSAHAAN TERPADU YANG MENGHASILKAN BAIK BKP MAUPUN BUKAN BKP (SERI PPN-24)
15 SE-04/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA PHOTO STUDIO (SERI PPN - 25)
16 SE-05/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TOKO KACA MATA (SERI PPN - 26)
17 SE-06/PJ.3/1985 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1252/KMK.04/1984 TANGGAL 18 DESEMBER 1984
18 SE-07/PJ.3/1985 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1252/KMK.04/1984 TANGGAL 18 DESEMBER 1984
19 SE-08/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA PHOTO-COPY DLL (SERI PPN - 27)
20 SE-09/PJ.3/1985 PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA - CUMA (SERI PPN-28)
21 SE-10/PJ.3/1985 PENJELASAN TENTANG FAKTUR PAJAK SEDERHANA (SERI PPN - 29)
22 SE-14/PJ.3/1985 CONTOH BUKU REGISTER FAKTUR PAJAK DALAM S.E. SERI PPN 29 (SERI PPN - 30)
23 SE-15/PJ.3/1985 TENGGANG WAKTU ANTARA SAAT TERHUTANGNYA PPN DENGAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN MASA PAJAK (SERI PPN - 31)
24 SE-16/PJ.3/1985 PERATURAN PERALIHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 (SERI PPN - 32)
25 SE-18/PJ.3/1985 TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 (SERI PPN - 33)
26 SE-19/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU/ROKOK BUATAN DALAM NEGERI (SERI PPN - 35)
27 SE-20/PJ.3/1985 TATA USAHA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR (SERI PPN - 34)
28 SE-21/PJ.3/1985 PERMOHONAN UNTUK PENETAPAN SUATU TEMPAT USAHA SEBAGAI TEMPAT TERHUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI PPN - 36)
29 SE-22/PJ.3/1985 TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS GULA (SERI PPN - 37)
30 SE-23/PJ.3/1985 PENGERTIAN MENAMBANG DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 (SERI PPN - 38)
31 SE-25/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TOKO EMAS (SERI PPN - 39)
32 SE-27/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA PENJAHIT (SERI PPN-40)
33 SE-28/PJ.3/1985 PERDAGANGAN KONSINYASI (SERI PPN-41)
34 SE-29/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM BIDANG TATA NIAGA SEMEN (SERI PPN-42)
35 SE-30/PJ.3/1985 BEBERAPA PENEGASAN MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  NO 291/KMK.04/1985 (SERI PPN - 43)
36 SE-31/PJ.3/1985 MASALAH BUNGA ANGSURAN PIUTANG DALAM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI-PPN 44)
37 SE-32/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TATA NIAGA KENDARAAN BERMOTOR (SERI PPN - 45)
38 SE-34/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (SERI PPN - 46)
39 SE-36/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU (SERI PPN-47)
40 SE-39/PJ.3/1985 PENARIKAN KEMBALI KEPUTUSAN PENGUKUHAN MENJADI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN-48)
41 SE-40/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA PERIKLANAN (SERI PPN-49)
42 SE-41/PJ.3/1985 PROSEDUR DAN ADMINISTRASI RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI PPN - 50)
43 SE-42/PJ.3/1985 LAPORAN BULANAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI PPN - 51)
44 SE-44/PJ.3/1985 PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA PENJAHIT (SERI PPN - 52)
45 SE-45/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TATA NIAGA EMAS PERHIASAN (SERI PPN - 53)
46 SE-46/PJ.3/1985 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PPN ATAS PENYERAHAN BBM DAN BUKAN BBM OLEH PERTAMINA (SERI PPN - 54)
47 SE-49/PJ.3/1985 PENGERTIAN SUPPLIER DALAM S.E. BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR ANGGARAN (SERI PPN - 55)
48 SE-50/PJ.3/1985 LAPORAN BULANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI PPN-56)
49 SE-51/PJ.3/1985 PENGGUNAAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG ASING DALAM FAKTUR PAJAK (SERI PPN-57)
50 SE-52/PJ.3/1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR (SERI PPN-58)
51 SE-53/PJ.3/1985 PENEGASAN PENGUSAHA SEISMIC DATA PROCESSING SEBAGAI PKP (SERI PPN-59)
52 SE-55/PJ.3/1985 DASAR PENGENAAN PPN UNTUK PENYERAHAN BANGUNAN OLEH PENGUSAHA BIDANG REAL ESTATE DAN INDUSTRIAL ESTATE (SERI PPN-60)
53 SE-57/PJ.3/1985 PENCABUTAN KEPUTUSAN STATUS PENGUSAHA KECIL DALAM PELAKSANAAN UU PPN 1984 (SERI PPN-61)
54 SE-62/PJ.3/1985 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 (SERI PPN - 63)
55 SE-64/PJ.3/1985 KEGIATAN DRILLING SEBAGAI KEGIATAN NON KONSTRUKSI (SERI PPN - 65)
56 SE-65/PJ.3/1985 PENAFSIRAN ATAS PASAL 9 AYAT (8) HURUF B UU PPN 1984 (SERI PPN-66)
57 SE-66/PJ.3/1985 PEMBEBASAN PPN SEBESAR 2% ATAS GULA BAGIAN PETANI TRI
58 SE-67/PJ.3/1985 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP.114/PJ.3/1985 TANGGAL 18 DESEMBER 1985
59 SE-07/PJ.4/1985 SKPKPP DAN SPMKP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
60 SE-08/PJ.4/1985 NPWP SEBAGAI IDENTITAS PEMBAYARAN PAJAK
61 SE-11/PJ.4/1985 PEMBAYARAN PAJAK-PAJAK DILUAR TEMPAT DOMISILI WAJIB PAJAK
62 SE-14/PJ.4/1985 PENYEMPURNAAN BEBERAPA BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK"
63 SE-18/PJ.4/1985 KOMPILASI LPM PER KANTOR WILAYAH"
64 SE-20/PJ.4/1985 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK ATAS SPT TAHUNAN PPh 1984 LEBIH BAYAR
65 SE-22/PJ.4/1985 BEBERAPA PENJELASAN DI SEKITAR RESTITUSI PPh 1984
66 SE-23/PJ.4/1985 SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI PAJAK (SPMKP)
67 SE-24/PJ.BT4/1985 PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK PENANAMAN MODAL YANG FASILITAS PERPAJAKANNYA TELAH DICABUT OLEH KETUA BKPM
68 SE-25/PJ.4/1985 PEMBETULAN LAMPIRAN VI, X DAN XI PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK ATAS SPT TAHUNAN PPh 1984 LEBIH BAYAR
69 SE-26/PJ.4/1985 PENGIRIMAN SKPKAP/SKPKPP DAN SPMKP SERTA BENTUK FORMULIR SKPKPP
70 SE-28/PJ.4/1985 PENAGIHAN AKTIF PERSUASIF
71 SE-29/PJ.4/1985 TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
72 SE-30/PJ.4/1985 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN  BESARNYA PENGHAPUSAN
73 SE-31/PJ.4/1985 SEGI HITUNG ASLI (SHA) DARI KANTOR KAS NEGARA
74 SE-34/PJ.4/1985 PEMBATALAN SKPKPP/SPMKP LAMA YANG BELUM DIUANGKAN S/D TGL. 26 OKTOBER 1985
75 SE-35/PJ.4/1985 PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG PENGISIAN FORMULIR SKPKAP/SKPKPP
76 SE-37/PJ.4/1985 PETUNJUK PELAKSANAAN TATA USAHA SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN SK 823/KMK.04/1985
77 SE-103/PJ.BT4/1985 PEMERIKSAAN SMB WPPM
78 SE-03/PJ.5/1985 TATA CARA PEMBETULAN DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK (SERI 12-PENGAMPUNAN)
79 SE-04/PJ.5/1985 PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBETULAN DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK (SERI : 13 PENGAMPUNAN)
80 SE-06/PJ.5/1985 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
81 SE-07/PJ.BT5/1985 BEBERAPA PENJELASAN TAMBAHAN SEHUBUNGAN DENGAN SE-94/PJ.BT5/1984 TENTANG PEDOMAN PENATAAN KEMBALI BERKAS
82 SE-55/PJ.BT5/1985 LPT/LPK SEBAGAI ALAT PENGAWASAN (PENGAWASAN, SERI KE-V)
83 SE-70/PJ.8/1985 KEBIJAKSANAAN PEREKAMAN DAN UPDATING DATA (SERI NPWP-34)
84 SE-76/PJ.8/1985 UP-DATING PKP PPN
85 SE-88/PJ.8/1985 KELUARAN YANG DIBUAT TERMINAL KOMPUTER (SERI-NPWP-36)
86 SE-120/PJ.8/1985 PENJELASAN TAMBAHAN ATAS SERI NPWP-33 (SERI NPWP-37)
87 SE-133/PJ.8/1985 PENGUKUHAN KEWAJIBAN PPN (SERI NPWP-38)
88 SE-09/PJ.12/1985 RAHASIA JABATAN
89 SE-26/PJ.12/1985 PENANDA TANGANAN KPU.6
90 SE-51/PJ.12/1985 PENGARAHAN OPERASIONAL SEBELUM ADANYA ORGANISASI DJP YANG BARU (SERI IV)
91 SE-52/PJ.12/1985 PENGARAHAN OPERASIONAL SEBELUM ADANYA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG BARU (SERI V)
92 SE-68/PJ.12/1985 RAHASIA JABATAN
93 SE-69/PJ.12/1985 PENGARAHAN OPERASIONAL SEBELUM ADANYA ORGANISASI DITJEN PAJAK BARU (Seri - VI)
94 SE-75/PJ.12/1985 PERBAIKAN LAMPIRAN II (SERI V) SERTA LAMPIRAN IV DAN V (SERI VI) SE DIR. JEN PAJAK TENTANG PENGARAHAN OPERASIONAL SEBELUM ADANYA ORGANISASI DJP YANG BARU
95 SE-80/PJ.12/1985 PELAKSANAAN ANALISA JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
96 SE-82/PJ.12/1985 PERMINTAAN DATA-DATA/INFORMASI PERPAJAKAN OLEH INSTANSI LAIN
97 SE-87/PJ.12/1985 PENGIRIMAN TEMBUSAN SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK TANGGAL 22 AGUSTUS 1985 NOMOR SE-69/PJ.12/1985
98 SE-102/PJ.12/1985 PENGARAHAN OPERASIONAL SEBELUM ADANYA ORGANISASI DJP YANG BARU (SERI X : PENELITIAN SETEMPAT PPN)
99 SE-105/PJ.12/1985 RALAT ATAS SURAT EDARAN PENGARAHAN OPERASIONAL (SERI : X)
100 SE-01/PJ.21/1985 PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1985
101 SE-02/PJ.21/1985 BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh UMUM - 06)
102 SE-09/PJ.21/1985 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA
103 SE-14/PJ.21/1985 PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 1984 (SERI SPT PPh - 04)
104 SE-19/PJ.21/1985 PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETTO (SERI PPh NORMA - 01)
105 SE-35/PJ.21/1985 PENGERTIAN KEBENARAN YURIDIS FORMAL (SERI PPh SPT - 06)
106 SE-44/PJ.21/1985 WAJIB LP2P YANG BUKAN WAJIB PAJAK PPh DAN ATAU PKK (SERI LP2P-01)
107 SE-04/PJ.22/1985 PENGISIAN FORMULIR 1771-i SEBAGAI LAMPIRAN SPT BADAN (SERI PPh SPT-01)
108 SE-08/PJ.22/1985 PENENTUAN HARGA SISA BUKU SERTA PENGGOLONGAN HARTA ATAS HARTA YANG TELAH ADA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1983
109 SE-10/PJ.22/1985 PPh PASAL 23 ATAU PASAL 26 ATAS JASA GIRO, BUNGA MONEY ON CALL DAN DEPOSIT ON CALL
110 SE-11/PJ.22/1985 DEPOSITO BERJANGKA ATAU TABUNGAN LAINNYA YANG DIBIAYAI OLEH PINJAMAN ATAU DANA YANG BERASAL DARI PIHAK KETIGA
111 SE-13/PJ.22/1985 PENGENAAN PPh PASAL 21 ATAS PERSEKUTUAN TENAGA AHLI (SERI PPh UMUM - 08)
112 SE-17/PJ.22/1985 SAAT MULAI BERLAKUNYA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  NOMOR  SE-11/PJ.22/1985 TANGGAL 13 MARET 1985 (SERI PPh UMUM - 10)
113 SE-24/PJ.22/1985 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN SURAT EDARAN NOMOR : SE-34/PJ.22/1984 TANGGAL 20 AGUSTUS 1984 (SERI PPh PASAL 23 - 13)
114 SE-26/PJ.22/1985 JANGKA WAKTU PENUNDAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SERI PPh SPT - 05)
115 SE-37/PJ.22/1985 PEMBETULAN BUTIR 3.2. SURAT EDARAN NOMOR : SE-26/PJ.22/1985 TANGGAL 1 AGUSTUS 1985 (SERI PPh SPT - 05A)
116 SE-47/PJ.22/1985 DANA CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU UNTUK JENIS USAHA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (SERI PPh UMUM - 16)
117 SE-51/PJ.22/1985 SERTIFIKAT EXPOR
118 SE-05/PJ.23/1985 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS PENGHASILAN (DEEMED TAXABLE INCOME) DARI PARA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK GAS DAN BUMI DI INDONESIA (DRILLING COMPANY)
119 SE-06/PJ.23/1985 NILAI PKk RUMAH PRIBADI PEJABAT NEGARA YANG WAJIB MENEMPATI RUMAH DINAS KARENA JABATANNYA
120 SE-07/PJ.23/1985 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI ATAU PEJABAT NEGARA (SERI PPh PASAL 21-16)
121 SE-15/PJ.23/1985 PPh PASAL 21 ATAS KOMISI PEGAWAI DINAS LUAR ASSURANSI (SERI PPh PASAL 21 - 17)
122 SE-18/PJ.23/1985 BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21-15)
123 SE-22/PJ.23/1985 BUKU REGISTER PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
124 SE-31/PJ.23/1985 UANG TEBUSAN PENSIUN DAN UANG PESANGON (SERI PPh PASAL 21-19)
125 SE-39/PJ.23/1985 PENGELUARAN UNTUK PENYEDIAAN MAKANAN BAGI "CREW" DARI KAPAL LAUT"
126 SE-40/PJ.23/1985 PENJELASAN UANG LEMBUR, PREMI DAN KOMISI DALAM PASAL 5 (1) BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN 26 (SERI PPh PASAL 21-20)
127 SE-43/PJ.23/1985 PEMBAYARAN PPh PASAL 21 SECARA TERPUSAT
128 SE-46/PJ.23/1985 KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 (SERI PPh 21 - 21)
129 SE-16/PJ.24/1985 PPh PASAL 22 IMPOR BENTUK USAHA TETAP (BUT)
130 SE-20/PJ.24/1985 SKB PPh PASAL 22 ATAS NAMA PJKA DAN PJ PEGADAIAN
131 SE-21/PJ.24/1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR
132 SE-23/PJ.24/1985 WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN/BANDING"
133 SE-25/PJ.24/1985 SURAT KETERANGAN BEBAS PPh PASAL 22 IMPOR (SERI PPh PASAL 22-14)
134 SE-30/PJ.24/1985 PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS PEMASUKAN BARANG MODAL PERUSAHAAN PMA DAN PMDN
135 SE-33/PJ.24/1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR
136 SE-34/PJ.24/1985 IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN OPERASI PERMINYAKAN (SERI PPh PASAL 22-15)
137 SE-38/PJ.24/1985 PROSEDUR PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN BANDING DAN PENYELESAIANNYA
138 SE-41/PJ.24/1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR (SERI PPh PASAL 22-16)
139 SE-42/PJ.24/1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR YANG MELIBATKAN BEBERAPA WAJIB PAJAK (SERI PPh PASAL 22-17)
140 SE-49/PJ.24/1985 FORMULIR SKB PPh PASAL 22 IMPOR DAN PENGGUNAANNYA (SERI PPh PASAL 22-18)
141 SE-35/PJ.31/1985 PENETAPAN BAHAN GALIAN BATU BARA SEBAGAI BUKAN BARANG KENA PAJAK
142 SE-48/PJ.31/1985 PENEGASAN MASALAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN BARANG KENA PAJAK"
143 SE-60/PJ.31/1985 SURAT KETERANGAN PENANGGUHAN PPN"
144 SE-61/PJ.31/1985 PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN SPPB YANG DIKELUARKAN BULOG SEBAGAI FAKTUR PAJAK
145 SE-63/PJ.32/1985 PENEGASAN MENGENAI SK DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-72/PJ.3/1985 TANGGAL 8 APRIL 1985 (SERI PPN - 64)
146 SE-12/PJ.34/1985 PUNGUTAN P.Pn
147 SE-13/PJ.34/1985 PERUBAHAN TARIF BEA METERAI
148 SE-33/PJ.34/1985 PELELANGAN BEBERAPA BIDANG TANAH DALAM SATU KAPLING
149 SE-03/PJ.61/1985 PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK (SERI : 15 PENGAMPUNAN)
150 SE-07/PJ.61/1985 KEPPRES NO. 71 TAHUN 1985 (LP2P)
151 SE-01/PJ.62/1985 RALAT SPT/PENUNTUN PENGISIAN PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1985
152 SE-30/PJ.64/1985 PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS PEMASUKAN BARANG MODAL PERUSAHAAN PMA DAN PMDN
153 SE-06/PJ.65/1985 PENGGUNAAN MICROFILM
154 SE-48/PJ.222/1985 PENERBITAN SKP PPh PASAL 26 (SERI PPh PASAL 26 - 07)
155 SE-01/PJ.543/1985 LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
156 SE-03/PJ.552/1985 MONITORING PERKEMBANGAN JUMLAH WAJIB PAJAK PER KDL I
157 SE-01/PJ.553/1985 SURAT MENTERI KEUANGAN NO. S.983/MK.04/1984 TANGGAL 10 SEPTEMBER 1984 TENTANG KETENTUAN MENGENAI SKF BAGI PEMBORONG / REKANAN PEMERINTAH
158 SE-02/PJ.553/1985 PENYUSUNAN DAFTAR 50 WAJIB PAJAK TERBESAR