Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Senin, 01 Februari 2010

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 1984

Tahun :                    
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

No. Nomor Tentang
1 SE-93/PJ/1984 PENDAFTARAN WP
2 SE-106/PJ/1984 STATUS USAHA BADAN-BADAN KOPERASI (SERI NPWP 28)
3 SE-29/PJ.2/1984 PETUNJUK TENTANG PELAKSANAAN TUGAS BERKENAAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK
4 SE-33/PJ.2/1984 PETUNJUK PELAKSANAAN TATA USAHA PELUNASAN PPh, DALAM TAHUN BERJALAN
5 SE-41/PJ.2/1984 JASA GIRO
6 SE-02/PJ.3/1984 PENINJAUAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 967-970-972 DAN 973 TANGGAL 31 DESEMBER 1983
7 SE-04/PJ.3/1984 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN-04)
8 SE-07/PJ.3/1984 PENETAPAN PENGUSAHA KECIL (SERI PPN - 06)
9 SE-11/PJ.3/1984 KUNJUNGAN PENYULUHAN (SERI PPN-10) "PPN - 10"
10 SE-12/PJ.3/1984 INVENTARISASI SURAT EDARAN BIDANG PPN 1984 (SERI PPN - 11)
11 SE-13/PJ.3/1984 PENGERTIAN PEMAKAIAN SENDIRI DALAM USAHA PEMBORONGAN/ DEVELOPER/ REAL ESTATE (SERI PPN - 12)
12 SE-14/PJ.3/1984 ATURAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.431/KMK.04/1984 TANGGAL 11 MEI 1984 (SERI PPN - 15)
13 SE-15/PJ.3/1984 PENGERTIAN BARANG DALAM UU PPN 1984 (SERI PPN-16)
14 S-1661/PJ.3/1984 KETETAPAN SEMENTARA II (KEDUA) GOLONGAN PENGUSAHA PASAL 11 UU PPn. 1951
15 S-1996/PJ.3/1984 PPN ATAS JUAL/BELI BAHAN (SERI PPN - 14)
16 SE-06/PJ.4/1984 BIAYA PENAGIHAN PAJAK NEGARA
17 SE-04/PJ.5/1984 PENEGASAN ATAS PERMASALAHAN PENGAMPUNAN PAJAK
18 SE-08/PJ.5/1984 PENEGASAN ATAS PERMASALAHAN PENGAMPUNAN PAJAK (SERI : 09-PENGAMPUNAN)
19 SE-66/PJ.BT.5/1984 PERMASALAHAN MENGENAI NPWP DAN PEMECAHANNYA (SERI NPWP-27)
20 SE-80/PJ.BT.5/1984 UP-DATING DATA NPWP DAN PENATARAN
21 SE-94/PJ.BT5/1984 PEDOMAN PENATAAN KEMBALI BERKAS WAJIB PAJAK SEBAGAI PERBAIKAN ATAS BAB V ANGKA 32 PITU PL & PTL 1975
22 SE-104/PJ.BT.5/ 1984 PENYELESAIAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK YANG PINDAH (SERI NPWP-29)
23 SE-110/PJ.BT.5/ 1984 PENGGUNAAN PEACHTEXT (SERI NPWP - 30)
24 SE-111/PJ.BT.5/1984 PEREKAMAN / UPDATING MASTER FILE LOKAL (SERI NPWP-31)
25 SE-64/PJ.12/1984 JATAH NPWP (SERI NPWP-26)
26 SE-86/PJ.12/1984 TANGGAPAN DITJEN PAJAK ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK/BPKP
27 SE-112/PJ.12/1984 PEMBERIAN KPU.6 KEPADA WAJIB PAJAK (SERI NPWP - 30)
28 SE-12/PJ.21/1984 PENGENAAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BORONGAN OLEH WAJIB PAJAK PERSEORANGAN (SERI PPh PASAL 21-04)
29 SE-14/PJ.21/1984 PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK OLEH ADVENT
30 SE-25/PJ.21/1984 SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 - 08)
31 SE-38/PJ.21/1984 S. T. P
32 SE-04/PJ.22/1984 PEMOTONGAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA LEMBAGA KEUANGAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PASAR MODAL (SERI PPh PASAL 23 - 02)
33 SE-20/PJ.22/1984 PAJAK PENGHASILAN ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA TETAP (PERMANENT ESTABLISHMENT) DI INDONESIA
34 SE-28/PJ.22/1984 PPh PASAL 23 ATAS USAHA "FINANCIAL LEASING" (SERI PPh PASAL 23-09)
35 SE-34/PJ.22/1984 PELUNASAN PPh ATAS CHARTER KAPAL DAN PESAWAT TERBANG (SERI PPh PASAL 23 - 10)
36 SE-35/PJ.22/1984 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 826/KMK.04/1984 TANGGAL 9 AGUSTUS 1984 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 961/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983
37 SE-37/PJ.22/1984 PEMBERIAN SAHAM BONUS DAN PENCATATAN TAMBAHAN MODAL YANG DILAKUKAN TANPA PENYETORAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENILAIAN KEMBALI HARTA PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM 03)
38 SE-03/PJ.23/1984 PENGERTIAN KENIKMATAN DALAM BENTUK NATURA (SERI PPh PASAL 21 - 02)
39 SE-13/PJ.23/1984 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA (SERI PPh PASAL 21-05)
40 SE-19/PJ.23/1984 PENGATURAN LEBIH LANJUT TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 21 BERKENAAN DENGAN PROGRAM ASTEK (SERI PPh PASAL 21 - 08)
41 SE-22/PJ.23/1984 RALAT SURAT EDARAN TANGGAL 14 APRIL 1984 NO. SE-15/PJ.232/1984
42 SE-24/PJ.23/1984 PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM AKUNTAN (SERI PPh PASAL 21 - 09)
43 SE-36/PJ.23/1984 TANGGAPAN ATAS SE. DIRJEN. ANGGARAN TANGGAL 9 MARET 1984 NO.SE-33/A/72/1984 (SERI PPh PASAL 21-11)
44 SE-39/PJ.23/1984 TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI DALAM PENGENAAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-12)
45 SE-40/PJ.23/1984 PENELITIAN TERHADAP YAYASAN RUMAH SAKIT
46 SE-42/PJ.23/1984 JAWABAN ATAS MASALAH PPh PASAL 21 DARI PT. UNIROYAL SUMATERA PLANTATIONS (SERI PPh PASAL 21 - 13)
47 SE-43/PJ.23/1984 PENILAIAN HARTA UNTUK PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK KEKAYAAN (SERI PPh UMUM-05)
48 SE-01/PJ.24/1984 BESARNYA TARIF PPh PASAL 22 DIATAS PEMBAYARAN "HANDLING FEE" (SERI PPh PASAL 22-04)
49 SE-02/PJ.24/1984 SURAT KETERANGAN BEBAS PPh PASAL 22 (SERI PPh PASAL 22 - 07)
50 SE-10/PJ.24/1984 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 YANG DIPUNGUT KANTOR LELANG (SERI PPh PASAL 22-10)
51 SE-27/PJ.24/1984 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 6 JULI 1984 NO.666/KMK.01/1984
52 SE-30/PJ.24/1984 "KREDIT PAJAK" PPh PASAL 22 YANG MASIH MEMAKAI NAMA DAN FORMULIR MPO (SERI PPh PASAL 22-11)
53 SE-31/PJ.24/1984 SKB PPh PASAL 22 IMPOR (SERI PPh PASAL 22 - 12)
54 SE-87/PJ.24/1984 PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OPERASI PERMINYAKAN (GOLONGAN "A") (SERI PPh PASAL 22-08)
55 SE-04/PJ.51/1984 PENUNJUKAN UNIT PENERIMA DAN UNIT PENGELOLA, LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
56 SE-13/PJ.63/1984 PERMINTAAN BERKAS WAJIB PAJAK ATAS NAMA SESEORANG/BADAN OLEH PEMERIKSA DARI BPKP
57 SE-05/PJ.151/VII-1984 PENGIRIMAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN (SPJP)
58 SE-09/PJ.211/1984 PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MEMBERITAHUKAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN
59 SE-26/PJ.221/1984 PPh PASAL 26 ATAS BUNGA SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PENCEGAHAN PAJAK BERGANDA (SERI PPh PASAL 26 - 01)
60 SE-08/PJ.222/1984 JASA TEKHNIK DAN JASA MANAJEMEN MENURUT PASAL 23 DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 23 - 03
61 SE-11/PJ.222/1984 PEMBETULAN KESALAHAN KETIK PADA ANGKA ROMAWI II SE-08/PJ.222/1984 TANGGAL 15 MARET 1984 (SERI PPh PASAL 23-04)
62 SE-17/PJ.223/1984 CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU (SERI PPh UMUM - 01)
63 SE-15/PJ.232/1984 PENILAIAN PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA TAHUN 1984 OLEH PARA MAJIKAN DAN PENGUSAHA YANG TERHADAPNYA MASIH BERLAKU ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
64 SE-18/PJ.232/1984 PENEGASAN LEBIH LANJUT DAN PEMBETULAN KESALAHAN TIK MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-07)
65 SE-23/PJ.232/1984 PENEGASAN PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 26-02)
66 SE-32/PJ.232/1984 PERUBAHAN PASAL 12 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO.KEP-1927/PJ.23/1983 MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 10)
67 SE-06/PJ.233/1984 PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh, PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-03)
68 SE-07/PJ.242/1984 PENJELASAN SE TANGGAL 3 PEBRUARI 1984 NO. 01/PJ.24/1984, TENTANG BESARNYA TARIF PPh PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN "HANDLING FEE" (SERI PPh PASAL 22-09)
69 SE-41/PJ.552/1984 PENYEMPURNAAN NORMA PENGHITUNGAN PPh 1984
70 SE-01/PJ.553/1984 USAHA PENCARIAN DATA PEMBORONGAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH SETELAH BERLAKUNYA KEPPRES NO. 29/1984
71 SE-02/PJ.553/1984 LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DL/AKPB PADA MASA PERALIHAN (SE DIRJEN PAJAK NO. SE-01/PJ.5/1984)