| No. | Nomor/Tahun | Tentang |
| 1 | 01/PM.2/2009 | Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 |
| 2 | 02/PMK.011/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun |
| 3 | 03/PMK.02/2009 | Tata Cara Penyediaan, Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu |
| 4 | 04/PMK.08/2009 | Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara |
| 5 | 05/PMK.02/2009 | Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT. ASKES (PERSERO) |
| 6 | 06/PMK.02/2009 | Tata cara perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 |
| 7 | 07/PMK.011/2009 | Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum |
| 8 | 08/PMK.08/2009 | Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri |
| 9 | 09/PMK.04/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai |
| 10 | 10/PMK.05/2009 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat |
| 11 | 11/PMK.08/2009 | Penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan cara lelang |
| 12 | 12/PMK. 03/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 |
| 13 | 13/PMK.04/2009 | Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia |
| 14 | 14/PMK.03/2009 | Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
| 15 | 15/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 |
| 16 | 16/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 |
| 17 | 17/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 |
| 18 | 18/KMK.03/2009 | Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri |
| 19 | 19/PMK.011/2009 | Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu |
| 20 | 20/PMK.07/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau |
| 21 | 21/PMK.07/2009 | Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah |
| 22 | 22/PMK.02/2009 | Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009 |
| 23 | 23/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 |
| 24 | 24/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 |
| 25 | 25/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 |
| 26 | 26/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 27 | 27/PMK. 011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 28 | 28/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 29 | 29/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 30 | 30/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 31 | 31/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 32 | 32/PMK.08/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional |
| 33 | 33/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 34 | 34/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 35 | 35/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Telematika Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 36 | 36/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 37 | 37/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 38 | 38/PMK.09/2009 | Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan Tahun 2009 |
| 39 | 39/PMK.01/2009 | Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan |
| 40 | 40/PMK.05/2009 | Sistem Akuntansi Hibah |
| 41 | 41/PMK.07/2009 | Penetapan Alokasi Dana Tambahan Dana Alokasi Umum Tahun 2008 Kabupaten Manokwari |
| 42 | 42/PMK.07/2009 | Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009 |
| 43 | 43/PMK.03/2009 | Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu |
| 44 | 44/PMK.05/2009 | Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum |
| 45 | 45/PMK.03/2009 | Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/ Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas |
| 46 | 46/PMK.04/2009 | Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas |
| 47 | 47/PMK.04/2009 | Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas |
| 48 | 48/PMK.05/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi |
| 49 | 49/PMK.03/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu |
| 50 | 50/PMK.07/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 |
| 51 | 51/PMK.07/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/ 2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 |
| 52 | 52/PMK.07/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/ 2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 |
| 53 | 53/PMK.06/2009 | Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara |
| 54 | 54/PMK.03/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak |
| 55 | 55/PMK.03/2009 | Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai |
| 56 | 61/PMK.05/2009 | Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Pengeluaran |
| 57 | 62/PMK.01/2009 | Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak |
| 58 | 63/PMK.01/2009 | Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan |
| 59 | 64/PMK.01/2009 | Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan |
| 60 | 65/PMK.01/2009 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai |
| 61 | 66/PMK.01/2009 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan |
| 62 | 67/PMK.08/2009 | Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Dominasi Yen Di Jepang |
| 63 | 68/PMK.04/2009 | Jenis Dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala Dan Penundaan Pembayaran Cukai |
| 64 | 69/PMK.04/2009 | Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai |
| 65 | 70/PMK.04/2009 | Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran |
| 66 | 71/PMK.07/2009 | Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 |
| 67 | 72/PMK.07/2009 | Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Dan Lainnya Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 |
| 68 | 73/PMK.01/2009 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan |
| 69 | 74/PMK.01/2009 | Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Dan Cukai |
| 70 | 75/PMK.08/2009 | Penerbitan Dan Pejualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) |
| 71 | 76/PMK.01/2009 | Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Departemen Keuangan |
| 72 | 77/PMK.05/2009 | Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum |
| 73 | 79/PMK.010/2009 | Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi |
| 74 | 80/PMK.03/2009 | Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan |
| 75 | 81/PMK.03/2009 | Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya |
| 76 | 82/PMK.03/2009 | Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia |
| 77 | 83/PMK.03/2009 | Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja |
| 78 | 84/PMK.07/2009 | Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah |
| 79 | 85/PMK.07/2009 | Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 |
| 80 | 86/PMK.02/2009 | Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara |
| 81 | 87/PMK.05/2009 | Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009 |
| 82 | 88/PMK.06/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara |
| 83 | 89/PMK.011/2009 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Thailand |
| 84 | 90/PMK.05/2009 | Pengelolaan Uang Negara Di Bank Indonesia |
| 85 | 91/PMK.02/2009 | Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan |
| 86 | 92/PMK.06/2009 | Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) |
| 87 | 93/PMK.06/2009 | Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan |
| 88 | 94/PMK.05/2009 | Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 |
| 89 | 95/PMK.011/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara China, India, Rusia, Taiwan Dan Thailand |
| 90 | 96/PMK.03/2009 | Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan |
| 91 | 97/PMK.05/2009 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah |
| 92 | 98/PMK.02/2009 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos |
| 93 | 99/PMK.02/2009 | Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009 |
| 94 | 100/PMK.010/2009 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur |
| 95 | 101/PMK.011/2009 | Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu |
| 96 | 102/PMK.05/2009 | Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| 97 | 103/PMK.03/2009 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
| 98 | 104/PMK.03/2009 | Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto |
| 99 | 105/PMK.03/2009 | Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto |
| 100 | 106/PMK.06/2009 | Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| 101 | 107/PMK.04/2009 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara |
| 102 | 108/PMK.02/2009 | Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010 |
| 103 | 109/PMK.06/2009 | Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Miik Negara |
| 104 | 110/PMK.03/2009 | Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan |
| 105 | 111/PMK.03/2009 | Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Yang Tidak Benar |
| 106 | 112/PMK.05/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
| 107 | 113/PMK.02/2009 | Rekening Minyak Dan Gas Bumi |
| 108 | 114/PMK.02/2009 | Rekening Panas Bumi |
| 109 | 115/PMK.02/2009 | Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu |
| 110 | 116/PMK.05/2009 | Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) |
| 111 | 117/PMK.01/2009 | Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan |
| 112 | 118/KMK.05/2009 | Pembentukan Tim Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara |
| 113 | 119/PMK.02/2009 | Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 |
| 114 | 120/PMK.05/2009 | Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Transfer Ke Daerah |
| 115 | 121/PMK.03/2009 | Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri Yang Pelaksanaannya Belum Selesai Sampai Dengan Tanggal 31 Maret 2009 |
| 116 | 122/PMK.08/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang |
| 117 | 123/PMK.02/2009 | Tata Cara Penyediaan, Pencarian Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi |
| 118 | 124/PMK.02/2009 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul |
| 119 | 125/PMK.05/2009 | Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil |
| 120 | 126/PMK.05/2009 | Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Penerimaan |
| 121 | 127/PMK.05/2009 | Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
| 122 | 128/PMK.011/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum |
| 123 | 129/PMK.08/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/ 2008 Tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional |
| 124 | 130/PMK.03/2009 | Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara |
| 125 | 131/PMK.05/2009 | Kredit Usaha Pembibitan Sapi |
| 126 | 132/PMK.02/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010 |
| 127 | 133/PMK.011/2009 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate |
| 128 | 134/PMK.06/2009 | Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara |
| 129 | 135/PMK.06/2009 | Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama |
| 130 | 136/PMK.07/2009 | Alokasi Kurang Bayar Dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 |
| 131 | 137/PMK.07/2009 | Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008 |
| 132 | 138/PMK.07/2009 | Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010 |
| 133 | 139/PMK.06/2009 | Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| 134 | 140/PMK.010/2009 | Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| 135 | 141/PMK.010/2009 | Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| 136 | 142/PMK.010/2009 | Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| 137 | 143/PMK.010/2009 | Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
| 138 | 143.1/PMK.01/2009 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan |
| 139 | 144/PMK.07/2009 | Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 |
| 140 | 145/PMK.07/2009 | Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, Dan 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Dan Perubahannya |
| 141 | 147/PMK.04/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai |
| 142 | 148/PMK.04/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 Tentang Audit Kepabeanan |
| 143 | 149/PMK.02/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu |
| 144 | 150/PMK. 011/2009 | Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula |
| 145 | 151/PMK.011/2009 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku |
| 146 | 152/PMK.03/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan |
| 147 | 153/PMK.03/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi |
| 148 | 154/PMK.03/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan |
| 149 | 155/PMK.06/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 Tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara |
| 150 | 156/PMK.011/2009 | Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Didalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 151 | 157/PMK.04/2009 | Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya |
| 152 | 158/PMK.02/2009 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009 |
| 153 | 159/PMK.04/2009 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai |
| 154 | 160/PMK.07/2009 | Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010 |
| 155 | 161/PMK.07/2009 | Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010 |
| 156 | 162/PMK.07/2009 | Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, Dan 2008 |
| 157 | 163/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009 |
| 158 | 164/PMK.07/2009 | Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 |
| 159 | 165/PMK.07/2009 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 |
| 160 | 166/PMK.07/2009 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 |
| 161 | 167/PMK.07/2009 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 162 | 168/PMK.07/2009 | Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan |
| 163 | 169/PMK.05/2009 | Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran |
| 164 | 170/PMK.08/2009 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional |
| 165 | 171/PMK.05/2009 | Skema Subsidi Resi Gudang |
| 166 | 172/PMK.07/2009 | Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahunanggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 |
| 167 | 173/PMK.07/2009 | Alokasi Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana Danprasarana Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 |
| 168 | 174/PMK.07/2009 | Peta Kapasitas Fiskal Daerah |
| 169 | 175/PMK.07/2009 | Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 |
| 170 | 176/PMK.011/2009 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal |
| 171 | 178/PMK.01/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) |
| 172 | 179/PMK.06/2009 | Penilaian Barang Milik Negara |
| 173 | 180/PMK.06/2009 | Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| 174 | 181/PMK.011/2009 | Tarif Cukai Hasil Tembakau |
| 175 | 182/PMK.011/2009 | Pajak Penghasllan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009 |
| 176 | 183/PMK.011/2009 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Negara Thailand |
| 177 | 184/PMK.06/2009 | Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam |
| 178 | 185/PMK.06/2009 | Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Dan Benda Cagar Budaya |
| 179 | 186/PMK.06/2009 | Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah |
| 180 | 187/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 181 | 188/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 182 | 189/PMK.011/2009 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk Tahun Anggaran 2009 |
| 183 | 190/PMK.06/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan |
| 184 | 191/PMK.04/2009 | Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol |
| 185 | 192/PMK.05/2009 | Perencanaan Kas |
| 186 | 193/PMK.01/2009 | Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan |
| 187 | 195/PMK.02/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu |
| 188 | 196/PMK.05/2009 | Penetapan Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara |
| 189 | 197/PMK.07/2009 | Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai Dan/Atau Provinsi Penghasil Tembakau |
| 190 | 198/PMK.07/2009 | Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010 |
| 191 | 199/PMK.011/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar |
| 192 | 200/PMK.011/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA) |
| 193 | 201/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2010 |
| 194 | 202/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 |
| 195 | 203/PMK.07/2009 | Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 |
| 196 | 204/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 |
| 197 | 205/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010 |
| 198 | 206/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 |
| 199 | 207/PMK.07/2009 | Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010 |
| 200 | 208/PMK.03/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu |
| 201 | 211/PMK.07/2009 | Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 |
| 202 | 212/PMK.07/2009 | Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009 |
| 203 | 214/PMK.07/2009 | Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009 |
| 204 | 215/PMK.07/2009 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 |
| 205 | 223/PMK.07/2009 | Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009 |
| 206 | 235/PMK.04/2009 | Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai |
| 207 | 236/PMK.04/2009 | Perdagangan Barang Kena Cukai |
| 208 | 237/PMK.04/2009 | Tidak Dipungut Cukai |
| 209 | 238/PMK.04/2009 | Tata cara Penghentian, Pemeriksaan, Pencegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan |
| 210 | 246/PMK.011/2009 | Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferantial Tariff |
| 211 | 247/PMK.011/2009 | Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 |
Open all
Close all