Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Minggu, 03 Januari 2010

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2009

No. Nomor/Tahun Tentang
1 01/PM.2/2009  Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
2 02/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
3 03/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan, Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
4 04/PMK.08/2009 Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara
5 05/PMK.02/2009 Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT. ASKES (PERSERO)
6 06/PMK.02/2009 Tata cara perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
7 07/PMK.011/2009 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum
8 08/PMK.08/2009 Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri
9 09/PMK.04/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai
10 10/PMK.05/2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
11 11/PMK.08/2009 Penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan cara lelang
12 12/PMK. 03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
13 13/PMK.04/2009 Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
14 14/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
15 15/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
16 16/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
17 17/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
18 18/KMK.03/2009 Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri
19 19/PMK.011/2009 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
20 20/PMK.07/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
21 21/PMK.07/2009 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
22 22/PMK.02/2009 Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009
23 23/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
24 24/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
25 25/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009
26 26/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2009
27 27/PMK. 011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2009
28 28/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2009
29 29/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2009
30 30/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2009
31 31/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2009
32 32/PMK.08/2009  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
33 33/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk Tahun Anggaran 2009 
34 34/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2009
35 35/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Telematika Untuk Tahun Anggaran 2009
36 36/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide Untuk Tahun Anggaran 2009
37 37/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2009
38 38/PMK.09/2009 Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan Tahun 2009
39 39/PMK.01/2009 Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan
40 40/PMK.05/2009 Sistem Akuntansi Hibah
41 41/PMK.07/2009 Penetapan Alokasi Dana Tambahan Dana Alokasi Umum Tahun 2008 Kabupaten Manokwari
42 42/PMK.07/2009 Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009
43 43/PMK.03/2009 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu
44 44/PMK.05/2009 Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
45 45/PMK.03/2009 Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/ Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas
46 46/PMK.04/2009 Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
47 47/PMK.04/2009 Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
48 48/PMK.05/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi
49 49/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu
50 50/PMK.07/2009  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
51 51/PMK.07/2009  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/ 2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
52 52/PMK.07/2009  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/ 2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
53 53/PMK.06/2009  Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara
54 54/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
55 55/PMK.03/2009 Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai
56 61/PMK.05/2009 Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Pengeluaran
57 62/PMK.01/2009 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
58 63/PMK.01/2009 Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
59 64/PMK.01/2009 Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
60 65/PMK.01/2009 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai
61 66/PMK.01/2009 Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan
62 67/PMK.08/2009 Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Dominasi Yen Di Jepang
63 68/PMK.04/2009 Jenis Dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala Dan Penundaan Pembayaran Cukai
64 69/PMK.04/2009 Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
65 70/PMK.04/2009 Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran
66 71/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
67 72/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Dan Lainnya Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
68 73/PMK.01/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
69 74/PMK.01/2009 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Dan Cukai
70 75/PMK.08/2009 Penerbitan Dan Pejualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)
71 76/PMK.01/2009 Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Departemen Keuangan
72 77/PMK.05/2009 Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum
73 79/PMK.010/2009 Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
74 80/PMK.03/2009 Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan 
75 81/PMK.03/2009 Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
76 82/PMK.03/2009 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia
77 83/PMK.03/2009 Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
78 84/PMK.07/2009 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
79 85/PMK.07/2009 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
80 86/PMK.02/2009 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
81 87/PMK.05/2009 Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009
82 88/PMK.06/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
83 89/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Thailand
84 90/PMK.05/2009 Pengelolaan Uang Negara Di Bank Indonesia
85 91/PMK.02/2009 Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
86 92/PMK.06/2009 Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
87 93/PMK.06/2009 Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan
88 94/PMK.05/2009 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009
89 95/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara China, India, Rusia, Taiwan Dan Thailand
90 96/PMK.03/2009 Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
91 97/PMK.05/2009 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
92 98/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
93 99/PMK.02/2009 Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009
94 100/PMK.010/2009 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
95 101/PMK.011/2009 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu
96 102/PMK.05/2009 Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
97 103/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
98 104/PMK.03/2009 Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
99 105/PMK.03/2009 Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
100 106/PMK.06/2009 Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
101 107/PMK.04/2009 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara
102 108/PMK.02/2009 Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
103 109/PMK.06/2009 Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, Dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Miik Negara
104 110/PMK.03/2009 Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan
105 111/PMK.03/2009 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Yang Tidak Benar
106 112/PMK.05/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
107 113/PMK.02/2009 Rekening Minyak Dan Gas Bumi
108 114/PMK.02/2009 Rekening Panas Bumi
109 115/PMK.02/2009 Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu
110 116/PMK.05/2009 Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)
111 117/PMK.01/2009 Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan
112 118/KMK.05/2009 Pembentukan Tim Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
113 119/PMK.02/2009 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
114 120/PMK.05/2009 Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Transfer Ke Daerah
115 121/PMK.03/2009 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri Yang Pelaksanaannya Belum Selesai Sampai Dengan Tanggal 31 Maret 2009
116 122/PMK.08/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang
117 123/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan, Pencarian Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi
118 124/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul
119 125/PMK.05/2009 Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
120 126/PMK.05/2009 Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Penerimaan
121 127/PMK.05/2009 Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
122 128/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 
123 129/PMK.08/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/ 2008 Tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
124 130/PMK.03/2009 Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
125 131/PMK.05/2009 Kredit Usaha Pembibitan Sapi
126 132/PMK.02/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
127 133/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
128 134/PMK.06/2009 Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
129 135/PMK.06/2009 Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
130 136/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
131 137/PMK.07/2009 Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
132 138/PMK.07/2009 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010
133 139/PMK.06/2009 Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
134 140/PMK.010/2009 Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
135 141/PMK.010/2009 Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
136 142/PMK.010/2009 Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
137 143/PMK.010/2009 Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
138 143.1/PMK.01/2009 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
139 144/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
140 145/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, Dan 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Dan Perubahannya
141 147/PMK.04/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai 
142 148/PMK.04/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 Tentang Audit Kepabeanan
143 149/PMK.02/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu
144 150/PMK. 011/2009 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula
145 151/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku
146 152/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
147 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
148 154/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
149 155/PMK.06/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 Tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
150 156/PMK.011/2009 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Didalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 
151 157/PMK.04/2009 Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
152 158/PMK.02/2009 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009
153 159/PMK.04/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai
154 160/PMK.07/2009 Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
155 161/PMK.07/2009 Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
156 162/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, Dan 2008
157 163/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009
158 164/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
159 165/PMK.07/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
160 166/PMK.07/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
161 167/PMK.07/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun Anggaran 2009
162 168/PMK.07/2009 Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan
163 169/PMK.05/2009 Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran
164 170/PMK.08/2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
165 171/PMK.05/2009 Skema Subsidi Resi Gudang
166 172/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahunanggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
167 173/PMK.07/2009 Alokasi Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana Danprasarana Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
168 174/PMK.07/2009 Peta Kapasitas Fiskal Daerah
169 175/PMK.07/2009 Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010
170 176/PMK.011/2009 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
171 178/PMK.01/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
172 179/PMK.06/2009 Penilaian Barang Milik Negara
173 180/PMK.06/2009 Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
174 181/PMK.011/2009 Tarif Cukai Hasil Tembakau
175 182/PMK.011/2009 Pajak Penghasllan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009
176 183/PMK.011/2009 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dari Negara Thailand
177 184/PMK.06/2009 Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
178 185/PMK.06/2009 Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Dan Benda Cagar Budaya
179 186/PMK.06/2009 Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah
180 187/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) Untuk Tahun Anggaran 2009
181 188/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik Untuk Tahun Anggaran 2009
182 189/PMK.011/2009 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk Tahun Anggaran 2009
183 190/PMK.06/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan
184 191/PMK.04/2009 Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
185 192/PMK.05/2009 Perencanaan Kas
186 193/PMK.01/2009 Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan
187 195/PMK.02/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
188 196/PMK.05/2009 Penetapan Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara
189 197/PMK.07/2009 Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai Dan/Atau Provinsi Penghasil Tembakau
190 198/PMK.07/2009 Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010
191 199/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar 
192 200/PMK.011/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
193 201/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2010
194 202/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010
195 203/PMK.07/2009 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
196 204/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010
197 205/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
198 206/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
199 207/PMK.07/2009 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
200 208/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
201 211/PMK.07/2009 Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
202 212/PMK.07/2009 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
203 214/PMK.07/2009 Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009
204 215/PMK.07/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
205 223/PMK.07/2009 Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009
206 235/PMK.04/2009 Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
207 236/PMK.04/2009 Perdagangan Barang Kena Cukai
208 237/PMK.04/2009 Tidak Dipungut Cukai
209 238/PMK.04/2009 Tata cara Penghentian, Pemeriksaan, Pencegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
210 246/PMK.011/2009 Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferantial Tariff
211 247/PMK.011/2009 Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009