Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008

No.	Nomor/Tahun	Tentang
1	01/PMK.011/2008	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai
2	02/PMK.06/2008	Penilaian Barang Milik Negara
3	03/PMK.04/2008	Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 Tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan Di Bidang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006
4	04/PMK.07/2008	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
5	05/PMK.011/2008	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum
6	06/PMK.05/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
7	07/PMK.05/2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
8	08/PMK.03/2008	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
9	09/PMK.011/2008	Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
10	10/PMK.011/2008	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu
11	12/PMK.01/2008	Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah
12	14/PMK.011/2008	Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri
13	15/PMK.011/2008	Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Dalam Kemasan Di Dalam Negeri
14	16/PMK.011/2008	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor
15	17/PMK.01/2008	Jasa Akuntan Publik
16	18/PMK.03/2008	Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
17	19/PMK.03/2008	Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
18	20/PMK.03/2008	Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha,Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
19	21/PMK.03/2008	Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
20	22/PMK.03/2008	Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa
21	23/PMK.03/2008	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
22	24/PMK.03/2008	Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus
23	25/PMK.011/2008	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Dalam Negeri Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
24	26/PMK.04/2008	Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
25	27/PMK.04/2008	Impor Atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, Atau Gas Melalui Transmisi Atau Saluran Pipa
26	28/PMK.04/2008	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan
27	29/PMK.04/2008	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara
28	30/PMK.08/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 Tentang Sistem Dealer Utama
29	31/PMK.03/2008	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
30	32/PMK.04/2008	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 Tentang Gudang Berikat
31	33/PMK.03/2008	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
32	34/PMK.05/2008	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
33	35/PMK.03/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
34	36/PMK.010/2008	Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
35	37/PMK.010/2008	Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara
36	38/PMK.07/2008	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
37	39/PMK.07/2008	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
38	39.1/PMK.011/2008	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara China, India, Rusia, Taiwan Dan Thailand
39	40/PMK.06/2008	Nilai Final Dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
40	41/PMK.011/2008	Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
41	42/PMK.01/2008	Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Departemen Keuangan
42	43/PMK.03/2008	Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
43	44/PMK.01/2008	Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
44	45/PMK.03/2008	Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
45	46/PMK.02/2008	Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
46	47/PMK.01/2008	Assessment Center Departemen Keuangan
47	48/PMK.05/2008	Dana Operasional Presiden Dan Wakil Presiden
48	49/PMK.02/2008	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi
49	50/PMK.08/2008	Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana
50	51/PMK.04/2008	Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai
51	52/PMK.02/2008	Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan Dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008
52	53/PMK.04/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
53	54/PMK.09/2008	Komite Pengawas Perpajakan
54	55/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Dana Sarana Dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008
55	56/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008
56	57/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
57	58/PMK.02/2008	Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
58	59/PMK.02/2008	Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri  Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
59	60/PMK.07/2008	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008
60	61/PMK.06/2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
61	62/PMK.06/2008	Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
62	63/PMK.03/2008	Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
63	64/PMK.02/2008	Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
64	65/PMK.02/2008	Tata Cara Perhitungan, Penyediaan Pencairan Dan Pertanggungiawaban Dana Apbn Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero)
65	66/PMK.03/2008	Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
66	67/PMK.01/2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
67	68/PMK.01/2008	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern
68	69/PMK.02/2008	Penyusunan Standar Biaya Khusus
69	70/PMK.011/2008	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
70	71/PMK.02/2008	Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun
71	72/PMK.011/2008	Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
72	73/PMK.05/2008	Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja
73	74/PMK.02/2008	Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
74	75/PMK.01/2008	Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Melalui Pencalonan Terbuka Di Lingkungan Departemen Keuangan
75	76/PMK.05/2008	Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
76	77/PMK.01/2008	Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Keuangan
77	78/PMK.04/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan
78	79/PMK.03/2008	Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
79	80/PMK.03/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
80	81/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Tahun Anggaran 2008
81	82/PMK.01/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Departemen Keuangan
82	83/PMK.05/2008	Penggunaan Anggaran Yang Dananya Bersumber Dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2008
83	84/PMK.07/2008	Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
84	85/PMK.05/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.1/PMK.05/2007 Tentang Peluncuran Program/Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Yang Dibiayai Dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008
85	86/PMK.05/2008	Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
86	87/PMK.01/2008	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
87	88/PMK.02/2008	Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009
88	89/PMK.02/2008	Subsidi Biaya Perawatan Beras Dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008
89	90/PMK.07/2008	Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2008
90	91/PMK.04/2008	Audit Cukai
91	92/PMK.07/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
92	93/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
93	94/PMK.011/2008	Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
94	95/PMK.011/2008	Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
95	96/PMK.011l/2008	Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (Usdfs) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
96	97/PMK.01/2008	Layanan Pengadaan Secara Elektronik Departemen Keuangan
97	98/PMK.05/2008	Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
98	99/PMK.05/2008	Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga
99	100/PMK.01/2008	Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
100	101/PMK.01/2008	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
101	102/PMK.01/2008	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
102	103/PMK.05/2008	Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam Dan Nias
103	104/PMK.02/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2008 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009
104	105/PMK.02/2008	Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009
105	106/PMK.05/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2008 Tentang Dana Operasional Presiden Dan Wakil Presiden
106	107/PMK.04/2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 Tentang Penyediaan Pita Cukai
107	108/PMK.04/2008	Pelunasan Cukai
108	109/PMK.04/2008	Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan Di Bidang Cukai
109	110/PMK.04/2008	Kewajiban Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin
110	111/PMK.04/2008	Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat
111	112/PMK.04/2008	Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai Dan Buku Rekening Kredit
112	113/PMK.04/2008	Pengembalian Cukai Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
113	114/PMK.04/2008	Keberatan Di Bidang Cukai
114	115/PMK.04/2008	Pencacahan Dan Potongan Atas Etil Alkohol Dan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol
115	116/PMK.04/2008	Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai Yang Tidak Dibayar Pada Waktunya, Kekurangan Cukai, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai
116	117/PMK.04/2008	Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Atas Surat Tagihan Atau Surat Keputusan Keberatan Dan Pengurangan Atau Penghapusan Atas Sanksi Administrasi Berupa Denda
117	118/PMK.08/2008	Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri
118	120/PMK.05/2008	Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum
119	121/PMK.02/2008	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
120	122/PMK.02/2008	Tatacara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
121	123/PMK.07/2008	Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009
122	124/PMK.010/2008	Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship
123	125/PMK.01/2008	Jasa Penilai Publik
124	126/PMK. 07/2008	Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007
125	127/PMK.011/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
126	128/PMK.011/2008	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk Olahan Tembakau
127	129/PMK.07/2008	Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ Atau Dana Bagi Hasil Dalam Kaitannya Dengan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat
128	130/PMK.02/2008	Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Apbn Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero)
129	131/PMK.01/2008	Pemberian Hak Akses Portal Indonesia National Single Window
130	132/PMK.01/2008	Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window
131	133/PMK.05/2008	Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepada Kementerian Negara/Lembaga
132	134/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2008
133	135/PMK.05/2008	Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
134	137/PMK.011/2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
135	138/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2008
136	139/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Jasa Pelayaran Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Kapal Laut Untuk Tahun Anggaran 2008
137	140/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2008
138	141/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2008
139	142/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2008
140	143/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2008
141	144/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Botol Infus Untuk Tahun Anggaran 2008
142	145/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pengolahan Susu Untuk Tahun Anggaran 2008
143	146/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk Tahun Anggaran 2008
144	147/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Cold Rolled Coil (Crc) Oleh Industri Baja Nasional Untuk Tahun Anggaran 2008
145	148/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2008
146	149/PMK.01/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
147	150/PMK.02/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
148	151/PMK.05/2008	Tata Cara Pembayaran Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
149	152/PMK.08/2008	Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta  Asing Di Pasar Perdana Internasional
150	153/PMK.05/2008	Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah
151	154/PMK.011/2008	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
152	155/PMK.04/2008	Pemberitahuan Pabean
153	156/PMK.07/2008	Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan
154	157/PMK.01/2008	Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009
155	158/PMK.010/2008	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
156	159/PMK.011/2008	Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
157	160/PMK.01/2008	Pemberian Imbalan Bunga Di Bidang Kepabeanan Dan/Atau Cukai
158	160.1 /PMK.07/2008	Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2009
159	160.2/PMK.07/2008	Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
160	161/PMK.05/2008	Pelaksanaan Uji Coba Pelimpahan Rekening Penerimaan Pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Pada Hari Kerja Berikutnya
161	162/PMK.011/2008	Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.01/2004 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Carbon Black
162	163/PMK.03/2008	Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
163	164/PMK.03/2008	Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
164	165/PMK.03/2008	Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik
165	166/PMK.010/2008	Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan
166	167/PMK.05/2008	Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Penutup Dan Laporan Keuangan Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
167	168/PMK.07/2008	Hibah Daerah
168	169/PMK.07/2008	Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah
169	170/PMK.08/2008	Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
170	171/PMK.011/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor
171	172/PMK.01/2008	Tata Cara Penerbitan Jaminan Pemerintah Atas Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Yang Diberikan Oleh Bank Indonesia
172	173/PMK.011/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2006 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware
173	174/PMK.02/2008	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2008
174	175/PMK.02/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2008 Tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras Dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008
175	176/PMK.07/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
176	177/PMK.07/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
177	178/PMK.01/2008	Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah
178	179/PMK.05/2008	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dalam Rekening Induk Dana Investasi
179	180/PMK.05/2008	Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah
180	181/PMK.05/2008	Pelaksanaan Investasi Pemerintah
181	182/PMK.05/2008	Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi
182	183/PMK.05/2008	Persyaratan Dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah
183	184/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
184	185/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
185	186/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
186	187/PMK.03/2008	Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
187	188/PMK.06/2008	Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina
188	189/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2008
189	190/PMK.01/2008	Pedoman Penetapan, E Valuasi, Penilaian, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan
190	191/PMK.09/2008	Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan
191	192/PMK.07/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
192	193/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
193	194/PMK.07/2008	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bali Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009
194	195/PMK.07/2008	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009
195	196 /PMK.05/2008	Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi Dan Belanja Lain-Lain Pada Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan
196	197/PMK.05/2008	Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
197	198/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2008
198	199/PMK.010/2008	Investasi Dana Pensiun
199	200/PMK.04/2008	Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau
200	201/PMK.04/2008	Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
201	202/PMK.04/2008	Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol
202	203/PMK.011/2008	Tarif Cukai Hasil Tembakau
203	204/PMK.07/2008	Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
204	205/PMK.07/2008	Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
205	206/PMK.01/2008	Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting Dan/ Atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum Dan Penyelesaian Piutang Negara
206	207/PMK.05/2008	Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
207	208/PMK.07/2008	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
208	209/PMK.02/2008	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, Dan Kedelai Bersertifikat Hasil Produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2008
209	210/PMK.03/2008	Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
210	211/PMK.04/2008	Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera
211	212/PMK.07/2008	Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Tidak Dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008
212	213/PMK.04/2008	Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu
213	214/PMK.04/2008	Pemungutan Bea Keluar
214	215/PMK.03/2008	Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
215	216/PMK.01/2008	Tata Cara Penunjukan Konsultan Hukum Bagi Pelaksanaan Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Krisis
216	217/PMK.08/2008	Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
217	218/PMK.08/2008	Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri
218	219/PMK.010/2008	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.06/2004 Tentang Penyelenggaraan Program Dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua Oleh PT Taspen (Persero)
219	220/PMK.04/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 Tentang Registrasi Importir
220	221/PMK.05/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
221	223/PMK.011/2008	Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dengan Tarif Bea Keluar
222	224/PMK.07/2008	Peta Kapasitas Fiskal Daerah
223	225/PMK.04/2008	Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 Tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan Di Bidang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008
224	226/PMK.07/2008	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
225	227/PMK.07/2008	Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008
226	228/PMK.07/2008	Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Yang Berasal Dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 Dan 2005
227	229/PMK.01/2008	Rencana Kerja Departemen Keuangan Tahun 2009
228	230/PMK.011/2008	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Pada Sektor-Sektor Tertentu Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global Dan Pemulihan Sektor Riil Untuk Tahun Anggaran 2009
229	231/PMK.011/2008	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009
230	233/PMK.011/2008	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
231	234/PMK.011/2008	Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
232	235/PMK.011/2008	Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
233	236/PMK.011/2008	Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
234	237/PMK.011/2008	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware
235	238/PMK.03/2008	Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemeberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
236	241/PMK.011/2008	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2009
237	242/PMK.011/2008	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Pada Tahun Anggaran 2009
238	243/PMK.03/2008	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
239	244/PMK.03/2008	Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
240	245/PMK.03/2008	Badan-Badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
241	246/PMK.03/2008	Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
242	247/PMK.03/2008	Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
243	248/PMK.03/2008	Amortisasi Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud Dan Pengeluaran Lainnya Untuk Bidang Usaha Tertentu
244	249/PMK.03/2008	Penyusutan Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu
245	250/PMK.03/2008	Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan
246	251/PMK.03/2008	Penghasilan Atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman Dan/Atau Pembiayaan Yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
247	252/PMK.03/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
248	253/PMK.03/2008	Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
249	254/PMK.03/2008	Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
250	255/PMK.03/2008	Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
251	256/PMK.03/2008	Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
252	257/PMK.03/2008	Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
253	258/PMK.03/2008	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri