Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2007

No.	Nomor/Tahun	Tentang
1	01/PM.3/2007	Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
2	01/PMK.03/2007	Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
3	02/PMK.05/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
4	03/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
5	04/PMK.011/2007	Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean - China Free Trade Area (AC-FTA)
6	05/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
7	06/PMK.01/2007	Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
8	07/PMK.04/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
9	08/PMK.04/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (AC-FTA)
10	09/PMK.08/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2006 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia Atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring Dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga Dan Pokok Surat Utang Negara
11	10/PMK.08/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 Tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana
12	11/PMK.03/2007	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
13	12/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2000 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2003 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
14	13/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
15	14/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
16	15/PMK.08/2007	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004 Tentang Penjualan Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
17	16/PMK.03/2007	Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
18	17/PMK.05/2007	Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas
19	18/PMK.01/2007	Tata Cara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ii Dari Lulusan Program Diploma I Dan Iii Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan
20	19/PMK.01/2007	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Departemen Keuangan
21	20/PMK.01/2007	Pengadministrasian, Pelaporan Dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara
22	21/PMK.05/2007	Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
23	22/PMK.05/2007	Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
24	23/PMK.01/2007	Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
25	24/PMK.01/2007	Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera
26	25/PMK.02/2007	Tata Cara Penyediaan, Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2007
27	26/PMK.08/2007	Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana
28	27/PMK.08/2007	Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
29	28/PMK.011/2007	Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (Ckd) Untuk Pembuatan Angkutan Komersial
30	29/PMK.01/2007	Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan
31	30/PMK.02/2007	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
32	31/PMK.02/2007	Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan Dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007
33	32/PMK.03/2007	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
34	33/PMK.03/2007	Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
35	34/PMK.011/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
36	35/PMK.04/2007	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
37	36/PMK.03/2007	Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
38	37/PMK.05/2007	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
39	39/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
40	40/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
41	41/PMK.011/2007	Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar Oleh Industri Alat-Alat Besar
42	42/PMK.05/2007	Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
43	43/PMK.03/2007	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
44	44/PMK.01/2007	Sinergi Tugas Dan Proses Bisnis Di Bidang Kebijakan Fiskal Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
45	45/PMK.05/2007	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
46	46/PMK.03/2007	Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
47	47/PMK.04/2007	Pembebasan Cukai
48	48/PMK.04/2007	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
49	49/PMK.03/2007	Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
50	50/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumiuntuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007
51	51/PMK.04/2007	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
52	52/PMK.01/2007	Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
53	53/PMK.011/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
54	54/PMK.01/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
55	55/PMK.01/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
56	56/PMK.02/2007	Penggunaan Iuran Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Badan Pengatur
57	57/PMK.05/2007	Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja
58	58/PMK.05/2007	Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga
59	59/PMK.06/2007	Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
60	60/PMK.04/2007	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 Tentang Pelunasan Cukai
61	61/PMK.011/2007	Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.2/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
62	62/PMK.05/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
63	63/PMK.011/2007	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang Dan Bahan Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentang Keringan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/ Pengembangan Industri/ Industri Jasa
64	64/PMK.04/2007	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial Dan Kebudayaan
65	65/PMK.04/2007	Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
66	66/PMK.03/2007	Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama,Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan Sehubungan Dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007
67	67/PMK.05/2007	Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja
68	68/PMK.01/2007	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
69	69/PMK.02/2007	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
70	70/PMK.04/2007	Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara
71	71/PMK.01/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 Tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan
72	72/PMK.01/2007	Majelis Kode Etik Di Lingkungan Departemen Keuangan
73	73/PMK.05/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum
74	74/PMK.010/2007	Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
75	75/PMK.011/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
76	76/PMK.01/2007	Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Departemen Keuangan
77	77/PMK.02/2007	Pemberian Uang Lauk Pauk Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Departemen Keuangan
78	78/PMK.05/2007	Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi Dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
79	79/PMK.05/2007	Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi
80	80/PMK.05/2007	Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran
81	81/PMK.02/2007	Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
82	82/PMK.05/2007	Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara
83	83/PMK.02/2007	Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
84	84/PMK.01/2007	Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
85	85/PMK.011/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil (HRC) kurang dari 2mm Dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 Dan 7208.39.00.00 Oleh Industri Baja Nasional
86	86/PMK.05/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan Dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat
87	87/PMK.03/2007	Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasioanl Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
88	88/PMK.04/2007	Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor
89	89/PMK.04/2007	Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut,Pelintas Batas Dan Barang Kiriman
90	90/PMK.04/2007	Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya
91	91/PMK.05/2007	Bagan Akun Standar
92	93/PMK.011/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras
93	94/PMK.011/2007	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
94	95/PMK.07/2007	Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Untuk Tahun Anggaran 2008
95	96/PMK.06/2007	Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
96	97/PMK.06/2007	Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara
97	98/PMK.05/2007	Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)
98	99/PMK.01/2007	Standar Pelayanan Minimum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
99	100/PMK.010/2007	Laporan Teknis Dana Pensiun
100	101/PMK.04/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
101	102/PMK.04/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan Yang Dibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah Yang Diperuntukkan Bagi Kepentingan Masyarakat
102	103/PMK.04/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan
103	104/PMK.04/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional
104	105/PMK.04/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan
105	106/PMK.04/2007	Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor
106	107/PMK.04/2007	Pemeriksaan Jabatan Atas Barang Impor Atau Barang Ekspor
107	108/PMK.08/2007	Sistem Dealer Utama
108	109/PMK.05/2007	Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
109	110/PMK.011/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
110	111/PMK.02/2007	Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
111	112/PMK.02/2007	Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
112	113/PMK.04/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin
113	114/PMK.04/2007	Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk
114	115/PMK.04/2007	Ketentuan Untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor
115	116/PMK.05/2007	Penyusunan Rencana Tindak Dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah  Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
116	117/PMK.02/2007	Anggaran Biaya Dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, Dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007
117	118/PMK.011/2007	Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri
118	119/PMK.05/2007	Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
119	120/PMK.06/2007	Penatausahaan Barang Milik Negara
120	121/PMK.05/2007	Pembukaan Rekening Pembangunan Hutan Dan Penempatan Dana Reboisasi Pertama Kali Dalam Rekening Pembangunan Hutan
121	122/PMK.06/2007	Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
122	123/PMK.04/2007	Penyediaan Pita Cukai
123	124/PMK.04/2007	Registrasi Importir
124	125/PMK.04/2007	Audit Kepabeanan
125	126/PMK.07/2007	Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi
126	127/PMK.03/2007	Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Energi Panas Bumi
127	128/PMK.06/2007	Pengurusan Piutang Negara
128	129/PMK.011/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
129	130/PMK.02/2007	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida Dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2007
130	131/PMK.011/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
131	131.1/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
132	133/PMK.04/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 Tentang Penyediaan Pita Cukai
133	134/PMK.04/2007	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
134	135/PMK.011/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cambodia, Laos, Myanmar Dan Vietnam)
135	136/PMK.04/2007	Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
136	137/PMK.04/2007	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya
137	138/PMK.04/2007	Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan Di Bidang Kepabeanan
138	139/PMK.04/2007	Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor
139	140/PMK.04/2007	Impor Sementara
140	141/PMK.05/2007	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
141	142/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008
142	143/PMK.04/2007	Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda, Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/Atau Bukan Karena Kesalahan Orang
143	144/PMK.04/2007	Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
144	145/PMK.04/2007	Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor
145	146/PMK.04/2007	Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan
146	147/PMK.04/2007	Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan Atau Penyusutan Volume Atau Berat
147	148/PMK.04/2007	Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
148	149/PMK.04/2007	Ekspor Kembali Barang Impor
149	150/PMK.06/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
150	151/PMK.03/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Energi Panas Bumi
151	152/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilanpasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
152	153/PMK.07/2007	Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah
153	154/PMK.03/2007	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
154	155/PMK.02/2007	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007
155	156/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 Dan Tahun Anggaran 2006 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007
156	157/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2008
157	158/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008
158	159/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Tahun Anggaran 2008
159	160/PMK.04/2007	Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag)
160	161/PMK.04/2007	Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
161	162/PMK.02/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.02/2007 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
162	163/PMK.04/2007	Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum
163	164/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
164	165/PMK.05/2007	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
165	166/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
166	167/PMK.03/2007	Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
167	168/PMK.03/2007	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 Tentang Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
168	169/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2008
169	170/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2008
170	171/PMK.05/2007	Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
171	172/PMK.07/2007	Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2008 Kepada Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
172	173 /PMK.07/2007	Penetapan Rincian Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
173	174/PMK.07/2007	Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
174	175/PMK.07/2007	Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
175	176/PMK.01/2007	Perubahanatas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 Tentangorganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
176	177/PMK.011/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
177	178/PMK.011/2007	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
178	179/PMK.011/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Dibawah Air
179	180/PMK.011/2007	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras
180	181/PMK.03/2007	Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
181	182/PMK.03/2007	Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
182	183/PMK.03/2007	Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
183	184/PMK.03/2007	Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak,Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran,Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
184	185/PMK.03/2007	Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
185	186/PMK.03/2007	Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan
186	187/PMK.03/2007	Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Serta Surat Keputuan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Dan Putusan Peninjauan Kembali, Yang Menyebabkan Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Bertambah Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil Dan Wajib Pajak Di Daerah Tertentu
187	188/PMK.03/2007	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
188	189/PMK.03/2007	Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
189	190/PMK.03/2007	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
190	191/PMK.03/2007	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
191	192/PMK.03/2007	Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
192	193/PMK.03/2007	Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
193	194/PMK.03/2007	Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
194	195/PMK.03/2007	Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
195	196/PMK.03/2007	Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
196	197/PMK.03/2007	Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
197	198/PMK.03/2007	Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
198	199/PMK.03/2007	Tata Cara Pemeriksaan Pajak
199	201/PMK.03/2007	Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
200	202/PMK.03/2007	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
201	212/PMK.04/2007	Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 Dan Nomor 819/MPP/KEP/12/2002 Tentang Tertib Administrasi Importir
202	213/PMK.02/2007	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2007
203	214/PMK.04/2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
204	215/PMK.02/2007	Tata Cara Penyediaan Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
205	216/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
206	217/PMK.07/2007	Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
207	218/PMK.05/2007	Tata Cara Pembukaan Dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara
208	219/PMK.01/2007	Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
209	220/PMK.01/2007	Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
210	221/PMK.05/2007	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000 Tentang Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah
211	222/PMK.01/2007	Rencana Kerja Departemen Keuangan Tahun 2008