Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Minggu, 03 Januari 2010

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2007

No. Nomor/Tahun Tentang
1 01/PM.3/2007 Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
2 01/PMK.03/2007 Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
3 02/PMK.05/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
4 03/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
5 04/PMK.011/2007 Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean - China Free Trade Area (AC-FTA)
6 05/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
7 06/PMK.01/2007 Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
8 07/PMK.04/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
9 08/PMK.04/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (AC-FTA)
10 09/PMK.08/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2006 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia Atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring Dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga Dan Pokok Surat Utang Negara
11 10/PMK.08/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 Tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana
12 11/PMK.03/2007 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
13 12/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2000 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2003 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
14 13/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
15 14/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
16 15/PMK.08/2007 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004 Tentang Penjualan Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
17 16/PMK.03/2007 Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
18 17/PMK.05/2007 Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas
19 18/PMK.01/2007 Tata Cara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ii Dari Lulusan Program Diploma I Dan Iii Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan
20 19/PMK.01/2007 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Departemen Keuangan
21 20/PMK.01/2007 Pengadministrasian, Pelaporan Dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara
22 21/PMK.05/2007 Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
23 22/PMK.05/2007 Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
24 23/PMK.01/2007 Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
25 24/PMK.01/2007 Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera
26 25/PMK.02/2007 Tata Cara Penyediaan, Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2007
27 26/PMK.08/2007 Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana
28 27/PMK.08/2007 Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
29 28/PMK.011/2007 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (Ckd) Untuk Pembuatan Angkutan Komersial
30 29/PMK.01/2007 Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan
31 30/PMK.02/2007 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
32 31/PMK.02/2007 Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan Dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007
33 32/PMK.03/2007 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
34 33/PMK.03/2007 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
35 34/PMK.011/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
36 35/PMK.04/2007 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
37 36/PMK.03/2007 Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
38 37/PMK.05/2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
39 39/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
40 40/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
41 41/PMK.011/2007 Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar Oleh Industri Alat-Alat Besar
42 42/PMK.05/2007 Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
43 43/PMK.03/2007 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
44 44/PMK.01/2007 Sinergi Tugas Dan Proses Bisnis Di Bidang Kebijakan Fiskal Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
45 45/PMK.05/2007 Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
46 46/PMK.03/2007 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
47 47/PMK.04/2007 Pembebasan Cukai
48 48/PMK.04/2007 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
49 49/PMK.03/2007 Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
50 50/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumiuntuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007
51 51/PMK.04/2007 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
52 52/PMK.01/2007 Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
53 53/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
54 54/PMK.01/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
55 55/PMK.01/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
56 56/PMK.02/2007 Penggunaan Iuran Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Badan Pengatur
57 57/PMK.05/2007 Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja
58 58/PMK.05/2007 Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga
59 59/PMK.06/2007 Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
60 60/PMK.04/2007 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 Tentang Pelunasan Cukai
61 61/PMK.011/2007 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.2/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
62 62/PMK.05/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
63 63/PMK.011/2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang Dan Bahan Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentang Keringan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/ Pengembangan Industri/ Industri Jasa
64 64/PMK.04/2007 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial Dan Kebudayaan
65 65/PMK.04/2007 Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
66 66/PMK.03/2007 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama,Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan Sehubungan Dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007
67 67/PMK.05/2007 Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja
68 68/PMK.01/2007 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
69 69/PMK.02/2007 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
70 70/PMK.04/2007 Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara
71 71/PMK.01/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 Tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan 
72 72/PMK.01/2007 Majelis Kode Etik Di Lingkungan Departemen Keuangan
73 73/PMK.05/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum 
74 74/PMK.010/2007 Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
75 75/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
76 76/PMK.01/2007 Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Departemen Keuangan
77 77/PMK.02/2007 Pemberian Uang Lauk Pauk Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Departemen Keuangan
78 78/PMK.05/2007 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi Dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
79 79/PMK.05/2007 Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi
80 80/PMK.05/2007 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 
81 81/PMK.02/2007 Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
82 82/PMK.05/2007 Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara
83 83/PMK.02/2007 Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
84 84/PMK.01/2007 Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
85 85/PMK.011/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil (HRC) kurang dari 2mm Dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 Dan 7208.39.00.00 Oleh Industri Baja Nasional
86 86/PMK.05/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan Dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat
87 87/PMK.03/2007 Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasioanl Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
88 88/PMK.04/2007 Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor
89 89/PMK.04/2007 Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut,Pelintas Batas Dan Barang Kiriman
90 90/PMK.04/2007 Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya
91 91/PMK.05/2007 Bagan Akun Standar
92 93/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras 
93 94/PMK.011/2007 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
94 95/PMK.07/2007 Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Untuk Tahun Anggaran 2008
95 96/PMK.06/2007 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
96 97/PMK.06/2007 Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara
97 98/PMK.05/2007 Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)
98 99/PMK.01/2007 Standar Pelayanan Minimum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
99 100/PMK.010/2007 Laporan Teknis Dana Pensiun
100 101/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan 
101 102/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan Yang Dibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah Yang Diperuntukkan Bagi Kepentingan Masyarakat
102 103/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan
103 104/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional
104 105/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan
105 106/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor
106 107/PMK.04/2007 Pemeriksaan Jabatan Atas Barang Impor Atau Barang Ekspor
107 108/PMK.08/2007 Sistem Dealer Utama
108 109/PMK.05/2007 Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
109 110/PMK.011/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
110 111/PMK.02/2007 Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
111 112/PMK.02/2007 Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
112 113/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin
113 114/PMK.04/2007 Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk 
114 115/PMK.04/2007 Ketentuan Untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor
115 116/PMK.05/2007 Penyusunan Rencana Tindak Dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah  Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
116 117/PMK.02/2007 Anggaran Biaya Dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, Dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007
117 118/PMK.011/2007 Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri
118 119/PMK.05/2007 Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
119 120/PMK.06/2007 Penatausahaan Barang Milik Negara
120 121/PMK.05/2007 Pembukaan Rekening Pembangunan Hutan Dan Penempatan Dana Reboisasi Pertama Kali Dalam Rekening Pembangunan Hutan
121 122/PMK.06/2007 Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
122 123/PMK.04/2007 Penyediaan Pita Cukai
123 124/PMK.04/2007 Registrasi Importir
124 125/PMK.04/2007 Audit Kepabeanan
125 126/PMK.07/2007 Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi
126 127/PMK.03/2007 Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Energi Panas Bumi
127 128/PMK.06/2007 Pengurusan Piutang Negara
128 129/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
129 130/PMK.02/2007 Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida Dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2007
130 131/PMK.011/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
131 131.1/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
132 133/PMK.04/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 Tentang Penyediaan Pita Cukai 
133 134/PMK.04/2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
134 135/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cambodia, Laos, Myanmar Dan Vietnam)
135 136/PMK.04/2007 Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
136 137/PMK.04/2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya
137 138/PMK.04/2007 Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan Di Bidang Kepabeanan
138 139/PMK.04/2007 Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor
139 140/PMK.04/2007 Impor Sementara
140 141/PMK.05/2007 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
141 142/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008
142 143/PMK.04/2007 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda, Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/Atau Bukan Karena Kesalahan Orang
143 144/PMK.04/2007 Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
144 145/PMK.04/2007 Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor
145 146/PMK.04/2007 Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan
146 147/PMK.04/2007 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan Atau Penyusutan Volume Atau Berat
147 148/PMK.04/2007 Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
148 149/PMK.04/2007 Ekspor Kembali Barang Impor
149 150/PMK.06/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
150 151/PMK.03/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Energi Panas Bumi
151 152/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilanpasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
152 153/PMK.07/2007 Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah
153 154/PMK.03/2007 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
154 155/PMK.02/2007 Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007
155 156/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 Dan Tahun Anggaran 2006 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007
156 157/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2008
157 158/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008
158 159/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Tahun Anggaran 2008
159 160/PMK.04/2007 Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag)
160 161/PMK.04/2007 Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
161 162/PMK.02/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.02/2007 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
162 163/PMK.04/2007 Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum
163 164/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
164 165/PMK.05/2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
165 166/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007
166 167/PMK.03/2007 Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
167 168/PMK.03/2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 Tentang Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
168 169/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2008
169 170/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2008
170 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
171 172/PMK.07/2007 Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2008 Kepada Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
172 173 /PMK.07/2007 Penetapan Rincian Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
173 174/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
174 175/PMK.07/2007 Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
175 176/PMK.01/2007 Perubahanatas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 Tentangorganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
176 177/PMK.011/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
177 178/PMK.011/2007 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
178 179/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Dibawah Air
179 180/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras
180 181/PMK.03/2007 Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
181 182/PMK.03/2007 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
182 183/PMK.03/2007 Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
183 184/PMK.03/2007 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak,Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran,Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
184 185/PMK.03/2007 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
185 186/PMK.03/2007 Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan
186 187/PMK.03/2007 Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Serta Surat Keputuan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Dan Putusan Peninjauan Kembali, Yang Menyebabkan Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Bertambah Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil Dan Wajib Pajak Di Daerah Tertentu
187 188/PMK.03/2007 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
188 189/PMK.03/2007 Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
189 190/PMK.03/2007 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
190 191/PMK.03/2007 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
191 192/PMK.03/2007 Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
192 193/PMK.03/2007 Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
193 194/PMK.03/2007 Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
194 195/PMK.03/2007 Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
195 196/PMK.03/2007 Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
196 197/PMK.03/2007 Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
197 198/PMK.03/2007 Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
198 199/PMK.03/2007 Tata Cara Pemeriksaan Pajak
199 201/PMK.03/2007 Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
200 202/PMK.03/2007 Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
201 212/PMK.04/2007 Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 Dan Nomor 819/MPP/KEP/12/2002 Tentang Tertib Administrasi Importir
202 213/PMK.02/2007 Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2007
203 214/PMK.04/2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
204 215/PMK.02/2007 Tata Cara Penyediaan Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
205 216/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
206 217/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
207 218/PMK.05/2007 Tata Cara Pembukaan Dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara
208 219/PMK.01/2007 Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
209 220/PMK.01/2007 Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
210 221/PMK.05/2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000 Tentang Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah
211 222/PMK.01/2007 Rencana Kerja Departemen Keuangan Tahun 2008