Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Minggu, 03 Januari 2010

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2006

No. Nomor/Tahun Tentang
1 01/PMK.010/2006 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware
2 02/PMK.04/2006 Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/ KMK.04/ 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jen
3 03/PMK.06/2006 Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
4 04/PMK.06/2006 Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
5 05/PMK.02/2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Dan Perikanan Tahun Anggaran 2006
6 06/PMK.05/2006 Tata Cara Pengajuan Tagihan Dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat
7 07/PMK.02/2006 Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8 08/PMK.02/2006 Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum
9 09/PMK.02/2006 Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum
10 10/PMK.02/2006 Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum
11 11/PMK.02/2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam Tahun Anggaran 2006
12 12/PMK.04/2006 Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
13 13/PMK.04/2006 Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
14 14/PMK.02/2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006
15 15/PMK.02/2006 Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2006
16 16/PMK.04/2006 Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau
17 17/PMK.04/2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
18 18/PMK.03/2006 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumater
19 19/PMK.02/2006 Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
20 20/PMK.02/2006 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Selur
21 21/PMK.010/2006 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 2006
22 22/PMK.04/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144.KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan
23 23/PMK.03/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
24 24/PMK.06/2006 Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir
25 25/PMK.04/2006 Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
26 26/PMK.04/2006 Tata Cara Pengembalian Cukai Dan/Atau Denda Administrasi
27 27/PMK.04/2006 Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
28 28/PMK.03/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
29 29/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dan Bidang Pos
30 30/PMK.02/2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
31 31/PMK.06/2006 Dana Operasional Taktis Pengamanan Penerimaan Negara
32 32/PMK.06/2006 Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
33 33/PMK.02/2006 Tata Cara Revisi DaFTAr Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006
34 34/PMK.010/2006 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Peralatan Produksi Film Untuk Industri Perfilman Nasional
35 35/PMK.010/2006 Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Pelat Untuk Industri Akumulator Listrik
36 36/PMK.06/2006 Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana
37 37/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan Dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2006
38 38/PMK.01/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur
39 39/PMK.04/2006 Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
40 40/PMK.07/2006 Petunjuk Pelaksanaan Lelang
41 41/PMK.07/2006 Pejabat Lelang Kelas I
42 42/PMK.010/2006 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) Dari Negara Uni Emirat Arab
43 43/PMK.06/2006 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-975/MK/I/7/1976 Tentang Peraturan Pemberian Pinjaman Kepada Para Pensiunan Sipil/Militer Dan Jandanya Serta Pembayarannya
44 44/PMK.012/2006 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 Tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Dan Pelunasan Obligasi Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
45 45/PMK.02/2006 Pedoman Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Pinjaman Daerah
46 46/PMK.02/2006 Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
47 47/PMK.02/2006 Pengelolaan Dana Untuk Pengembangan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian
48 48/PMK.01/2006 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 Tenting Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
49 49/PMK.01/2006 Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Keputusan Dan Atau Peraturan Menteri Keuangan Terhadap Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai
50 50/PMK.02/2006 Anggaran Biaya Dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, Dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2006
51 51/PMK.02/2006 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
52 52/PMK.01/2006 Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah
53 53/PMK.010/2006 Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri
54 54/PMK.04/2006 Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di Provinsi Jawa Tengah Dan Dae
55 55/PMK.02/2006 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007
56 56/PMK.02/2006 Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee Dan Over/Under Lifting Di Sektor Minyak Dan Gas Bumi
57 57/PMK.01/2006 Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai, Dan Direktorat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai Dalam Keputusan Menteri Keuangan Yang Mengatur Jasa Akuntan Publi
58 58/PMK.012/2006 Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, Dan Direktorat Asuransi Dalam Keputusan Menteri Keuangan Atau Peraturan Menteri Keuangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya Yang Mengatur Usaha Perasuransian
59 59/PMK.010/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.010/2005 Tentang Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
60 60/PMK.010/2006 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Komponen/Suku Cadang Untuk Industri Perkapalan Dan Jasa Pelayaran
61 61/PMK.010/2006 Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (CKD) Untuk Pembuatan Angkutan Komersial
62 62/PMK.010/2006 Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Keperluan Angkutan Umum
63 63/PMK.010/2006 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum
64 64/PMK.04/2006 Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
65 65/PMK.010/2006 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu
66 66/PMK.02/2006 Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
67 67/PMK.04/2006 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan
68 68/PMK.06/2006 Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil Pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)
69 69/PMK.03/2006 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Bagi Pegawai Pada Kantor Wilayah Maupun Kantor Pelayanan Pajak Madya Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah, Kantor Wilayah D
70 70/PMK.04/2006 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta
71 71/PMK.06/2006 Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah
72 72/PMK.02/2006 Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Untuk Tahun Anggaran 20
73 73/PMK.02/2006 Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah
74 74/PMK.012/2006 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
75 75/PMK.04/2006 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau
76 76/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2006
77 77/PMK.06/2006 Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia Atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring Dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga Dan Pokok Surat Utang Negara
78 78/PMK.010/2006 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
79 79/PMK.010/2006 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bagian Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
80 80/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggung Jawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida Dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2006
81 81/PMK.010/2006 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Filipina
82 82/PMK.04/2006 Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
83 83/PMK.03/2006 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
84 84/PMK.012/2006 Perusahaan Pembiayaan
85 86/PMK.03/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
86 87/PMK.07/2006 Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
87 88/PMK.010/2006 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
88 89/PMK.04/2006 Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol Atau Etanol
89 90/PMK.04/2006 Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol
90 91/PMK.03/2006 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
91 92/PMK.03/2006 Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
92 93/PMK.03/2006 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
93 94/PMK.03/2006 PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA 
94 95/PMK.03/2006 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Dan/ Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian
95 96/PMK.02/2006 Standar Biaya Tahun Anggaran 2007
96 97/PMK.010/2006 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
97 99/PMK.06/2006 Modul Penerimaan Negara
98 100/PMK.02/2006 Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005
99 101/PMK.02/2006 Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
100 102/PMK.06/2006 Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Revisi DaFTAr Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007
101 103/PMK.04/2006 Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document Di Pulau Batam, Bintan Dan Karimun
102 104/PMK.010/2006 Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2005 Tentang Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Down (CKD) Dan Completely Built Up (CBU)
103 105/PMK.010/2006 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cambodia, Laos, Myanmar, Dan Vietnam)
104 106/PMK.01/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 Tentang Jasa Penilai
105 107/PMK.01/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
106 108/PMK.04/2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
107 109/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Cadangan Benih Nasional Tahun Anggaran 2006
108 110/PMK.010/2006 Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
109 111/PMK.010/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
110 112/PMK.04/2006 Penyediaan Dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
111 113/PMK.01/2006 Pedoman Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Departemen Keuangan
112 114/PMK.04/2006 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 Tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan Di Bidang Impor
113 115/PMK.06/2006 Penetapan Rekening Kas Umum Negara
114 116/PMK.06/2006 Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
115 117/PMK.06/2006 Kredit Pengembangan Energi Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan
116 118/PMK.04/2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
117 119/PMK.05/2006 Tatacara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
118 120/PMK.010/2006 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi
119 121/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006
120 122/PMK.02/2006 Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2006
121 123.1/PMK.05/2006 Standar Pelayanan Minimum Badan Investasi Pemerintah
122 124/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2006
123 126/PMK.02/2006 Tatacara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2006
124 127/PMK.07/2006 Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
125 128/PMK.07/2006 Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007
126 129/PMK.07/2006 Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
127 131/PMK.01/2006 Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
128 132/PMK.01/2006 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
129 133/PMK.01/2006 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
130 134/PMK.01/2006 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
131 135/PMK.01/2006 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
132 136/PMK.05/2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
133 137/PMK.02/2006 Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007
134 138/PMK.01/2006 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan
135 139/PMK.01/2006 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Di Lingkungan Departemen Keuangan
136 140/PMK.01/2006 Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) Di Lingkungan Departemen Keuangan
137 141/PMK.07/2006 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2007
138 142/PMK.07/2006 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007
139 143/PMK.05/2006 Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
140 144/PMK.08/2006 Sistem Dealer Utama
141 145/PMK.04/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri