Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2006

No.	Nomor/Tahun	Tentang
1	01/PMK.010/2006	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware
2	02/PMK.04/2006	Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/ KMK.04/ 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jen
3	03/PMK.06/2006	Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
4	04/PMK.06/2006	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
5	05/PMK.02/2006	Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Dan Perikanan Tahun Anggaran 2006
6	06/PMK.05/2006	Tata Cara Pengajuan Tagihan Dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat
7	07/PMK.02/2006	Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8	08/PMK.02/2006	Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum
9	09/PMK.02/2006	Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum
10	10/PMK.02/2006	Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum
11	11/PMK.02/2006	Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam Tahun Anggaran 2006
12	12/PMK.04/2006	Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
13	13/PMK.04/2006	Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
14	14/PMK.02/2006	Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006
15	15/PMK.02/2006	Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2006
16	16/PMK.04/2006	Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau
17	17/PMK.04/2006	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
18	18/PMK.03/2006	Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumater
19	19/PMK.02/2006	Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
20	20/PMK.02/2006	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Selur
21	21/PMK.010/2006	Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 2006
22	22/PMK.04/2006	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144.KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan
23	23/PMK.03/2006	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
24	24/PMK.06/2006	Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir
25	25/PMK.04/2006	Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
26	26/PMK.04/2006	Tata Cara Pengembalian Cukai Dan/Atau Denda Administrasi
27	27/PMK.04/2006	Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
28	28/PMK.03/2006	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
29	29/PMK.02/2006	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dan Bidang Pos
30	30/PMK.02/2006	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
31	31/PMK.06/2006	Dana Operasional Taktis Pengamanan Penerimaan Negara
32	32/PMK.06/2006	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
33	33/PMK.02/2006	Tata Cara Revisi DaFTAr Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006
34	34/PMK.010/2006	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Peralatan Produksi Film Untuk Industri Perfilman Nasional
35	35/PMK.010/2006	Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Pelat Untuk Industri Akumulator Listrik
36	36/PMK.06/2006	Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana
37	37/PMK.02/2006	Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan Dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2006
38	38/PMK.01/2006	Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur
39	39/PMK.04/2006	Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
40	40/PMK.07/2006	Petunjuk Pelaksanaan Lelang
41	41/PMK.07/2006	Pejabat Lelang Kelas I
42	42/PMK.010/2006	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) Dari Negara Uni Emirat Arab
43	43/PMK.06/2006	Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-975/MK/I/7/1976 Tentang Peraturan Pemberian Pinjaman Kepada Para Pensiunan Sipil/Militer Dan Jandanya Serta Pembayarannya
44	44/PMK.012/2006	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 Tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Dan Pelunasan Obligasi Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
45	45/PMK.02/2006	Pedoman Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Pinjaman Daerah
46	46/PMK.02/2006	Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
47	47/PMK.02/2006	Pengelolaan Dana Untuk Pengembangan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian
48	48/PMK.01/2006	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 Tenting Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
49	49/PMK.01/2006	Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Keputusan Dan Atau Peraturan Menteri Keuangan Terhadap Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai
50	50/PMK.02/2006	Anggaran Biaya Dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, Dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2006
51	51/PMK.02/2006	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
52	52/PMK.01/2006	Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah
53	53/PMK.010/2006	Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri
54	54/PMK.04/2006	Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di Provinsi Jawa Tengah Dan Dae
55	55/PMK.02/2006	Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007
56	56/PMK.02/2006	Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee Dan Over/Under Lifting Di Sektor Minyak Dan Gas Bumi
57	57/PMK.01/2006	Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai, Dan Direktorat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai Dalam Keputusan Menteri Keuangan Yang Mengatur Jasa Akuntan Publi
58	58/PMK.012/2006	Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, Dan Direktorat Asuransi Dalam Keputusan Menteri Keuangan Atau Peraturan Menteri Keuangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya Yang Mengatur Usaha Perasuransian
59	59/PMK.010/2006	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.010/2005 Tentang Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
60	60/PMK.010/2006	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Komponen/Suku Cadang Untuk Industri Perkapalan Dan Jasa Pelayaran
61	61/PMK.010/2006	Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (CKD) Untuk Pembuatan Angkutan Komersial
62	62/PMK.010/2006	Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Keperluan Angkutan Umum
63	63/PMK.010/2006	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum
64	64/PMK.04/2006	Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
65	65/PMK.010/2006	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu
66	66/PMK.02/2006	Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
67	67/PMK.04/2006	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan
68	68/PMK.06/2006	Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil Pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)
69	69/PMK.03/2006	Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Bagi Pegawai Pada Kantor Wilayah Maupun Kantor Pelayanan Pajak Madya Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah, Kantor Wilayah D
70	70/PMK.04/2006	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta
71	71/PMK.06/2006	Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah
72	72/PMK.02/2006	Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Untuk Tahun Anggaran 20
73	73/PMK.02/2006	Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah
74	74/PMK.012/2006	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
75	75/PMK.04/2006	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau
76	76/PMK.02/2006	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2006
77	77/PMK.06/2006	Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia Atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring Dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga Dan Pokok Surat Utang Negara
78	78/PMK.010/2006	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
79	79/PMK.010/2006	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bagian Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
80	80/PMK.02/2006	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggung Jawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida Dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2006
81	81/PMK.010/2006	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Filipina
82	82/PMK.04/2006	Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
83	83/PMK.03/2006	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
84	84/PMK.012/2006	Perusahaan Pembiayaan
85	86/PMK.03/2006	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
86	87/PMK.07/2006	Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
87	88/PMK.010/2006	Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
88	89/PMK.04/2006	Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol Atau Etanol
89	90/PMK.04/2006	Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol
90	91/PMK.03/2006	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
91	92/PMK.03/2006	Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
92	93/PMK.03/2006	Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
93	94/PMK.03/2006	PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA
94	95/PMK.03/2006	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Dan/ Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian
95	96/PMK.02/2006	Standar Biaya Tahun Anggaran 2007
96	97/PMK.010/2006	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
97	99/PMK.06/2006	Modul Penerimaan Negara
98	100/PMK.02/2006	Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005
99	101/PMK.02/2006	Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
100	102/PMK.06/2006	Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Revisi DaFTAr Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007
101	103/PMK.04/2006	Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document Di Pulau Batam, Bintan Dan Karimun
102	104/PMK.010/2006	Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2005 Tentang Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Down (CKD) Dan Completely Built Up (CBU)
103	105/PMK.010/2006	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cambodia, Laos, Myanmar, Dan Vietnam)
104	106/PMK.01/2006	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 Tentang Jasa Penilai
105	107/PMK.01/2006	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
106	108/PMK.04/2006	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
107	109/PMK.02/2006	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Cadangan Benih Nasional Tahun Anggaran 2006
108	110/PMK.010/2006	Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
109	111/PMK.010/2006	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
110	112/PMK.04/2006	Penyediaan Dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
111	113/PMK.01/2006	Pedoman Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Departemen Keuangan
112	114/PMK.04/2006	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 Tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan Di Bidang Impor
113	115/PMK.06/2006	Penetapan Rekening Kas Umum Negara
114	116/PMK.06/2006	Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
115	117/PMK.06/2006	Kredit Pengembangan Energi Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan
116	118/PMK.04/2006	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
117	119/PMK.05/2006	Tatacara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
118	120/PMK.010/2006	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi
119	121/PMK.02/2006	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006
120	122/PMK.02/2006	Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2006
121	123.1/PMK.05/2006	Standar Pelayanan Minimum Badan Investasi Pemerintah
122	124/PMK.02/2006	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2006
123	126/PMK.02/2006	Tatacara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2006
124	127/PMK.07/2006	Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
125	128/PMK.07/2006	Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007
126	129/PMK.07/2006	Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
127	131/PMK.01/2006	Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
128	132/PMK.01/2006	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
129	133/PMK.01/2006	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
130	134/PMK.01/2006	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
131	135/PMK.01/2006	Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
132	136/PMK.05/2006	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
133	137/PMK.02/2006	Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007
134	138/PMK.01/2006	Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan
135	139/PMK.01/2006	Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Di Lingkungan Departemen Keuangan
136	140/PMK.01/2006	Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) Di Lingkungan Departemen Keuangan
137	141/PMK.07/2006	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2007
138	142/PMK.07/2006	Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007
139	143/PMK.05/2006	Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
140	144/PMK.08/2006	Sistem Dealer Utama
141	145/PMK.04/2006	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri