Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2005

No.	Nomor/Tahun	Tentang
1	01/PMK.04/2005	Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
2	02/PMK.04/2005	Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.05/1997 Tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
3	03/PMK.010/2005	Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.01/2004 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil (HRC), Pelat Baja, Dan Cold Rolled Coil (CRC)
4	04/PMK.010/2005	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Cold Rolled Coil (CRC)
5	05/PMK.03/2005	Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
6	06/PMK.10/2005	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
7	07/PMK.010/2005	Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu
8	08/PMK.02/2005	Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan
9	09/PMK.010/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 Tentang Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
10	10/PMK.03/2005	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Lainnya
11	11/PMK.03/2005	Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya
12	12/PMK.06/2005	Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil
13	13/PMK.06/2005	Bagan Perkiraan Standar
14	14/PMK.03/2005	Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran, dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nangro Aceh Darusalam dan Sumatera Utara
15	15/PMK.03/2005	Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
16	16/PMK.03/2005	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
17	17/PMK.05/2005	Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
18	18/PMK.10/2005	Penurunan Tarif Bea Masuk Cordless Handset dengan nomor HS.8517.11.00.00
19	19/PMK.04/2005	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan Barang-barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
20	20/PMK.010/2005	Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production) Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi
21	21/PMK.010/2005	Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 06/PMK..010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
22	22/PMK.010/2005	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum
23	23/PMK.010/2005	Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (CKD) Untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial
24	24/PMK.010/2005	Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Keperluan Angkutan Umum
25	25/PMK.04/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 Tentang Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi Dan Pajak Dalam Rangka Impor
26	26/PMK.10/2005	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi
27	27/PMK.05/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.06/2004 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Terhadap Kewajiban Pembayaran PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) Kepada Nasabah Penyimpan Yang Rekeningnya Tercatat Dalam Pembukuan Bank Tetapi Tidak Didukung Dokumen Administrasi Yang Lengkap
28	28/PMK.10/2005	Perubahan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT)
29	29/PMK.03/2005	Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
30	30/PMK.03/2005	Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
31	31/PMK.07/2005	Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah
32	32/PMK.03/2005	Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
33	33/PMK.03/2005	Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
34	34/PMK.03/2005	Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
35	35/PMK.03/2005	Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
36	36/PMK.04/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
37	37/PMK.04/2005	Tata Cara Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Yang Telah Dibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
38	38/PMK.04/2005	Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, Dan/Atau Bunga
39	39/PMK.10/2005	Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu
40	40/PMK.03/2005	Tata Cara Pemberian Imbalan Bumga kepada Wajib Pajak
41	41/PMK.02/2005	Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan
42	42/PMK.02/2005	Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam Tahun Anggaran 2005
43	43/PMK.04/2005	Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
44	44/PMK.06/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 Tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
45	45/PMK.05/2005	Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
46	46/PMK.04/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong Untuk Pembuatan Komponen Elektronika
47	47/PMK.04/2005	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentang Keringan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
48	48/PMK.04/2005	Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
49	49/PMK.10/2005	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Komponen/Suku Cadang Untuk Industri Perkapalan Dan Jasa Pelayaran
50	50/PMK.03/2005	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana , Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
51	51/PMK.02/2005	Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2005
52	52/PMK.02/2005	Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2005
53	53/PMK.05/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.06/2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
54	54/PMK.02/2005	Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006
55	55/PMK.02/2005	Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Dan Perikanan Tahun Anggaran 2005
56	56/PMK.010/2005	Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
57	57/PMK.10/2005	Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area ( AC-FTA)
58	58/PMK.05/2005	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
59	59/PMK.06/2005	Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
60	60/PMK.04/2005	Penimbunan Berikat Di Pulau Batam, Bintan Dan Karimun
61	61/PMK.03/2005	Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
62	62/PMK.010/2005	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bagian Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
63	63/PMK.06/2005	Petunjuk Pelaksanaan Hibah Asian Development Bank (ADB) untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darusssalam dan Provinsi Sumatera Utara
64	64/PMK.02/2005	Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
65	65/PMK.03/2005	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan No.524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
66	66/PMK.03/2005	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
67	67/PMK.02/2005	Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pertanggunganjawaban PNBP Yang Berasal Dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan
68	68/PMK.05/2005	Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Untuk Periode 1 Juli 2005 Sampai Dengan 21 September 2005
69	69/PMK.04/2005	Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
70	70/PMK.010/2005	Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka ASEAN Integration System of Preferences (AISP) untuk Negara-negara Anggota Baru ASEAN (Cambodia, Laos, Myamar dan Vitnam)
71	71/PMK.02/2005	Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pengadaan Barang/Jasa Hibah Pemerintah Jepang Yang Bersumber Dari Non Project Type Grant Aid 2004 Untuk Program Perbaikan Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam Dan Propinsi Sumatera Utara
72	72/PMK.05/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 Tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Dan Pelunasan Dan Pelunasan Obligasi Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
73	73/PMK.02/2005	Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH)
74	74/PMK.02/2005	Tata Cara Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dan Bidang Pos
75	75/PMK.03/2005	Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha
76	76/PMK.03/2005	Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
77	77/PMK.06/2005	Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan No.343/KMK.01/2003 Tentang Lelang Pembelian Obligasi Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.06/2005
78	78/PMK.010/2005	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
79	79/PMK.01/2005	Penomoran dan Pemberian Kode Surat Di Lingkungan Departemen Keuangan
80	80/PMK.01/2005	Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan
81	81/PMK.06/2005	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana
82	82/PMK.06/2005	Tambahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.017/2000 Tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi
83	83/PMK.06/2005	Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Yang Diteruskan Kepada Daerah
84	84/PMK.02/2005	Standar Biaya Tahunan Anggaran 2006
85	85/PMK.06/2005	Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penyaluran/ Pencairan Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)
86	86/PMK.010/2005	Keringanan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
87	87/PMK.010/2005	Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar Oleh Industri Alat-Alat Besar
88	88/PMK.010/2005	Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor beberapa jenis suku cadang untuk angkutan Umum
89	89/PMK.04/2005	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 Tentang Tempat Penimbunan Berikat Di Pulau Batam, Bintan Dan Karimun
90	90/PMK.03/2005	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
91	91/PMK.05/2005	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 Tentang Iuran Dan Manfaat Pensiun
92	92/PMK.02/2005	Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
93	93/PMK.02/2005	Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pungutan Ekspor
94	94/PMK.02/2005	Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
95	95/PMK.02/2005	Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara
96	96/PMK.06/2005	Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006
97	97/PMK.03/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan
98	98/PMK.03/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 Tentang Konsultan Pajak Indinesia
99	99/PMK.06/2005	Peluncuran Program/Kegiatan Yang Dibiayai Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2005 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2006
100	100/PMK.02/2005	Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero) dan Penangkaran Swasta Tahun Anggaran 2005
101	101/PMK.010/2005	Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
102	102/PMK.010/2005	Pembebasan Bea Masuk atas Impor bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
103	103/PMK.010/2005	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Paracetamol
104	104/PMK.01/2005	Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
105	105/PMK.010/2005	Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005
106	106/PMK.02/2005	Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2005
107	107/PMK.06/2005	Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Rekening Pambangunan Daerah
108	108/PMK.010/2005	Perubahan Tarif Bea Masuk atas Impor Pati Jagung dan Pati Ubi Kayu
109	109/PMK.010/2005	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS. 1101.00.10.00)
110	110/PMK.010/2005	Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
111	111/PMK.010/2005	Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Down (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia
112	112/PMK.07/2005	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara /Daerah
113	113/PMK.05/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 Tentang Pendanaan Dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
114	114/PMK.04/2005	Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
115	115/PMK.02/2005	Anggaran Biaya Dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, Dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2005
116	116/PMK.04/2005	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
117	117/PMK.02/2005	Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005
118	118/PMK.07/2005	Balai Lelang
119	119/PMK.07/2005	Pejabat Lelang Kelas II
120	120/PMK.05/2005	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah
121	121/PMK.06/2005	Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak.
122	122/PMK.06/2005	Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak
123	123/PMK.02/2005	Penetapan Alokasi dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006
124	124/PMK.02/2005	Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006
125	125/PMK.C2/2005	Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Adhoc Tahun Anggaran 2006 Kepada Kabupaten/Kota
126	126/PMK.04/2005	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.05/1997 Tentang Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau Di Luar Pabrik
127	127/PMK.02/2005	Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2005
128	128/PMK.02/2005	Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana untuk Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah
129	129/PMK.02/2005	Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah
130	130/PMK.010/2005	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
131	131/PMK.010/2005	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara
132	132/PMK.010/2005	Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010 Tahap Kedua
133	133/PMK.010/2005	Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
134	134/PMK.06/2005	Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
135	135/PMK.05/2005	Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
136	136/PMK.05/2005	Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat
137	137/PMK.03/2005	Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
138	138/PMK.03/2005	Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
139	139/PMK.10/2005	Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Information Communication Technologi (ICT) dalam The Third and The Last Tranche dalam kerangka E-ASEAN Agreement
140	140/PMK.10/2005	Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Telematika Tertentu Dalam Rangka Information Technology Agreement (ITA)