Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 01 Januari 2010

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2002

No. Nomor/Tahun Tentang
1 1/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Januari 2002
2 4/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Januari 2002
3 9/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Januari 2002
4 10/KMK.01/2002 Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
5 11/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Januari Sampai Dengan 3 Februari 2002
6 23/KM1.UP11/2002 Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
7 26/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 Februari 2002
8 30/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Februari 2002
9 34/KMK.04/2002 Pembebasan Bea Masuk Atas Komponen/Suku Cadang Untuk Industri Perkapalan Dan Jasa Pelayaran
10 36/KMK.04/2002 Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
11 37/KMK.04/2002 Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
12 42/KMK.03/2002 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
13 45/KMK.01/2002 Tatalaksana Kepabeanan Terhadap Barang Impor Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pebean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera
14 46/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Februari 2002
15 48/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Februari Sampai Dengan 3 Maret 2002
16 58/KMK.03/2002 Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
17 60/KMK.01/2002 Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor Kertas Tetra (Tetra Papers) Pada Buku Tarip Bea Masuk Indonesia
18 61/KMK.08/2002 Panitia Urusan Piutang Negara
19 62/KMK.03/2002 Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
20 63/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 Tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
21 65/KMK.01/2002 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
22 67/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 Maret 2002
23 83/KMK.03/2002 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan
24 84/KMK.03/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha
25 85/KMK.03/2002 Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
26 86/KMK.03/2002 Tata Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar
27 87/KMK.03/2002 Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
28 88/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Maret 2002
29 89/KMK.04/2002 Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
30 90/KMK.04/2002 Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya
31 91/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Maret 2002
32 95/KMK.04/2002 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggaraan Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Riau Andalan Pulp And Paper Yang Berlokasi Di Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau
33 100/KMK.01/2002 Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor Butir Gandum-Ganduman
34 105/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Sampai Dengan 31 Maret 2002
35 113/KMK.03/2002 Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
36 114/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 April 2002
37 120/KMK.03/2002 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan
38 121/KMK.03/2002 Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek
39 125/KM.1/2002 Penomoran Dan Pemberian Kode Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
40 125/KMK.04/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.05/2000 Tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol
41 134/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 April 2002
42 138/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
43 139/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 April 2002
44 140/KMK.03/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
45 141/KMK.03/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
46 147/KMK.03/2002 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya Khusus
47 163/KMK.04/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 Tentang Penundaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat, Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/KMK.00/1990
48 164/KMK.03/2002 Kredit Pajak Luar Negeri
49 166/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 April 2002
50 168/KMK.03/2002 Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
51 172/KMK.06/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan
52 173/KMK.06/2002 Rasio Pinjaman Terhadap Modal Sendiri Dan Batas Waktu Untuk Memulai Kegiatan Usaha Bagi Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Ketenagalistrikan
53 185/KMK.06/2002 Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan
54 191/KMK.06/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.017/1999 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
55 201/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 April Sampai Dengan 5 Mei 2002
56 209/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Mei 2002
57 210/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
58 211/KMK.06/2002 Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
59 219/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero)
60 221/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Mei 2002
61 222/KMK.03/2002 Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
62 231/KMK.06/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 Tentang Iuran Dan Manfaat Pensiun
63 241/KMK.01/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran Kepada Mereka Yang Telah Memberikan Jasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan Dan Cukai
64 244/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Mei 2002
65 248/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
66 250/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Mei Sampai Dengan 2 Juni 2002
67 251/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
68 252/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
69 253/KMK.03/2002 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
70 255/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Juni 2002
71 274/KMK.06/2002 Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (Bbm)
72 286/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Juni 2002
73 300/KMK.01/2002 Pengurusan Piutang Negara
74 301/KMK.01/2002 Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara
75 302/KMK.01/2002 Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Negara
76 303/KMK.01/2002 Pencabutan Kep.Men.Keu. No.335/KMK.01/2000 tentang Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perubahan sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Men.Keu. No.505/KMK.01/2000
77 304/KMK.01/2002 Petunjuk Pelaksanaan Lelang
78 305/KMK.01/2002 Pejabat Lelang
79 306/KMK.01/2002 Balai Lelang
80 307/KMK.01/2002 Penurunan Tarip Bea Masuk Atas Impor Beberapa Produk Tertentu
81 308/KMK.012/2002 Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah
82 310/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Mei Sampai Dengan 23 Juni 2002
83 314/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Juni 2002
84 315/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak
85 320/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain
86 321/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Juli 2002
87 323/KMK.03/2002 Bentuk, Ukuran Dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2002
88 324/KM.1/2002 Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan Di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun 2002
89 324/KMK.01/2002 Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula
90 329/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Juli 2002
91 331/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Juli 2002
92 335/KMK.01/2002 Tata Cara Penghapusan Dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/ Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator Yang Dibentuk/ Dihapus/ Digabung/ Diubah Statusnya
93 350/KM.1/2002 Pembentukan Tim Koordinasi Penelitian Dan Penilaian Pembentukan Tim-Tim Kerja Di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun 2002
94 354/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Agustus 2002
95 371/KMK.01/2002  Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
96 343/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Juli 2002
97 346/KMK.03/2002 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
98 349/KMK.03/2002 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VII Jaya Khusus Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
99 350/KMK.03/2002 Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Pajak Denpasar
100 362/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Agustus 2002
101 362/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Juli Sampai Dengan 4 Agustus 2002
102 363/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
103 367/KMK.01/2002 Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.01/2001 Tentang Pemberian Keringanan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru Untuk Daerah Propinsi Irian Jaya
104 369/KMK.011/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Agustus 2002
105 370/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Agustus Sampai Dengan 1 September 2002
106 370/KMK.06/2002 Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Audit Pajak Ekspor Tahun 2002
107 371/KMK.01/2002 Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
108 378/KMK.04/2002 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Dawee Electronic Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Jababeka Xvi Blok U 3c, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat
109 382/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
110 383/KMK.08/2002 Penarikan Pengurusan Piutang Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Kecil, Dan Menengah
111 385/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 September 2002
112 389/KMK.04/2002 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Pulogadung Nomor 37, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
113 390/KMK.04/2002 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 Tentang Penundaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat, Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/KMK.00/1990
114 391/KMK.04/2002 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Indonesia G-Shank Precision Yang Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Industri Kawasan Jababeka Tahap II Blok RR 5C5D, Desa Pasirsari, Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
115 392/KMK.04/2002 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Asianet Spring Indonesia Yang Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Industri Kawasan Jababeka Tahap II Blok RR 3D 3E, Desa Pasirsari, Lemahabang, Bekasi Jawa Barat
116 394/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 September 2002
117 394/KMK.04/2002 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Multi Busindo Elok Yang Berlokasi Di Jalan Mercedes, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor Jawa Barat
118 396/KMK.04/2002 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Intertex Indonesia Internasional Yang Berlokasi Di Kawasan Industri PT Hyundai Inti Development, Jalan Raya Inti Blok C9 Nomor 12 A-15 Cikarang, Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat
119 397/KMK.01/2002  Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
120 401/KMK.03/2002 Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan Untuk Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
121 402/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
122 409/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 September 2002
123 409/KMK.01/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/KMK.01/2001 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT) Untuk Periode 1 Januari 2001 Sampai Dengan 31 Desember 2003
124 410/KMK.01/2002 Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.01/2002 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Dan Barang-Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Proyek Pupuk Iskandar Muda II (PIM-Ii)
125 417/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 September Sampai Dengan 6 Oktober 2002
126 423/KMK.06/2002 Jasa Akuntan Publik
127 428/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Oktober 2002
128 431/KMK.06/2002 Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Listrik
129 432/KMK.01/2002 Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Baja Tertentu
130 447/KMK.03/2002 Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
131 448/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Oktober 2002
132 449/KMK.04/2002 Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
133 450/KMK.01/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
134 451/KMK.01/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 Tentang Pejabat Lelang
135 452/KMK.04/2002 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
136 453/KMK.04/2002 Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
137 454/KMK.04/2002 Registrasi Importir
138 455/KMK.04/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
139 456/KMK.04/2002 Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang, Dan Bahan Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.01/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/ Pengembangan Industri Jasa
140 458/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Oktober 2002
141 464/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Oktober Sampai Dengan 3 November 2002
142 469/KMK.04/2002 Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
143 471/KMK.02/2002 Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2002
144 474/KMK.01/2002 Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Komponen Untuk Pembuatan Peralatan Dan Jaringan Telekomunikasi Oleh Industri Telekomunikasi
145 476/KMK.03/2002 Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian
146 477/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 November 2002
147 478/KMK.06/2002 Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
148 486/KMK.03/2002 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
149 493/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 November 2002
150 508/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 November 2002
151 509/KMK.06/2002 Laporan Keuangan Dana Pensiun
152 510/KMK.06/2002 Pendanaan Dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja 
153 511/KMK.06/2002 Investasi Dana Pensiun
154 512/KMK.06/2002 Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun
155 513/KMK.06/2002 Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawasdana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pelaksana Tugas Pengurusdana Pensiun Lembaga Keuangan
156 514/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 November Sampai Dengan 1 Desember 2002
157 515/KMK.04/2002 Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
158 516/KMK.04/2002 Susunan Tugas Dan Wewenang Komite Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
159 527/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 15 Desember 2002
160 532/KMK.03/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2002 Tentang Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
161 533/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Desember 2002
162 533/KMK.08/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
163 535/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 Desember 2002
164 536/KMK.03/2002 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
165 537/KMK.04/2002 Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin
166 538/KMK.03/2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero)
167 539/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
168 543/KMK.03/2002 Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional Di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
169 544/KMK.07/2002 Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003
170 547/KMK.04/2002 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
171 548/KMK.04/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
172 549/KMK.04/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.04/2002 Tentang Registrasi Importir
173 550/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
174 552/KM.1/2002 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Desember 2002 Sampai Dengan 5 Januari 2002
175 552/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
176 553/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639/KMK.04/1997 Tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan
177 554/KMK.03/2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 Tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
178 555/KMK.03/2002 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2000 Tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan
179 557/KMK.04/2002 Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor