No. | Nomor/Tahun | Tentang |
1 | 1/KMK.014/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Januari 2001 |
2 | 5/KMK.014/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Januari 2001 |
3 | 6/KMK.04/2001 | Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
4 | 10/KMK.04/2001 | Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu |
5 | 11/KMK.04/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dikawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu |
6 | 12/KMK.014/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Januari 2001 |
7 | 22/KMK.014/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Januari 2001 |
8 | 28/KMK.05/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa |
9 | 32/KMK.014/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Januari Sampai Dengan 4 Februari 2001 |
10 | 45/KMK.017/2001 | Perubahan Pertama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.017/2000 Tentang Investasi Dana Pensiun |
11 | 47/KMK.05/2001 | Penyediaan Dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor |
12 | 50/KMK.04/2001 | Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Ri Nomor 548/KMK.04/1997 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 0% (Nol Persen) Yang Dipercepat Atas Ekspor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Eksportir Tertentu Dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Proses Restitusinya |
13 | 51/KMK.04/2001 | Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia |
14 | 54/KMK.014/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Februari 2001 |
15 | 55/KMK.03/2001 | Tata Cara Pengamanan, Penghapusan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah |
16 | 66/KMK.017/2001 | Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO, Dan Produk Turunannya |
17 | 68/KMK.014/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Februari 2001 |
18 | 73/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Februari 2001 |
19 | 81/KMK.01/2001 | Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan II |
20 | 88/KMK.013/2001 | Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Pemberian Pelayanan Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi Dan Teknologi Keuangan |
21 | 90/KMK.010/2001 | Pemilikan Saham Perusahaan Efek Oleh Pemodal Asing |
22 | 92/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Februari Sampai Dengan 4 Maret 2001 |
23 | 92/KM.5/2001 | Keringanan Bea Masuk Atas Importasi Produk Alco Oleh PT. Toyota Astra Motor Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian "Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation" |
24 | 99/KMK.07/2001 | Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah |
25 | 109/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Maret 2001 |
26 | 112/KMK.03/2001 | Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua |
27 | 113/KMK.03/2001 | Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah |
28 | 115/KMK.06/2001 | Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri |
29 | 120/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Maret 2001 |
30 | 123/KMK.01/2001 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Tetap Terhadap Produk Impor Sorbitol Cair (D-Glucitol) Dari Uni Eropa |
31 | 124/KMK.04/2001 | Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.05/2000 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Produk Pipa Baja Yang Dilas (Welded Pipe) |
32 | 129/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Maret 2001 |
33 | 133/KMK.03/2001 | Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah |
34 | 134/KMK.013/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Pemberian Pelayanan Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi Dan Teknologi Keuangan |
35 | 137/KMK.01/2001 | Pola Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan |
36 | 139/KMK.08/2001 | Penunjukan Sekretaris Jenderal Dan Direktur Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Guna Menghadap Di Muka Peradilan Umum |
37 | 140/KMK.06/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.017/1998 Tentang Pembentukan Tim Penerbitan Surat Utang Dan/Atau Obligasi Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/KMK.017/1999 |
38 | 141/KMK.07/2001 | Sistem Informasi Keuangan Daerah |
39 | 142/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Maret Sampai Dengan 1 April 2001 |
40 | 144/KMK.04/2001 | Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau |
41 | 145/KMK.04/2001 | Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2000 Tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau |
42 | 150/KMK.01/2001 | Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Untuk Periode 1 Januari 2001 Sampai Dengan 31 Desember 2003 |
43 | 153/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 April 2001 |
44 | 155/KMK.03/2001 | Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis |
45 | 164/KMK.04/2001 | Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Suku Cadang Pesawat VVIP TNI AU Yang Digunakan Untuk Perjalanan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia |
46 | 175/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 April 2001 |
47 | 185/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 April 2001 |
48 | 186/KMK.06/2001 | Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik |
49 | 190/KMK.01/2001 | Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Bahan Penolong Dan Bagian/Komponen Untuk Perakitan Mesin Dan Motor Berputar |
50 | 191/KMK.03/2001 | Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Suku Cadang Pesawat F-5 Yang Digunakan Untuk Memperlancar Kesiapan Operasional TNI AU |
51 | 208/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 April 2001 |
52 | 228/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 April Sampai Dengan 6 Mei 2001 |
53 | 229/KMK.06/2001 | Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Audit Pajak Ekspor |
54 | 230/KMK.03/2001 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan |
55 | 231/KMK.03/2001 | Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk |
56 | 254/KMK.03/2001 | Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya |
57 | 255/KMK.01/2001 | Komite Tetap Pemanfaatan Dana Islamic Development Bank |
58 | 263/KMK.01/2001 | Pembentukan Tim Rekonsiliasi Data Mengenai Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dan Pasal, 25/29 Orang Pribadi |
59 | 274/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Mei 2001 |
60 | 281/KMK.03/2001 | Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.03/2001 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah |
61 | 283/KMK.03/2001 | Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Suku Cadang Pesawat C-130 Dan F-27/F-28 Untuk Optimalisasi Dukungan Penerbangan VVIP |
62 | 289/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Mei 2001 |
63 | 315/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Mei 2001 |
64 | 316/KMK.06/2001 | Tatacara Pengenaan Dan Penyetoran Pungutan Perikanan |
65 | 322/KM.1/2001 | Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan |
66 | 327/KMK.03/2001 | Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat |
67 | 337/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Mei Sampai Dengan 3 Juni 2001 |
68 | 339/KMK.03/2001 | Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Combat Jacket Level IV Oleh Kepolisian Republik Indonesia |
69 | 344/KMK.06/2001 | Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Dana Alam |
70 | 351/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 Juni 2001 |
71 | 353/KMK.03/2001 | Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai |
72 | 358/KMK.04/2001 | Pembebasan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan Cukai Atas Pemasukan Barang Penumpang Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya |
73 | 359/KMK.01/2001 | Penurunan Tarip Bea Masuk Atas Impor Propilena (Pos Tarip 2711.14.100 Dan 2901.22.000) |
74 | 360/KMK.01/2001 | Penghapusan Sisa Pita Cukai Lama Yang Sudah Tidak Terpakai |
75 | 361/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Juni 2001 |
76 | 362/KMK.01/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.01/1999 Tentang Perubahan Klasifikasi Pos Tarip Bea Masuk Atas Impor Garam |
77 | 371/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Juni 2001 |
78 | 378/KMK.05/2001 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2000 Tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau |
79 | 379/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Juni Sampai Dengan 1 Juli 2001 |
80 | 381/KMK.03/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
81 | 383/KMK.04/2001 | Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau |
82 | 384/KMK.04/2001 | Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2000 Tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau |
83 | 387/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 Juli 2001 |
84 | 390/KM.1/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Agustus 2001 |
85 | 392/KMK.03/2001 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya |
86 | 393/KMK.04/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 Tentang Penundaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999, Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/KMK.00/1990 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam |
87 | 394/KMK.03/2001 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu |
88 | 397/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 Juli 2001 |
89 | 400/KMK.01/2001 | Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 377/KMK.01/2001 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Surat Utang Negara |
90 | 401/KMK.01/2001 | Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Sementara Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional |
91 | 405/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Juli 2001 |
92 | 415/KMK.06/2001 | Penetapan Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara |
93 | 416/KMK.06/2001 | Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan |
94 | 421/KMK.01/2001 | Pemberian Keringanan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru Untuk Daerah Istimewa Aceh |
95 | 426/KMK.01/2001 | Ketentuan Impor Pelumas |
96 | 427/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 Juli 2001 |
97 | 435/KM.1/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 September 2001 |
98 | 443/KMK.01/2001 | Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan |
99 | 450/KMK.01/2001 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan |
100 | 456/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Juli Sampai Dengan 5 Agustus 2001 |
101 | 457/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Agustus 2001 |
102 | 458/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Agustus 2001 |
103 | 459/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Agustus Sampai Dengan 2 September 2001 |
104 | 460/KMK.03/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
105 | 464/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 September 2001 |
106 | 503/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 September 2001 |
107 | 517/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 September 2001 |
108 | 520/KM.1/2001 | Penomoran Dan Pemberian Kode Surat Kantor Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak |
109 | 521/KM.1/2001 | Cap Dinas Kantor Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak |
110 | 521/KMK.1/2001 | Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai |
111 | 523/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Oktober 2001 |
112 | 524/KMK.03/2001 | Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai |
113 | 526/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Oktober 2001 |
114 | 545/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Oktober 2001 |
115 | 546/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Oktober 2001 |
116 | 561/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Oktober Sampai Dengan 4 November 2001 |
117 | 563/KMK.06/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/KMK.017/2000 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil-Hasil Kekayaan Negara Yang Dipisahkan |
118 | 564/KMK.02/2001 | Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (Sko) Sebagai Dasar Pengesahan Dana Bagi Hasil Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
119 | 568/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 November 2001 |
120 | 569/KMK.01/2001 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang |
121 | 571/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 November 2001 |
122 | 577/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 November 2001 |
123 | 597/KMK.04/2001 | Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau |
124 | 599/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 November Sampai Dengan 2 Desember 2001 |
125 | 609A/KMK.04/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 Tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau |
126 | 610/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Desember 2001 |
127 | 611/KMK.01/2001 | Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Komponen Untuk Pembuatan Peralatan Dan Jaringan Telekomunikasi Oleh Industri Telekomunikasi |
128 | 616/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Desember 2001 |
129 | 625/KMK.01/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.07/2001 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah |
130 | 631/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Desember 2001 |
131 | 646/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Desember 2001 |
132 | 653/KMK.03/2001 | Barang-Barang Kebutuhan Pokok Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai |
133 | 656/KMK.06/2001 | Tatacara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan Dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam |
134 | 680/KMK.01/2001 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/KMK.01/2001 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Untuk Periode 1 Januari 2001 Sampai Dengan 31 Desember 2003 |
135 | 682/KMK.011/2001 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Desember 2001 Sampai Dengan 6 Januari 2002 |
136 | 683/KMK.03/2001 | Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak |
137 | 684/KMK.03/2001 | Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Kantong Darah, Reagensia Uji Saring Darah Dan Sarana Transfusi Darah Lainnya Oleh Palang Merah Indonesia |
Cari ...
Jumat, 01 Januari 2010
Browse » Home