Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 01 Januari 2010

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2003

No. Nomor/Tahun Tentang
1 2/KMK.06/2003 Penunjukkan PT. Jasa Raharja (Persero) Sebagai Biro Nasional (National Bureau) Indonesia Untuk Menyelenggarakan Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean
2 4/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Januari 2003
3 6/KMK.01/2003 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
4 7/KMK.02/2003 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap
5 9/KMK.01/2003 Pelimapahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pengangkatan/Pembebasan Bendaharawan Dan Atasan Langsung Bendaharawan Dilingkungan Departemen Keuangan
6 12/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Januari 2003
7 17/KMK.04/2003 Pemungutan Cukai Atas Barang Kena Cukai Yang Berasal Dari Luar Negeri Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat Di Daerah Industri Pulau Batam
8 18/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Januari 2003
9 23/KMK.O7/2003 Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2003 Kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
10 32/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Januari Sampai Dengan 2 Februari 2003
11 34/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Februari 2003
12 35/KMK.07/2003 Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, Dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah
13 38/KMK.01/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
14 39/KMK.03/2003 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
15 40/KMK.06/2003 Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil
16 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
17 46/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Februari 2003
18 46/KMK.01/2003 Perpanjangan Masa Kerja Tim Teknis Tarip Bea Masuk Dan Pungutan Ekspor Departemen Keuangan
19 48/KMK.08/2003 Penunjukan Kantor Pelayanan Yang Bertugas Mengurus Piutang Negara Penyerahan Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional
20 54/KMK.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan  23 Februari 2003
21 57/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Februari Sampai Dengan 2 Maret 2003
22 62/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Maret 2003
23 66/KMK.01/2003 Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana
24 69/KMK.03/2003 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasionaldan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak Penghasilan
25 70/KMK.03/2003 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterlma Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
26 76/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Maret 2003
27 82/KMK.03/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
28 83/KMK.01/2003 Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana
29 84/KMK.04/2003 Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri
30 86/KMK.04/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KMK.06/2003 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Sosial
31 87/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Maret 2003
32 94/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Maret 2003
33 96/KMK.01/2003 Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
34 111/KMK.04/2003 Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan Di Bidang Impor
35 112/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Maret Sampai Dengan 6 April 2003
36 112/KMK.04/2003 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
37 114/KMK.01/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor  96/KMK.01/2003 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
38 118/KMK.03/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean
39 119/KMK.01/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2002 Tentang Pembentukan Tim Sistem Informasi Transaksi Pembayaran On-Line
40 122/KMK.03/2003 Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Bandung
41 123/KMK.03/2003 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya II
42 124/KMK.03/2003 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya III
43 126/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 April 2003
44 127/KMK.01/2003 Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum (Pos Tarif 1101.00.000)
45 128/KMK.01/2003 Perubahan Tarif Bea Masuk Katoda Tembaga
46 129/KMK.04/2003 Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
47 155/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 April 2003
48 158/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 April 2003
49 162/KMK.04/2003 Pekerjaan Sub Kontrak Dari Daerah Indonesia Lainnya Ke Kawasan Berikat
50 179/KMK.010/2003 Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek
51 182/KMK.02/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 471/KMK.02/2002 Tentang Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2002
52 184/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 April Sampai Dengan 4 Mei 2003
53 201/KMK.04/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabat Yang Bertugas Di Indonesia
54 211/KMK.03/2003 Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
55 214/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Mei 2003
56 218/KMK.01/2003 Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
57 227/KMK.02/2003 Besarnya Nilai Final Dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi  Bank Umum
58 232/KMK.04/2003 Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Myanmar,Vietnam,Cambodia)
59 233/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Mei 2003
60 235/KMK.03/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
61 236/KMK.03/2003 Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
62 237/KMK.06/2003 Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam Tahun Anggaran 2003
63 242/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Mei 2003
64 243/KMK.03/2003 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menter Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasiorganisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
65 247/KMK.01/2003 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2003 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
66 248/KM.06/2003 Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam Tahun Anggaran 2003
67 251/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Mei Sampai Dengan 1 Juni 2003
68 258/KMK.06/2003 Tatacara Pelaksanaan Pengenaan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan
69 259/KMK.06/2003 Tatacara Pelaksanaan Pengenaan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pungutan Perikanan
70 263/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 Juni 2003
71 281/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 Juni 2003
72 281/KMK.03/2003 Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Dirjen Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Untuk Memberikan Keterangan, Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Tahun Anggaran 2003
73 283/KMK.01/2003 Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Departemen Keuangan
74 294/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Juni 2003
75 294/KMK.03/2003 Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
76 295/KMK.06/2003 Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
77 296/KMK.03/2003 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
78 297/KMK.03/2003 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT Pos Indonesia (Persero)
79 303/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 Juni 2003
80 309/KMK.04/2003 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 Tentang Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000
81 314/KMK.01/2003 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Pemberian Pelayanan Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi Dan Teknologi
82 315/KMK.01/2003 Penunjukan Badan Informasi Dan Teknologi Keuangan Untuk Melakukan Tugas Verifikasi Atas Tagihan Imbalan Jasa Yang Diajukan Surveyor Berdasarkan Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Surveyor
83 316/KMK.01/2003 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.00/1989 Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Untuk Memperoleh Pengembalian Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan
84 317/KMK.01/2003 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.01/1993 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan, Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan Dan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Berkaitan Dengan Fasilitas
85 321/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Juni Sampai Dengan 6 Juli 2003
86 326/KMK.03/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
87 336/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Juli 2003
88 337/KMK.012/2003 Sistem Akuntansi Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
89 343/KMK.01/2003 Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
90 346/KMK.04/2003 Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
91 347/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Juli 2003
92 351/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Juli 2003
93 355/KMK.03/2003 Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
94 357/KMK.07/2003 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, Dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah
95 359/KMK.06/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik 
96 368/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Juli Sampai Dengan 3 Agustus 2003
97 370/KMK.03/2003 Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan  Atas Impor  Dan/Atau Penyerahan Barang  Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
98 371/KMK.03/2003 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
99 378/KMK.02/2003 Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun
100 381/KMK.01/2003 Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Komponen Untuk Pembuatan Peralatan Dan Jaringan Telekomunikasi Oleh Industri Manufaktur Telekomunikasi
101 388/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Agustus 2003
102 389/KMK.04/2003 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/ KMK.04/ 2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
103 392/KMK.01/2003 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Untuk Periode 1 Mei 2003
104 394/KMK.01/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.04/2003 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) Untuk Negara-Negara Baru Anggota Asean (Myanmar, Vietnam, Combodia)
105 397/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Agustus 2003
106 401/KMK.01/2003 Pemberian Pembebasan Bea Masuk (Atas Impor Bahan Dan Komponen Untuk Pembuatan Senjata Dan Amunisi Untuk Keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Oleh PT.Pindad (Persero)
107 406/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Sampai Dengan 31 Agustus 2003
108 408/KMK.02/2003 Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
109 418/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 September 2003
110 418/KMK.03/2003 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Boga Atau Katering
111 419/KMK.03/2003 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir
112 420/KMK.02/2003 Besarnya Nilai Final Dan Pelaksanaan Hak - Hak Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
113 421/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 September 2003
114 421/KMK.06/2003 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi Dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
115 422/KMK.06/2003 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
116 423/KMK.06/2003 Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
117 424/KMK.06/2003 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
118 425/KMK.06/2003 Perizinan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
119 426/KMK.06/2003 Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
120 427/KMK.02/2003 Besarnya Nilai Final Dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
121 433/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 September 2003
122 439/KMK.03/1996 Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero)
123 441/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 September 2003
124 442/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 September Sampai Dengan 5 Oktober 2003
125 449/KMK.01/2003 Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak
126 450/KMK.01/2003 Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
127 455/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Oktober 2003
128 458/KMK.04/2003 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
129 462/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Oktober 2003
130 465/KMK.01/2003 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2003 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarip Bea Masuk Atas Barang Impor
131 468/KMK.01/2003 Perubahan Klasifikasi Barang Atas Impor Aluminimum Sheet/Coil (Pos Tarif 7606.12.113 Dan 7606.12.191)
132 471/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Oktober 2003
133 479/KMK.06/2003 Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan
134 480/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Oktober Sampai Dengan 2 November 2003
135 483/KMK.01/2003 Pemberian Tunjangan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunanunsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan Dilingkungan Departemen Keuangan
136 485/KMK.03/2003 Konsultan Pajak Indonesia
137 486/KMK.03/2003 Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
138 487/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 November 2003
139 497/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 November 2003
140 499/KMK.03/2003 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
141 510/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 November 2003
142 518/KMK.06/2003 Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
143 519/KMK.01/2003 Perubahan Lampiran I, II, III, IV, Dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan
144 523/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 November Sampai Dengan 7 Desember 2003
145 524/KMK.01/2003 Pembebasan Bea Masuk Atas Komponen/Suku Cadang Untuk Industri Perkapalan Dan Jasa Pelayaran
146 525/KMK.03/2003 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jaya Khusus Dan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara Dan Daerah
147 527/KMK.03/2003 Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
148 532/KMK.04/2003 Penyelesaian Gula Impor Hasil Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Kepabeanan
149 536/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Desember 2003
150 538/KMK.07/2003 Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah
151 539/KMK.04/2003 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
152 543/KMK.06/2003 Divestasi Saham Negara Dalam Penyertaan Modal Negara Dan Pelunasan Obligasi Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
153 545/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Desember 2003
154 545/KMK.01/2003 Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor
155 546/KMK.01/2003 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
156 547/KMK.01/2003 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
157 549/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Desember 2003
158 551/KM.1/2003 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk 29 Desember 2003 Sampai Dengan 4 Januari 2004
159 563/KMK.03/2003 Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
160 571/KMK.03/2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
161 575/KMK.03/2003 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero)
162 577/KMK.01/2003 Besarnya Tunjangan Dan Ketentuan Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Pada Pengadilan Pajak
163 578/KMK.07/2003 Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 Kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota
164 580/KMK.04/2003 Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
165 583/KMK.03/2003 Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
166 584/KMK.04/2003 Pemasukan Barang-Barang Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
167 587/KMK.01/2003 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar