Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2003

No.	Nomor/Tahun	Tentang
1	2/KMK.06/2003	Penunjukkan PT. Jasa Raharja (Persero) Sebagai Biro Nasional (National Bureau) Indonesia Untuk Menyelenggarakan Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean
2	4/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Januari 2003
3	6/KMK.01/2003	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
4	7/KMK.02/2003	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap
5	9/KMK.01/2003	Pelimapahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pengangkatan/Pembebasan Bendaharawan Dan Atasan Langsung Bendaharawan Dilingkungan Departemen Keuangan
6	12/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Januari 2003
7	17/KMK.04/2003	Pemungutan Cukai Atas Barang Kena Cukai Yang Berasal Dari Luar Negeri Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat Di Daerah Industri Pulau Batam
8	18/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Januari 2003
9	23/KMK.O7/2003	Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2003 Kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
10	32/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Januari Sampai Dengan 2 Februari 2003
11	34/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Februari 2003
12	35/KMK.07/2003	Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, Dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah
13	38/KMK.01/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
14	39/KMK.03/2003	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
15	40/KMK.06/2003	Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil
16	45/KMK.06/2003	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
17	46/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Februari 2003
18	46/KMK.01/2003	Perpanjangan Masa Kerja Tim Teknis Tarip Bea Masuk Dan Pungutan Ekspor Departemen Keuangan
19	48/KMK.08/2003	Penunjukan Kantor Pelayanan Yang Bertugas Mengurus Piutang Negara Penyerahan Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional
20	54/KMK.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan  23 Februari 2003
21	57/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Februari Sampai Dengan 2 Maret 2003
22	62/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Maret 2003
23	66/KMK.01/2003	Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana
24	69/KMK.03/2003	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasionaldan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak Penghasilan
25	70/KMK.03/2003	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterlma Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
26	76/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Maret 2003
27	82/KMK.03/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
28	83/KMK.01/2003	Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana
29	84/KMK.04/2003	Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri
30	86/KMK.04/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KMK.06/2003 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Sosial
31	87/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Maret 2003
32	94/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Maret 2003
33	96/KMK.01/2003	Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
34	111/KMK.04/2003	Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan Di Bidang Impor
35	112/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Maret Sampai Dengan 6 April 2003
36	112/KMK.04/2003	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
37	114/KMK.01/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor  96/KMK.01/2003 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
38	118/KMK.03/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean
39	119/KMK.01/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2002 Tentang Pembentukan Tim Sistem Informasi Transaksi Pembayaran On-Line
40	122/KMK.03/2003	Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Bandung
41	123/KMK.03/2003	Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya II
42	124/KMK.03/2003	Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya III
43	126/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 April 2003
44	127/KMK.01/2003	Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum (Pos Tarif 1101.00.000)
45	128/KMK.01/2003	Perubahan Tarif Bea Masuk Katoda Tembaga
46	129/KMK.04/2003	Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
47	155/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 April 2003
48	158/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 April 2003
49	162/KMK.04/2003	Pekerjaan Sub Kontrak Dari Daerah Indonesia Lainnya Ke Kawasan Berikat
50	179/KMK.010/2003	Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek
51	182/KMK.02/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 471/KMK.02/2002 Tentang Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2002
52	184/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 April Sampai Dengan 4 Mei 2003
53	201/KMK.04/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabat Yang Bertugas Di Indonesia
54	211/KMK.03/2003	Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
55	214/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Mei 2003
56	218/KMK.01/2003	Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
57	227/KMK.02/2003	Besarnya Nilai Final Dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi  Bank Umum
58	232/KMK.04/2003	Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Myanmar,Vietnam,Cambodia)
59	233/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Mei 2003
60	235/KMK.03/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
61	236/KMK.03/2003	Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
62	237/KMK.06/2003	Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam Tahun Anggaran 2003
63	242/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Mei 2003
64	243/KMK.03/2003	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menter Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasiorganisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
65	247/KMK.01/2003	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2003 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
66	248/KM.06/2003	Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam Tahun Anggaran 2003
67	251/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Mei Sampai Dengan 1 Juni 2003
68	258/KMK.06/2003	Tatacara Pelaksanaan Pengenaan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan
69	259/KMK.06/2003	Tatacara Pelaksanaan Pengenaan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pungutan Perikanan
70	263/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 Juni 2003
71	281/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 Juni 2003
72	281/KMK.03/2003	Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Dirjen Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Untuk Memberikan Keterangan, Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Tahun Anggaran 2003
73	283/KMK.01/2003	Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Departemen Keuangan
74	294/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Juni 2003
75	294/KMK.03/2003	Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
76	295/KMK.06/2003	Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
77	296/KMK.03/2003	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
78	297/KMK.03/2003	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT Pos Indonesia (Persero)
79	303/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 Juni 2003
80	309/KMK.04/2003	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 Tentang Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000
81	314/KMK.01/2003	Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Pemberian Pelayanan Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi Dan Teknologi
82	315/KMK.01/2003	Penunjukan Badan Informasi Dan Teknologi Keuangan Untuk Melakukan Tugas Verifikasi Atas Tagihan Imbalan Jasa Yang Diajukan Surveyor Berdasarkan Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Surveyor
83	316/KMK.01/2003	Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.00/1989 Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Untuk Memperoleh Pengembalian Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan
84	317/KMK.01/2003	Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.01/1993 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan, Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan Dan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Berkaitan Dengan Fasilitas
85	321/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Juni Sampai Dengan 6 Juli 2003
86	326/KMK.03/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
87	336/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Juli 2003
88	337/KMK.012/2003	Sistem Akuntansi Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
89	343/KMK.01/2003	Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
90	346/KMK.04/2003	Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
91	347/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Juli 2003
92	351/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Juli 2003
93	355/KMK.03/2003	Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
94	357/KMK.07/2003	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, Dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah
95	359/KMK.06/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik
96	368/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Juli Sampai Dengan 3 Agustus 2003
97	370/KMK.03/2003	Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan  Atas Impor  Dan/Atau Penyerahan Barang  Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
98	371/KMK.03/2003	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
99	378/KMK.02/2003	Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun
100	381/KMK.01/2003	Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Komponen Untuk Pembuatan Peralatan Dan Jaringan Telekomunikasi Oleh Industri Manufaktur Telekomunikasi
101	388/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Agustus 2003
102	389/KMK.04/2003	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/ KMK.04/ 2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
103	392/KMK.01/2003	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Untuk Periode 1 Mei 2003
104	394/KMK.01/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.04/2003 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) Untuk Negara-Negara Baru Anggota Asean (Myanmar, Vietnam, Combodia)
105	397/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Agustus 2003
106	401/KMK.01/2003	Pemberian Pembebasan Bea Masuk (Atas Impor Bahan Dan Komponen Untuk Pembuatan Senjata Dan Amunisi Untuk Keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Oleh PT.Pindad (Persero)
107	406/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Sampai Dengan 31 Agustus 2003
108	408/KMK.02/2003	Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
109	418/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 September 2003
110	418/KMK.03/2003	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Boga Atau Katering
111	419/KMK.03/2003	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir
112	420/KMK.02/2003	Besarnya Nilai Final Dan Pelaksanaan Hak - Hak Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
113	421/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 September 2003
114	421/KMK.06/2003	Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Direksi Dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
115	422/KMK.06/2003	Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
116	423/KMK.06/2003	Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
117	424/KMK.06/2003	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
118	425/KMK.06/2003	Perizinan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
119	426/KMK.06/2003	Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
120	427/KMK.02/2003	Besarnya Nilai Final Dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
121	433/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 September 2003
122	439/KMK.03/1996	Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero)
123	441/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 September 2003
124	442/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 September Sampai Dengan 5 Oktober 2003
125	449/KMK.01/2003	Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak
126	450/KMK.01/2003	Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
127	455/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Oktober 2003
128	458/KMK.04/2003	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
129	462/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Oktober 2003
130	465/KMK.01/2003	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2003 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarip Bea Masuk Atas Barang Impor
131	468/KMK.01/2003	Perubahan Klasifikasi Barang Atas Impor Aluminimum Sheet/Coil (Pos Tarif 7606.12.113 Dan 7606.12.191)
132	471/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Oktober 2003
133	479/KMK.06/2003	Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan
134	480/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Oktober Sampai Dengan 2 November 2003
135	483/KMK.01/2003	Pemberian Tunjangan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunanunsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan Dilingkungan Departemen Keuangan
136	485/KMK.03/2003	Konsultan Pajak Indonesia
137	486/KMK.03/2003	Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
138	487/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 November 2003
139	497/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 November 2003
140	499/KMK.03/2003	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 Tentang Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
141	510/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 November 2003
142	518/KMK.06/2003	Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
143	519/KMK.01/2003	Perubahan Lampiran I, II, III, IV, Dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan
144	523/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 November Sampai Dengan 7 Desember 2003
145	524/KMK.01/2003	Pembebasan Bea Masuk Atas Komponen/Suku Cadang Untuk Industri Perkapalan Dan Jasa Pelayaran
146	525/KMK.03/2003	Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jaya Khusus Dan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara Dan Daerah
147	527/KMK.03/2003	Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
148	532/KMK.04/2003	Penyelesaian Gula Impor Hasil Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Kepabeanan
149	536/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Desember 2003
150	538/KMK.07/2003	Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah
151	539/KMK.04/2003	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
152	543/KMK.06/2003	Divestasi Saham Negara Dalam Penyertaan Modal Negara Dan Pelunasan Obligasi Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
153	545/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Desember 2003
154	545/KMK.01/2003	Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor
155	546/KMK.01/2003	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
156	547/KMK.01/2003	Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
157	549/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Desember 2003
158	551/KM.1/2003	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk 29 Desember 2003 Sampai Dengan 4 Januari 2004
159	563/KMK.03/2003	Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
160	571/KMK.03/2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
161	575/KMK.03/2003	Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero)
162	577/KMK.01/2003	Besarnya Tunjangan Dan Ketentuan Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Pada Pengadilan Pajak
163	578/KMK.07/2003	Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 Kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota
164	580/KMK.04/2003	Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
165	583/KMK.03/2003	Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
166	584/KMK.04/2003	Pemasukan Barang-Barang Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
167	587/KMK.01/2003	Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar