Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 01 Januari 2010

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2000

No. Nomor/Tahun Tentang
1 1/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Januari 2000
2 KM-000001/KE.09/2000 Pencairan Jaminan Bank Atau Customs Bond Yang Dijaminkan Untuk Pembebasan Bea Masuk Dan Penangguhan Pembayaran PPN Atas Barang Dan Bahan Asal Impor Yang Diimpor Oleh : Duree Timber Indonesia, PT
3 2/KMK.05/2000 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Pan Star Internasional Yang Berlokasi Di Jalan Raya Serang KM. 16.8 Desa Telagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat
4 9/KMK.05/2000 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Banshu Electric Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Jababeka XIV Blok J-12 B Cikarang Industrial Estate, Desa Harjamekar Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat
5 10/KMK.04/2000 Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
6 12/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Januari 2000
7 15/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Januari 2000
8 16/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Januari 2000
9 30/KM.1/2000 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3/KM.1/2000 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
10 31/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Januari Sampai Dengan 6 Februari 2000
11 34/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Februari 2000
12 40/KMK.01/2000 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 700/KMK.05/1985 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.01/1990 Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.05/1986
13 41/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Februari 2000
14 42/KM.5/2000 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 940/KM.5/1999 Tanggal 24 Mei 1999 Tentang Pemberian Persetujuan Sebagai Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT. Mitsui Export Indonesia Yang Berlokasi Di PGB PT. Distribution Park Of Indonesia Di Kawasan Industri Mm 2100 Blok J-10, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat
15 42/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Februari 2000
16 43/KM.5/2000 Persetujuan Addendum Ke-1 Atas Barang Dan/Atau Bahan Dalam Rangka Proyek Pengadaan Kebutuhan Pemeliharaan Lapangan Golf Di Kawasan Pariwisata Lagoi - Pulau Bintan
17 KEP - 043/KM.17/2000 Pembubaran Dana Pensiun BPD Timor Timur
18 KEP - 048/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Supra Luxindo Utama
19 49/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Februari Sampai Dengan 5 Maret 2000
20 KEP - 049/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Electrolux Indonesia
21 KEP - 050/KM.17/2000 Pembubaran Dana Pensiun Bank Duta
22 KEP - 051/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Sinar Kasih
23 52/KMK.01/2000 Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.01/1998
24 KEP - 052/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pertani
25 KEP - 053/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun PT. Brantas Abipraya
26 KEP - 054/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Semen Padang
27 KEP - 055/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau
28 56/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Maret 2000
29 KEP - 056/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
30 57/KMK.05/2000 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT John's Glove Factory Yang Berlokasi Di Kawasan Peruntukan Industri, Jalan Beringin Raya, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah
31 KEP - 057/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya
32 58/KMK.05/2000 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Rainbow Indo Optical Industries Yang Berlokasi Di Jalan Medan-Binjai KM. 15,8 Nomor 18 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara
33 KEP - 058/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Perhimpunan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Petra
34 59/KM.5/2000 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 565/KM.5/1997 Tanggal 12 November 1997 Yang Telah Diubah Terakhir Dengan No. 2446/KM.5/1999 Tanggal 16 Desember 1999 Tentang Penetapan Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Atas Nama PT Aiwa Dharmala Yang Berlokasi Di Kawasan Dharma Industri, Jalan Raya Bekasi KM.65, Desa Waringin Jaya, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat
35 KEP - 059/KM.17/2000 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Delta Djakarta
36 60/KMK.05/2000 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Yeong Shin Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Mm 2100 Blok G Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
37 64/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Maret 2000
38 70/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Maret 2000
39 74/KM.5/2000 Persetujuan Addendum Ke-1 Atas Barang Dan/Atau Bahan Dalam Rangka Proyek Pengadaan Kebutuhan Operasional PT Bintan Hotels Untuk Barang Perlengkapan Hotel Banyan Tree Di Kawasan Pariwisata Lagoi - Pulau Bintan
40 79/KM.5/2000 Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) Merangkap Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT Indonesia Chemi-Con Yang Berlokasi Di Kawasan Berikat PT Indonesia Chemi-Con Ejip Industrial Park Plot 4c Lemah Abang, Bekasi, Jawa Barat
41 82/KMK.04/2000 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
42 83/KMK.04 /2000 Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
43 84/KM.5/2000 Pencabutan Persetujuan Sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) Merangkap Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Atas Nama PT Nautilus (Indonesia) Yang Berlokasi Di Jalan Teluk Kumai Timur No. 60-62, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur
44 84/KMK.04/2000 Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan
45 86/KMK.01/2000 Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
46 87/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Maret Sampai Dengan 2 April 2000
47 89/KMK.05/2000 Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
48 89a/KMK.04/2000 Bentuk, Ukuran, Warna, Isi Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara Di Atas Pita Kaset, Compact Disc, Video Compact Disc Dan Laser Disc
49 94/KMK.05/2000 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 349/KMK.01/1999
50 95/KM.5/2000 Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pemasukan Barang Dan/Atau Bahan Dalam Rangka Kegiatan Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun Kepada PT Karimun Sembawang Shipyard
51 95/KMK.05/2000 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/KMK.00/1990 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam
52 96/KMK.05/2000 Pencabutan Beberapa Keputusan Menteri Keuangan
53 97/KMK.05/2000 Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
54 98/KMK.05/2000 Keringanan Bea Masuk Atas Bahan Baku/Sub Komponen/ Bahan Penolong Untuk Pembuatan Komponen Elektronika
55 99/KM.5/2000 Pemberian Persetujuan Sebagai Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT Young-Il Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Kalimantan Raya Blok D 27 A Lantai 2, Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Desa Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
56 99/KMK.05/2000 Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar
57 100/KMK.05/2000 Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Pembuatan Komponen, Peralatan Dan Karoseri Kendaraan Bermotor Khusus
58 103/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 April 2000
59 112/KMK.04/2000 Bentuk Formulir Keputusan Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (KP-PHP-PBB) Dan Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (SPM-BP-PBB)
60 113/KM.5/2000 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Ri Nomor : 634/KMK.05/1996 Tanggal 8 November 1996 Tentang Penetapan Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT. Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Jababeka Sfb Blok V 86 A-B, Cikarang Industrial Estate, Cikarang - Bekasi, Jawa Barat
61 121/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 April 2000
62 122/KMK.05/2000 Pembayaran Bunga Atas Pengembalian Uang/Jaminan Tunai Kepada Pemilik/Pengguna Jasa Yang Melewati Jangka Waktu
63 123/KMK.05/2000 Entrepot Untuk Tujuan Pameran
64 124/KMK.05/1999 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 569/KMK.05/1998 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
65 128/KM.5/2000 Pencabutan Persetujuan Sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) Merangkap Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Atas Nama PT Sugi Samapersada Yang Berlokasi Di Jalan Raya Cakung Cilincing Nomor 95, Semper Barat, Jakarta Utara
66 128/KMK.05/2000 Toko Bebas Bea
67 130/KMK.05/2000 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998, Nomor : 35/KMK.05/1999, Nomor : 36/KMK.04/1999, Nomor : 37/KMK.04/1999, Nomor : 38/KMK.04/1999, Nomor : 39/KMK.04/1999, Nomor : 40/KMK.04/1999, Nomor : 41/KMK.04/1999, Nomor : 42/KMK.01/1999, Nomor : 43/KMK.04/1999, Nomor : 44/KMK.04/1999, Nomor : 45/KMK.04/1999, Nomor : 46/KMK.04/1999, Nomor : 47/KMK.04/1999, Dan Nomor : 205/KMK.04/1999 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
68 131/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 April 2000
69 132/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 April 2000
70 133/KMK.04/2000 Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2000
71 133a/KMK.04/2000 Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Benda Meterai
72 133b/KMK.04/2000 Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain
73 133c/KMK.04/2000 Pemusnahan Benda Meterai
74 134/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Mei 2000
75 135/KMK.05/2000 Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/ Pengembangan Industri/ Industri Jasa
76 137/KMK.05/2000 Penundaan Kenaikan Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
77 138/KM.5/2000 Pemberian Izin Sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) Merangkap Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT Arvico Electronics Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka VIIIA, SFB Blok B 11K Cikarang, Kelurahan Pasir Gombong, Kecamatan Lemahabang, Bekasi, Jawa Barat
78 138/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Mei 2000
79 140/KM.5/2000 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1596/KM.5/1997 Tanggal 4 Juni 1997 Jo. No. 380/KM.5/1998 Tanggal 25 Februari 1998 Tentang Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) Merangkap Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT. Distribution Park Of Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri
80 141/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Mei 2000
81 143/KM.5/2000 Pemberian Persetujuan Pemindahtanganan Barang Modal/Asset Asal Impor PT Campri Indonesia Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Menteri Keuangan Ri Nomor 298/KMK.01/1997 Tanggal 4 Juli 1997 Jo. Nomor 394/KMK.05/1999 Tanggal 3 Agustus 1999
82 144/KM.5/2000 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996 Jo. 3484/KM.5/1997 Tanggal 17 Nopember 1997 Jo. 737/KM.5/1999 Tanggal 26 April 1999 Jo. 983/KM.5/1999 Tanggal 29 Mei 1999 Tentang Penetapan Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat
83 148/KMK.04/2000 Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa
84 151/KM.5/2000 Pembatalan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2431/KM.5/1999 Tanggal 15 Desember 1999 Dan Penetapan Kembali PT. Shirasuna Asia Permai Electronic Sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Yang Berlokasi Di Jalan Halim Perdanakusuma No. 33, Desa Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Jawa Barat
85 153/KMK.04/2000 Pengecualian Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA) Kecuali Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
86 154/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Mei 2000
87 155/KM.5/2000 Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) Merangkap Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT Tungya Mitsui-Soko Logistics Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Rorotan Nomor 8, Kawasan Industri Cakung - Cilincing, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
88 179/KMK.017/2000 Syarat, Tata Cara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
89 180/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Mei Sampai Dengan 4 Juni 2000
90 187/KMK.01/2000 Perubahan Klasifikasi Dan Penurunan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beberapa Produk Tertentu
91 190/KMK.05/2000 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
92 191/KMK.01/2000 Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru Dan Kabinet Reformasi Pembangunan Di Lingkungan Departemen Keuangan
93 197/KMK.05/2000 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Daesung Eltec Indonesia Yang Berlokasi Di Bekasi Internasional Industrial Estate Blok C/2 Nomor 10, Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Bekasi, Jawa Barat
94 198/KMK.05/2000 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Busana Prima Global Yang Berlokasi Di Jalan Marcedes 223 A, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
95 199/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Juni 2000
96 200/KMK.04/2000 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
97 201/KMK.04/2000 Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
98 203/KMK.017/2000 Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil-Hasil Kekayaan Negara Yang Dipisahkan
99 204/KMK.04/2000 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Mentri Keuangan Nomor : 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
100 257/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Juni 2000
101 263/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Juni 2000
102 266/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Juni Sampai Dengan 2 Juli 2000
103 270/KM.5/2000 Persetujuan Addendum Ke-2 Atas Barang Dan/Atau Bahan Dalam Rangka Kegiatan Proyek Bintan Industrial Estate (Phase 2a) Three Blocks Of 3-Storey Dormitory Units (Block G, H, & J) Di Kawasan Industri Lobam Pulau Bintan Dengan Diberikan Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Kepada PT Graha Inti Prakarsa
104 274/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Juli 2000
105 280/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Juli 2000
106 282/KMK.05/2000 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Produk Pipa Baja Yang Dilas (Welded Pipe)
107 283/KMK.01/2000 Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.05/2000 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 349/KMK.01/1999, Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 95/KMK.05/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 825/KMK.00/1990 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam
108 284/KMK.01/2000 Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.04/1998 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
109 288/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Juli 2000
110 294/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Juli 2000
111 296/KMK.017/2000 Investasi Dana Pensiun
112 297/KMK.05/2000 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Nichizai Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Mm 2100 Blok Nn-4, Cibitung-Bekasi, Jawa Barat
113 299/KMK.05/2000 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Plasindo Mas Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Jababeka Blok Mm Nomor 18, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat
114 302/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Juli Sampai Dengan 6 Agustus 2000
115 303/KMK.017/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.017/1999 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
116 319/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Agustus 2000
117 324/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Agustus 2000
118 333/KMK.01/2000 Pengurusan Piutang Negara (PPN)
119 334/KMK.01/2000 Pedoman & Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pengurusan Piutang Negara
120 335/KMK.01/2000 Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan (PPNP)
121 336/KMK.01/2000 Paksa Badan dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara
122 337/KMK.01/2000 Petunjuk Pelaksanaan Lelang
123 340/KMK.01/2000 Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara (KP-BTN)
124 342/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Agustus 2000
125 346/KMK.017/2000 Pengelolaan Rekening Dana Investasi
126 353/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 September 2000
127 377/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 September 2000
128 378/KMK.05/2000 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2000 Tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
129 385/KMK.01/2000 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
130 387/KMK.017/2000 Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO, Dan Produk Turunannya
131 389/KMK.04/2000 Pengecualian Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA) Kecuali Bali, Dan Orang Pribadi Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Indonesia Untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
132 390/KMK.04/2000 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
133 391/KM.5/2000 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1364/KM.5/1998 Sebagaimana Telah Disempurnakan Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1955/KM.5/1999 Tentang Pemberian Izin Sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) Merangkap Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT Dover Chemical Yang Berlokasi Jalan Raya Merak, Desa Gerem,Kecamatan Pulomerak, Serang, Jawa Barat
134 391/KMK.04/2000 Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Darah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional
135 392/KM.5/2000 Pemberian Izin Sebagai Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT Dow Polymers Indonesia Yang Berlokasi Di Gudang Berikat PT Dover Chemical Jalan Raya Merak, Desa Gerem, Kecamatan Pulomerak, Serang, Jawa Barat
136 392/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 September 2000
137 406/KMK.04/2000 Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri
138 407/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 Oktober 2000
139 411/KMK.01/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran Kepada Mereka Yang Telah Memberikan Jasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan Dan Cukai
140 414/KMK.04/2000 Penetapan Uang Kertas, Uang Logam Serta Bahan Baku Untuk Pembuatan Uang Kertas Dan Uang Logam, Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pembangunan Nasional
141 416/KMK.01/2000 Tata Cara Pemberian Pertimbangan Usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal dari Kerugian Negara Pada Instansi Pemerintah
142 418/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 Oktober 2000
143 420/KMK.01/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong Untuk Pembuatan Komponen Elektronika
144 421/KM.5/2000 Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) Merangkap Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT Starsauto Dinamika Yang Berlokasi Di Jalan Jababeka X Kav. G. 33-34 Cikarang Industrial Estate, Bekasi, Jawa Barat
145 421/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Oktober 2000
146 427/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 Oktober 2000
147 434/KMK.04/2000 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Xi Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Kalimantan Selatan
148 447/KMK.05/2000 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
149 448/KMK.017/2000 Perusahaan Pembiayaan
150 452/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Oktober Sampai Dengan 5 Nopember 2000
151 453/KMK.05/2000 Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau
152 454/KMK.05/2000 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2000 Tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
153 460/KM.1/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Agustus Sampai Dengan 3 September 2000
154 462/KMK.01/2000 Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.01/1998
155 466/KMK.04/2000 Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
156 468/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 November 2000
157 478/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 November 2000
158 483/KMK.05/2000 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi, Bunga, Dan Pajak Dalam Rangka Impor
159 484/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 November 2000
160 486/KMK.04/2000 Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/1996 Tanggal 1 April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/KMK.01/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
161 494/KMK.05/2000 Pendelegasian Penandatangan Keputusan Menteri Tentang Perubahan Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB)
162 495/KMK.01/2000 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 189/KMK.01/2000 Tentang Penetapan Penghasilan Dan Pemberian Fasilitas, Uang Jasa Akhir Masa Jabatan Serta Jasa Produksi/Bonus Bagi Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Umum
163 500/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 November Sampai Dengan 3 Desember 2000
164 501/KM.1/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 September Sampai Dengan 1 Oktober 2000
165 503/KMK.01/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 Tentang Pengurusan Piutang Negara
166 504/KMK.01/2000 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pengurusan Piutang Negara
167 505/KMK.01/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.01/2000 Tentang Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan
168 506/KMK.01/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 Tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara
169 507/KMK.01/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
170 508/KMK.01/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 Tentang Pejabat Lelang
171 509/KMK.01/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KMK.01/2000 Tentang Balai Lelang
172 510/KMK.01/2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2000 Tentang Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank 
173 512/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 Desember 2000
174 513/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Desember 2000
175 514/KMK.04/2000 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
176 515/KMK.04/2000 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
177 516/KMK.04/2000 Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
178 517/KMK.04/2000 Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
179 518/KMK.04/2000 Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
180 519/KMK.04/2000 Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
181 520/KMK.04/2000 Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
182 521/KMK.04/2000 Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
183 522/KMK.04/2000 Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
184 523/KMK.03/2000 Tatacara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
185 525/KMK.014/2000 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 31 Desember 2000
186 533/KMK.04/2000 Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
187 534/KMK.04/2000 Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan Dan Atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan
188 535/KMK.04/2000 Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan
189 536/KMK.04/2000 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
190 537/KMK.04/2000 Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan
191 538/KMK.04/2000 Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
192 539/KMK.04/2000 Pihak Lain Yang Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala Sesuatu Yang Diketahui Atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak Dalam Rangka Jabatan Atau Pekerjaannya Untuk Menjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
193 540/KMK.04/2000 Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
194 541/KMK.04/2000 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
195 542/KMK.04/2000 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
196 543/KMK.04/2000 Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembukuan Atau Pencatatan Wajib Pajak
197 544/KMK.04/2000 Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
198 545/KMK.04/2000 Tata Cara Pemeriksaan Pajak
199 546/KMK.05/2000 Penetapan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol
200 547/KMK.04/2000 Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-Badan Tertentu, Dan Instansi Pemerintah Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
201 548/KMK.04/2000 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
202 549/KMK.04/2000 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
203 550/KMK.04/2000 Tata Cara Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
204 551/KMK.04/2000 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/KMK.04/1999 Tentang Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
205 552/KMK.04/2000 Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
206 553/KMK.04/2000 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
207 554/KMK.04/2000 Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain
208 555/KMK.04/2000 Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
209 556/KMK.03/2000 Tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus
210 558/KMK.04/2000 Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek
211 559/KMK.04/2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
212 561/KMK.04/2000 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa
213 562/KMK.04/2000 Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak
214 563/KMK.04/2000 Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
215 564/KMK.04/2000 Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa
216 565/KMK.04/2000 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
217 567/KMK.04/2000 Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
218 568/KMK.04/2000 Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
219 569/KMK.04/2000 Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
220 570/KMK.04/2000 Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
221 571/KMK.04/2000 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
222 572/KMK.01/2000 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Carbon Black
223 574/KMK.04/2000 Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
224 575/KMK.04/2000 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
225 576/KMK.04/2000 Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan