Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 01 Januari 2010

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1999

No. Nomor/Tahun Tentang
1 1/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 Januari 1999
2 6/KMK.05/1999 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Rotarindo Busana Intan Yang Berlokasi Di Jalan Wonosari KM. 7, Desa Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Riau
3 7/KMK.05/1999 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Towa Kogyo Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Jalan Maligi II Lot C-7E, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat
4 15/KMK.05/1999 Penghapusan Sisa Pita Cukai Lama Yang Sudah Tidak Terpakai
5 16/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Januari 1999
6 21/KMK.01/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak
7 22/KMK.01/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, Dan Pajak Dalam Rangka Impor
8 23/KMK.05/1999 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Tin Plate
9 24/KMK.05/1999 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor I Section Dan H Section
10 25/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Januari 1999
11 26/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Sampai Dengan 31 Januari 1999
12 30/KMK.01/1999 Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Dan Produk Turunannya
13 31/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Februari 1999
14 35/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin
15 36/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Dan Balikpapan
16 37/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau
17 38/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung
18 39/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay
19 40/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora, Dan VIqueque
20 41/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, Dan Kendari
21 42/KMK.01/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui
22 43/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas Dan Barito
23 44/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang
24 45/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
25 46/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima
26 47/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare
27 51/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Februari 1999
28 53/KMK.017/1999 Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum (Nomor: 53/KMK.017/1999, 31/12/Kep/Gbi)
29 57/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Februari 1999
30 58/KMK.017/1999 Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah
31 68/KMK.04/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.01/1998
32 69/KMK.017/1999 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) Dari Laba Bersih Bank-Bank Milik Negara
33 80/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Februari 1999
34 83/KMK.04/1999 Penyusutan Atas Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Kontraktor Yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil Di Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Kerjasama Zona A Celah Timor
35 85/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Maret 1999
36 89/KMK.01/1999 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Ampicillin Trihydrate Dan Amoxycillin Trihydrate
37 90/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Maret 1999
38 91/KMK.05/1999 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Daelim Dharmala Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka Raya Blok E Nomor 6-8, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat
39 92/KMK.05/1999 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Jibuhin Bakrie Indonesia Yang Berlokasi Di Kawasan Industri KIIC Lot C-7d, Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM. 47, Karawang, Jawa Barat
40 93/KMK.05/1999 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Ochiai Menara Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Jababeka V Blok I/3 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
41 100/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Maret 1999
42 107/KMK.017/1999 Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu
43 108a/KMK.01/1999 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ferro Mangan Dan Silicon Mangan
44 109/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Maret 1999
45 116/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Maret Sampai Dengan 4 April 1999
46 124/KMK.05/1999 Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
47 125/KMK.05/1999 Pencabutan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/KMK.05/1997 Tanggal 12 Maret 1997 Tentang Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Dan Importir Hasil Tembakau Serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau Di Luar Pabrik
48 128/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 April 1999
49 132/KMK.04/1999 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
50 138/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 April 1999
51 139/KMK.05/1999 Tata Laksana Kepabeanan Terhadap Barang Impor Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera
52 141/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 April 1999
53 142/KMK.05/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 124/KMK.05/1999 Tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
54 144/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 April Sampai Dengan 2 Mei 1999
55 149/KMK.01/1999 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Tin Plate
56 150/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 Mei 1999
57 154/KMK.05/1999 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Texmaco Micro Indo Utama Yang Berlokasi Di Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat
58 156/KMK.05/1999 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Tasindo Tassa Industries Yang Berlokasi Di Jalan Raya Serang KM. 13,8 Cikupa, Tangerang, Jawa Barat
59 163/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 Mei 1999
60 171/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Mei 1999
61 176/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Mei 1999
62 180/KMK.04/1999 Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
63 181/KMK.04/1999 Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
64 185/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Mei Sampai Dengan 6 Juni 1999
65 188/KMK.01/1999 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor I Section Dan H Section
66 189/KMK.017/1999 Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Dan Produk Turunannya
67 190/KMK.01/1999 Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Juru Sita Badan Penyehatan Perbankan Nasional
68 191/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Sampai Dengan 13 Juni 1999
69 195/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Juni 1999
70 202/KMK.01/1999 Penurunan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beberapa Produk Tertentu
71 203/KMK.01/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 440/KMK.01/1996 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 502/KMK.01/19
72 204/KMK.01/1999 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Garam Non Yodium Oleh Induk Koperasi Garam Indonesia
73 205/KMK.04/1999 Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pulau Natuna
74 208/KMK.01/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 461/KMK.05/1997 Tentang Penggunaan Customs Bond Sebagai Jaminan Untuk Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Dan Pajak Dalam Rangka Impor
75 209/KMK.01/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 585/KMK.05/1996 Tentang Penggunaan Jaminan Bank Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Dan Pajak Dalam Rangka Impor
76 300/KMK.01/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 Tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, Dan Bunga
77 329/KMK.04/1999 Penetapan Kapal, Pesawat Udara, Kereta Api, Serta Suku Cadang Dan Peralatan Untuk Perbaikan/Pemeliharaannya Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Pembangunan Nasional
78 330/KMK.04/1999 Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah
79 331/KMK.017/1999 Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara
80 332/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Juni 1999
81 344/KMK.01/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 440/KMK.05/1996 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
82 345/KMK.01/1999 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
83 346/KMK.01/1999 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Pembuatan Komponen, Peralatan Dan Karoseri Kendaraan Bermotor Khusus
84 347/KMK.01/1999 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Atau Bahan Dari Gudang Berikat Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Dengan Tujuan Diekspor
85 348/KMK.04/1999 Macam Dan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
86 349/KMK.01/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1998
87 350/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Juni Sampai Dengan 4 Juli 1999
88 352/KMK.01/1999 Pemberian Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar
89 353/KMK.01/1999 Keringanan Tarif Bea Masuk Terhadap Impor Breakfast Cereals Hasil Produksi Kellog (Thailand) Limited Dalam Rangka Proyek Asean Industrial Joint Ventures (AIJV)
90 358/KMK.04/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK.04/1998 Tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996
91 360/KMK.017/1999 Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya
92 361/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Sampai Dengan 11 Juli 1999
93 362/KMK.04/1999 Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan
94 380/KMK.05/1999 Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan Dan Cukai
95 380/KMK.05/1999 Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan Dan Cukai
96 381/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Juli 1999
97 383/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Juli 1999
98 386/KMK.017/1999 Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Atas Perolehan Hak Atas Tanah
99 387/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Juli Sampai Dengan 1 Agustus 1999
100 390/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Sampai Dengan 8 Agustus 1999
101 392/KMK.04/1999 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 638/KMK.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.04/1998
102 394/KMK.05/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 298/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Perusahaan Non PMA/PMDN
103 397/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Sampai Dengan 15 Agustus 1999
104 400/KMK.04/1999 Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Subregional Asean Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Subregional 
105 415/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 Agustus 1999
106 428/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 Agustus 1999
107 434/KMK.04/1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham
108 437/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Agustus Sampai Dengan 5 September 1999
109 439/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 September 1999
110 441/KMK.05/1999 Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai Denda Administrasi Dan Pajak Dalam Rangka Impor
111 444/KMK.04/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.04/1997 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tatacara Penyetoran Dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/1997 
112 450/KMK.04/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/1995 Tentang Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk Keperluan Penyusutan
113 451/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 September 1999
114 454/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 September 1999
115 458/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 September Sampai Dengan 3 Oktober 1999
116 459/KMK.03/1999 Perubahan Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 Dan Nomor Kep.031/Ket/5/1995 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pemantauan Pinjama
117 468/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Sampai Dengan 10 Oktober 1999
118 470/KMK.017/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 43/KMK.017/1997 Tentang Jasa Akuntan Publik
119 481/KMK.017/1999 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
120 485/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Sampai Dengan 17 Oktober 1999
121 490/KMK.01/1999 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku, Mesin-Mesin, Alat-Alat Perlengkapan Serta Suku Cadang Untuk Pembuatan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Kapal Laut Dan Alat Apung Selain Kapal Pesiar Dan Kapal Olahraga
122 499/KMK.017/1999 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/KMK.017/1995 Tentang Investasi Dana Pensiun Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK.017/1997
123 504/KMK.01/1999 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Aktif Anti Foaming (Trimin Df-500) Dan Anti Caking (Montaline Spvc.S3) Untuk Pembuatan Pupuk Sp.36
124 505/KMK.01/1999 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
125 508/KMK.01/1999 Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan
126 514/KMK.01/1999 Perubahan Klasifikasi Pos Tarip Bea Masuk Atas Impor Garam
127 519/KMK.01/1999 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Komponen Untuk Pembuatan Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI), Peralatan Jaringan Sambungan Telepon Kendaraan Bermotor (STKB) Dan Produk Terminal Untuk Industri Telekomunikasi
128 520/KMK.01/1999 Tatalaksana Kepabeanan Terhadap Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
129 527/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Sampai Dengan 24 Oktober 1999
130 533/KMK.01/1999 Pencabutan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Baja Bukan Paduan Dicanai Panas, Tidak Dipalut, Tidak Disepuh Atau Tidak Dilapisi, Dalam Bentuk Gulungan Atau Bukan Gulungan (Hot Rolled Coil/Plate) Yang Diproduksi Oleh Essar Steel Limited India
131 535/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Nopember 1999
132 536/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Nopember 1999
133 539/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Nopember 1999
134 550/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Nopember 1999
135 554/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Nopember Sampai Dengan 5 Desember 1999
136 556/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Desember 1999
137 557/KMK.01/1999 Petunjuk Pelaksanaan Lelang
138 558/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Desember 1999
139 560/KMK.04/1999 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/KMK.04/1995 Tanggal 1 Mei 1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
140 561/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Desember 1999
141 565/KMK.014/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Desember 1999 Sampai Dengan 2 Januari 2000
142 566/KMK.04/1999 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
143 567/KMK.017/1999 Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu
144 568/KMK.01/1999 Penetapan Tarip Bea Masuk Atas Impor Beras Dan Gula
145 570/KMK.01/1999 Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beberapa Produk Tertentu
146 588/KM.1/1999 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Sampai Dengan 31 Oktober 1999
147 726/KM.5/1999 Persetujuan Penambahan Jenis Hasil Produksi Kawasan Berikat PT Asia Pramulia Yang Berlokasi Di Jalan Raya Kedung Asem No. 9, Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Surabaya Dengan Menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 356/KMK.05/1998 Tanggal
148 737/KM.5/1999 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996 Jo. Nomor : 3484/KM.5/1997 Tanggal 17 Nopember 1997 Tentang Penetapan Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)
149 772/KM.5/1999 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 949/KMK.05/1993 Tanggal 17 Desember 1993 Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Sony Electronics Indonesia Yang Berlokasi Di MM 2100 Industrial Town B-1 Ganda Mekar, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat
150 779/KM.5/1999 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 282/KMK.05/1995 Tanggal 5 Juli 1995, Dan Yang Telah Dirubah Terakhir Dengan Nomor 3728/KM.5/1996 Tanggal 5 Nopember 1996 Tentang Penetapan Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Alviny Indonesia Yang Berlokasi Di East Jakarta Industrial Park Plot 6 L, Lemahabang, Bekasi, Jawa Barat
151 904/KM.5/1999 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/KMK.05/1995 Tanggal 6 Juni 1995 Jo. Nomor 1677/KM.5/1996 Tanggal 15 Mei 1996 Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Galindra Multi Cipta Yang Terletak Di Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate Blok C-2 Kav. 7-9, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
152 921/KM.5/1999 Penyempurnaan Surat Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Atas Nama PT Omedata Electronics Dengan Mengubah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 464/KMK.05/1996 Tanggal 19 Juli 1996
153 940/KM.5/1999 Pemberian Persetujuan Sebagai Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT Mitsui Export Indonesia Yang Berlokasi Di PGB PT Distribution Park Of Indonesia Di Kawasan Berikat MM 2100 Blok J-10, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat
154 983/KMK.5/1999 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996 Jo. Nomor 3484/KM.5/1997 Tanggal 17 Nopember 1997 Jo. Nomor 737/KM.5/1999 Tanggal 26 April 1999 Tentang Penetapan Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Aiwa Indonesia Yang Berlokasi Di Jalan Raya Segog KM. 14,5, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat