Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1979 - 1984

Nomor	Tahun	Tentang
2	1979	Pengangkatan Anak
3	1979	Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 1973 Dan Nomor 04 Tahun 1973
1	1980	Pelaksanaan Putusan-Putusan Pppp Pengadilan Tinggi Yang Diadakan Di Daerah
3	1980	Sikap Hakim Terhadap Permintaan Keterangan/Pernyataan Yang Bersifat Teknis Yustisial Dari Pihak Ekstrayudisial
4	1980	Pasal 16 Uu No.14 Tahun 1970 Dan "Prejudicieel Geschief"
5	1980	Tindakan Justisial/Preventif
7	1980	Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap
8	1980	PASAL 284 (1) 1a KUHP
1	1981	Terdakwa Dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan Dipersidangan
3	1981	Perkara Perceraian
2	1982	Sengketa Sewa Menyewa Perumahan
1	1983	Penyelesaian Barang-Barang Bukti Rampasan Yang Tidak Dapat Ditemukan Lagi Vonisnya
2	1983	Memori Kasasi
3	1983	Barang-Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disita Oleh Bank
4	1983	Dokumen-Dokumen Produk Yudikatif Berupa Berkas Berita Acara Persidangan Perkara-Perkara G.30 S/Pki Dan Subversi Lainnya Untuk Bahan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya
5	1983	Pengangkatan Panitera Pengganti
6	1983	Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979
7	1983	Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 Kuhap
8	1983	Permintaan Penetapan Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri Terhadap Kasus-Kasus Perkara Pelanggaran Wilayah Perairan (Keamanan Laut)
9	1983	Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 Kuhap
10	1983	Penetapan Perpanjangan Penahanan Jaringan Sampai Terlambat Disampaikan Pada Penuntut Umum
11	1983	Surat Izin Penyitaan Supaya Dilampirkan Dalam Berkas Perkara
12	1983	Perhitungan Perpanjangan Penahanan Berdasarkan Pasal 29 Kuhap
13	1983	Penerimaan Atau Penolakan Terhadap Keberatan Berdasarkan Pasal 29 Ayat (7) Kuhap Harus Berbentuk "Penetapan"
14	1983	Hakim Tidak Dapat Dipraperadilkan
15	1983	Wewenang Pengadilan Negeri Untuk Melaksanakan Sidang Praperadilan Terhadap Seorang Yang Berstatus Militer
16	1983	Istilah "Segera Masuk" Jangan Dipergunakan Lagi Dalam Putusan
17	1983	Biaya Perkara Pidana
18	1983	Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp. 7.500
19	1983	Agar Akta Penerimaan Risalah Kasasi Selalu Diberikan Tembusannya Kepada Pemohon Kasasi Yang Bersangkutan
20	1983	Memohon Kasasi Tambahan Yang Diajukan Di Luar Tenggang Waktu 14 Hari
21	1983	Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan Pada Jaksa
22	1983	Pengertian Pembayaran Denda "Harus Seketika Dilunasi Dalam Putusan Acara Pemeriksaan Cepat
23	1983	Penetapan Declaratoir Pengadilan Negeri Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.22 Tahun 1952
24	1983	Amar Putusan Pengadilan Tidak Perlu Memuat Kata-Kata "Untuk Dijual Lelang"
368	1983	Kesatuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Pp Nomor 27 Tahun 1983
1	1984	Putusan Mengenai Barang Bukti
2	1984	Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris
3	1984	Pelaksanaan Tugas Kimwasmat
4	1984	Sidang-Sidang Dewan Hakim Tunggal
5	1984	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
6	1984	Tanda Bukti Setoran Biaya Perkara
7	1984	Perintah Pengeluaran Tahanan Oleh Hakim
8	1984	Bimbingan Teknis Para Hakim Dengan Acara Membuat Catatan Samping