Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1964 - 1969

Nomor	Tahun	Tentang
1	1964	Jam Bekerja Para Hakim Pengadilan Negeri
2	1964	Penghapusan Sandera (Gijzeling)
4	1964	Tugas Pekerjaan Para Hakim Ahli Yang Baru Diangkat
5	1964	Penyelesaian Perkara Mengenai Sewa-Menyewa Rumah
6	1964	Penyelesaian Perkara-Perkara Mengenai Sewa Menyewa/Penggunaan Rumah
7	1964	Usaha Perbaikan Pangan
8	1964	Musyawarah Dengan Jaksa
9	1964	Putusan Verstek
10	1964	Pasal 147 Ayat 3 Rechtsreglement Buitengewesten
11	1964	Penghinaan Terhadap Agama
12	1964	Penghinaan Terhadap Agama
13	1964	Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
14	1964	Risalah Kasasi
15	1964	Cara Penyelesaian Perkara- Perkara Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Subversi
17	1964	Penyelidikan Hukum Adat
18	1964	Penyelesaian Perkara Mengenai Perumahan Yang Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Sewa Menyewa
19	1964	Pemeriksaan Dan Memutuskan Perkara
U.P.I/4208/1964		Pengangkatan Para Hakim /Calon Hakim Dalam Dinas Sementara Atau Tetap
U.P.I/4209/1964	1964	Kenaikan Gaji Berkala Bagi Para Hakim Dan Calon Hakim
1	1965	Risalah Kasasi
2	1965	Perubahan Aturan Bea Materai 1921
3	1965	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Dalam Hal Kasasi
4	1965	Putusan Provisionil
U.P.I/6600/1965	1965	Tugas Pekerjaan Para Hakim Ahli Yang Baru Diangkat
1	1966	Penetapan Jumlah Hukuman Denda Dalam Mata Uang Rupiah Baru
2	1966	Biaya Kasasi
3	1966	Perkara-Perkara Kasasi Yang Kurang Biaya Perkaranya
4	1966	Saran-Saran/Usul-Usul Dalam Menanggapi Ketetapan-Ketetapan Mprs Yang Berhubungan Dengan Soal-Soal Peradilan Dan Hukum
5	1966	Pedoman Tentang Fungsi Hierarkis Badan-Badan Pengadilan/Hakim-Hakim Dan Tatalaksana Administrasi Badan-Badan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum
6	1966	Pemakaian Toga Dalam Sidang
9	1966	Izin Terhadap Orang-Orang Tahanan/Hukuman
1	1967	Eksaminasi Dan Laporan Bulanan Dan Daftar Banding
2	1967	Hakim Yang Akan Duduk Dalam Suatu Dpr Atau (Dewan) Pemerintah Di Pusat Atau Daerah
3	1967	Penyelesaian Perkara- Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya
4	1967	Mengadili Perkara-Perkara Penyelundupan
6	1967	Permohonan Peninjauan Kembali Putusan/Gugatan Secara "Request-Civiel"
7	1967	Pengetrapan Peraturan Pencatatan Sipil Bagi Semua Golongan
1	1968	Pengiriman Ekstrak Putusan Kepala Departemen Hankam
2	1968	Mengadili Perkara-Perkara Dalam Hal Koneksitas
3	1968	Hakim Yang Menjadi Anggota D.P.R.G.R./(Dewan) Pemerintahan Di Pusat Atau Daerah
5	1968	Perlunya Suatu Surat Keterangan Ke Ahli Waris Yang Meneruskan Perkara Dalam Tingkat Kasasi
U.P.I./7465/1968	1968	Pengangkatan Lulusan Smka/Shd Sebagai Hakim Pengadilan Negeri
U.P.I./8038/1968	1968	Penyegaran Pada Badan-Badan Pengadilan
1	1969	Pelimpahan Sementara Wewenang Penetapan Hakim Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi
2	1969	Laporan Bulanan
3	1969	Istirahat Diluar Tanggungan Negara Bagi Para Hakim
4	1969	Berkas Perkara Yang Di Kirim Ke Mahkamah Agung Supaya Dijahit Dengan Baik
5	1969	Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
6	1969	Kewajiban Melaporkan Diri Bagi Para Hakim
7	1969	Mutasi Para Hakim Dalam Rangka "Tour Of Duty/Area"
8	1969	Laporan Bulanan Dan Pertanggung Jawaban Perkara-Perkara Yang Belum Selesai Berkasnya
9	1969	Pengangkatan Hakim Yang Bukan Sarjana Hukum
10	1969	Sidang Majelis
11	1969	Pencabutan Kembali Surat Edaran No. 8/1964 Tgl 13 April 1964
12	1969	Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana Dan Perdata Yang Dimohonkan Banding
13	1969	Jenjang Kenaikan Pangkat Dari Jabatan Di Luar Lingkungan Pengadilan
14	1969	Mutasi-Mutasi Para Lulusan Smka Dan Shd
15	1969	Mutasi-Mutasi Para Lulusan Smka Dan Shd
16	1969	Putusan Provisionil
17	1969	Pemakaian Barang-Barang Bukti
18	1969	Pemberitahuan Tentang Belum Dapatnya Dijalankan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 Beberapa Hal
20	1969	Cek Sebagai Barang Bukti
21	1969	Penggantian Istilah Wedana Menjadi Camat
22	1969	Formasi Di Persidangan Pengadilan Negeri