Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Rabu, 23 Desember 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2006

  Nomor Tahun Tentang
001/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
003/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya Disebut UU PTPK) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
004/SKLN-IV/2006 2006 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
005/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Selanjutnya Disebut UU KY) Dan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya Disebut UU KK) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
006/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
007/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
008/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Pasal 85 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pasal 12 Huru
009/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
010/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya Disebut Uu Kpk) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
011/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, Selanjutnya Disebut UU Pengadilan Pajak) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
013-022/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya Disebut Kuhpidana) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
014/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Selanjutnya Disebut UU Advokat) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
015/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Selanjutnya Disebut UU Advokat) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
017/PUU-IV/2006 2006 Penarikan Perkara Nomor 017/Puu-Iv/2006 Tentang Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
018/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya Disebut KUHAP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
020/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
021/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
023/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104, Yang Selanjutnya Disebut Uu Pupn) T
024/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tah
025/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Selanjutnya Disebut Uu Guru Dan Dosen) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
026/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
027/SKLN-IV/2006 2006 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
030/SKLN-IV/2006 2006 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
031/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
002/SKLN-IV/2006 2006 Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
012-016-019/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, Selanjutnya Disebut UU KPK) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
028-029/PUU-IV/2006 2006 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445, Selanjutnya Disebut UU PPTKI) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945