Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Rabu, 23 Desember 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2007

  Nomor Tahun Tentang
1/PUU-V/2007 2007 Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5/PUU-V/2007 2007 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8/PUU-V/2007 2007 Pengujian Pasal 77a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Terhadap Pasal 23b Dan Pasal 23d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10/PUU-V/2007 2007 Penarikan Kembali/Pencabutan Perkara Nomor 10/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
16/PUU-V/2007 2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
18/PUU-V/2007 2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
21/PUU-V/2007 2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
23/PUU-V/2007 2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
24/PUU-V/2007 2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
26/SKLN-V/2007 2007 Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap: 1. Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
27/PUU-V/2007 2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28/PUU-V/2007 2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
29/PUU-V/2007 2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945