Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Rabu, 23 Desember 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2005

  Nomor Tahun Tentang
003/PUU-III/2005 2005 Hak Uji Materiil Dan Formil Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutananan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
004/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
005 /PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
006/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
058-059-060-063/PUU-II/2004, 008/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Uu No.7 Tahun 2004) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
058-059-060-063/PUU-II/2004, 008/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Uu No.7 Tahun 2004) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
011/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
012/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
013/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
016/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Selanjutnya Disebut Uu No. 12 Tahun 2001) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
017/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
018/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
019-020/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Selanjutnya Disebut Uu Pptki) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
021/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Yang Telah Diubah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
022/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Sebagai Dasar Hukum Remisi (Pengurangan Masa Pidana) Bagi Narapidana (Napi) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
024/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya Disebut Uu Pemda) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
025/SKLN-III/2005 2005 Penarikan Perkara Nomor 025/Skln-Iii/2005 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Gubernur Lampung Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
026/PUU-III/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Selanjutnya Disebut Uu Apbn) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
007/PUU-III/2005 2005 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
010/PUU-III/2005 2005 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
015/PUU-III/2005 2005 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
023/PUU-III/2005 2005 Pencabutan Permohonan Uji Konstitusionalitas Uu No. 24 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (1) Butir A Dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.142/Kpts/Iii/1983
009-014/PUU-LLL/2005 2005 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

0 komentar:

Poskan Komentar