Nomor | Tahun | Tentang |
Perpres No. 1 | 2010 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of The Exploration And Use Of Outer Space For Peaceful Purposes) |
Perpres No. 2 | 2010 | Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean) |
Perpres No. 3 | 2010 | Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In Combating Terrorism) |
Perpres No. 4 | 2010 | Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas |
Perpres No. 5 | 2010 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 |
Perpres No. 6 | 2010 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik |
Perpres No. 7 | 2010 | Pengesahan Intergovernmental Agreement On The Asian Highway Network (Persetujuan Antar Negara Tentang Jaringan Jalan Asia) |
Perpres No. 8 | 2010 | Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa) |
Perpres No. 9 | 2010 | Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan |
Perpres No. 10 | 2010 | Susunan Organisasi TNI |
Perpres No. 11 | 2010 | Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri |
Perpres No. 12 | 2010 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan |
Perpres No. 13 | 2010 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Perpres No. 14 | 2010 | Pengesahan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Suara Dan Keikutsertaan Dalam Dana Moneter Internasional) Dan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Expand The Investment Authority Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Memperluas Kewenangan Penanaman Modal Dari Dana Moneter Internasional) |
Perpres No. 15 | 2010 | Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
Perpres No. 16 | 2010 | Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan Wapres Serta Pejabat Negara Lainnya |
Perpres No. 17 | 2010 | Pengesahan Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997) |
Perpres No. 18 | 2010 | Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Di antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea) |
Perpres No. 19 | 2010 | Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa) |
Perpres No. 20 | 2010 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Kuwait Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait On Economic And Technical Co-Operation) |
Perpres No. 21 | 2010 | Pengawasan Ketenagakerjaan |
Perpres No. 22 | 2010 | Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
Perpres No. 23 | 2010 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura |
Perpres No. 24 | 2010 | Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara |
Perpres No. 25 | 2010 | Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 |
Perpres No. 26 | 2010 | Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif |
Perpres No. 27 | 2010 | Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional |
Perpres No. 28 | 2010 | Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia |
Perpres No. 29 | 2010 | Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 |
Perpres No. 30 | 2010 | Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang Ditandatangani di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Its Protocol Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991) |
Perpres No. 31 | 2010 | Komite Ekonomi Nasional |
Perpres No. 32 | 2010 | Komite Inovasi Nasional |
Perpres No. 33 | 2010 | Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus |
Perpres No. 34 | 2010 | Badan Intelijen Negara |
Perpres No. 35 | 2010 | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
Perpres No. 36 | 2010 | Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal |
Perpres No. 37 | 2010 | Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten |
Perpres No. 38 | 2010 | Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI |
Perpres No. 39 | 2010 | Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik |
Perpres No. 40 | 2010 | Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India) |
Perpres No. 41 | 2010 | Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 |
Perpres No. 42 | 2010 | Komite kebijakan Industri Pertahanan |
Perpres No. 43 | 2010 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovak Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Passports And Service Passports) |
Perpres No. 44 | 2010 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports) |
Perpres No. 45 | 2010 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Kerja Sama Ekonomi (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Economic Cooperation) |
Perpres No. 46 | 2010 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
Perpres No. 47 | 2010 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Peru On Technical And Economic Cooperation) |
Perpres No. 48 | 2010 | Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America) Beserta Pengaturan Pelaksanaan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Prosedur Notifikasi (Implementing Arrangement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America Regarding Notification Procedures) |
Perpres No. 49 | 2010 | Tunjangan Operasional Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan |
Perpres No. 50 | 2010 | Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) |
Perpres No. 51 | 2010 | Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M |
Perpres No. 52 | 2010 | Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia |
Perpres No. 53 | 2010 | Perubahan Kedua atas Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN |
Perpres No. 54 | 2010 | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Perpres No. 55 | 2010 | Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan |
Perpres No. 56 | 2010 | Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/Fpu) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan |
Perpres No. 57 | 2010 | Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China |
Perpres No. 58 | 2010 | Kementerian Sekretariat Negara |
Perpres No. 59 | 2010 | Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 24th Geneva Congress, Swiss 2008 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-24 di Jenewa, Swiss 2008) |
Perpres No. 60 | 2010 | Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa) |
Perpres No. 61 | 2010 | Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan |
Perpres No. 62 | 2010 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional |
Perpres No. 63 | 2010 | Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik |
Perpres No. 64 | 2010 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan |
Perpres No. 65 | 2010 | Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus |
Perpres No. 66 | 2010 | Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa) |
Perpres No. 67 | 2010 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara |
Perpres No. 68 | 2010 | Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan |
Perpres No. 69 | 2010 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
Perpres No. 70 | 2010 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan |
Perpres No. 71 | 2010 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
Perpres No. 72 | 2010 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan TNI |
Perpres No. 73 | 2010 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan POLRI |
Perpres No. 74 | 2010 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan |
Perpres No. 75 | 2010 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi |
Perpres No. 76 | 2010 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
Perpres No. 77 | 2010 | Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan |
Perpres No. 78 | 2010 | Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur |
Perpres No. 79 | 2010 | Pengesahan Agreement On The Asean Harmonized Electrical And Electronic Equipment Regulatory Regime (Persetujuan Asean Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik Dan Elektronika) |
Perpres No. 80 | 2010 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara |
Perpres No. 81 | 2010 | Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 |
Perpres No. 82 | 2010 | Sekretariat Kabinet |
Perpres No. 83 | 2010 | Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004 |
Perpres No. 84 | 2010 | Pengesahan Joint Convention On The Safety Of Spent Fuel Management And On The Safety Of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan Tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas Dan Tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif) |
Perpres No. 85 | 2010 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc |
Perpres No. 86 | 2010 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi |
Perpres No. 87 | 2010 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri |
Perpres No. 88 | 2010 | Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Hakim Agung Mahkamah Agung |
Cari ...
Rabu, 21 April 2010
Browse » Home
»
Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2010
» Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2010