Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Rabu, 21 April 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010

No. Nomor Tentang
1 1 Tahun 2010 Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
2 2 Tahun 2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3 3 Tahun 2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
4 4 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
5 5 Tahun 2010 Kenavigasian
6 6 Tahun 2010 Satuan Polisi Pamong Praja
7 7 Tahun 2010 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
8 8 Tahun 2010 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
9 9 Tahun 2010 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
10 10 Tahun 2010 Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
11 11 Tahun 2010 Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
12 12 Tahun 2010 Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan
13 13 Tahun 2010 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
14 14 Tahun 2010 Pendidikan Kedinasan
15 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang
16 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
18 18 Tahun 2010 Usaha Budidaya Tanaman
19 19 Tahun 2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
20 20 Tahun 2010 Angkutan di Perairan
21 21 Tahun 2010 Perlindungan Lingkungan Maritim
22 22 Tahun 2010 Wilayah Pertambangan
23 23 Tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
24 24 Tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan
25 25 Tahun 2010 Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
26 26 Tahun 2010 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
27 27 Tahun 2010 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
28 28 Tahun 2010 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
29 29 Tahun 2010 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu danTunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
30 30 Tahun 2010 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
31 31 Tahun 2010 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
32 32 Tahun 2010 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan
33 33 Tahun 2010 Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
34 34 Tahun 2010 Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
35 35 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
36 36 Tahun 2010 Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
37 37 Tahun 2010 Bendungan
38 38 Tahun 2010 Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia
39 39 Tahun 2010 Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
40 40 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
41 41 Tahun 2010 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
42 42 Tahun 2010 Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
43 43 Tahun 2010 Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
44 44 Tahun 2010 Prekursor
45 45 Tahun 2010 Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
46 46 Tahun 2010 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
47 47 Tahun 2010 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
48 48 Tahun 2010 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
49 49 Tahun 2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya
50 50 Tahun 2010 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara RI
51 51 Tahun 2010 Pendirian Perusahaan Penerbit SBSNI II
52 52 Tahun 2010 Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
53 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil
54 54 Tahun 2010 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan
55 55 Tahun 2010 Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
56 56 Tahun 2010 Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
57 57 Tahun 2010 Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
58 58 Tahun 2010 Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
59 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
60 60 Tahun 2010 Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
61 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
62 62 Tahun 2010 Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
63 63 Tahun 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Brantas Abipraya
64 64 Tahun 2010 Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
65 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
66 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
67 67 Tahun 2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Krakatau Steel
68 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
69 69 Tahun 2010 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
70 70 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
71 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan
72 72 Tahun 2010 Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
73 73 Tahun 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
74 74 Tahun 2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk
75 75 Tahun 2010 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk
76 76 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
77 77 Tahun 2010
78 78 Tahun 2010 Reklamasi Dan Pascatambang
79 79 Tahun 2010 Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
80 80 Tahun 2010 Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
81 81 Tahun 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
82 82 Tahun 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
83 83 Tahun 2010 Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
84 84 Tahun 2010 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
85 85 Tahun 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
86 86 Tahun 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
87 87 Tahun 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
88 88 Tahun 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
89 89 Tahun 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
90 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
91 91 Tahun 2010 Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
92 92 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
93 93 Tahun 2010 Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
94 94 Tahun 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan