No. | Nomor | Tentang |
1 | 1 Tahun 2010 | Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan |
2 | 2 Tahun 2010 | Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur |
3 | 3 Tahun 2010 | Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur |
4 | 4 Tahun 2010 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi |
5 | 5 Tahun 2010 | Kenavigasian |
6 | 6 Tahun 2010 | Satuan Polisi Pamong Praja |
7 | 7 Tahun 2010 | Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II |
8 | 8 Tahun 2010 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural |
9 | 9 Tahun 2010 | Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara |
10 | 10 Tahun 2010 | Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan |
11 | 11 Tahun 2010 | Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar |
12 | 12 Tahun 2010 | Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan |
13 | 13 Tahun 2010 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional |
14 | 14 Tahun 2010 | Pendidikan Kedinasan |
15 | 15 Tahun 2010 | Penyelenggaraan Penataan Ruang |
16 | 16 Tahun 2010 | Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
17 | 17 Tahun 2010 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan |
18 | 18 Tahun 2010 | Usaha Budidaya Tanaman |
19 | 19 Tahun 2010 | Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi |
20 | 20 Tahun 2010 | Angkutan di Perairan |
21 | 21 Tahun 2010 | Perlindungan Lingkungan Maritim |
22 | 22 Tahun 2010 | Wilayah Pertambangan |
23 | 23 Tahun 2010 | Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara |
24 | 24 Tahun 2010 | Penggunaan Kawasan Hutan |
25 | 25 Tahun 2010 | Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
26 | 26 Tahun 2010 | Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia |
27 | 27 Tahun 2010 | Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
28 | 28 Tahun 2010 | Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya |
29 | 29 Tahun 2010 | Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu danTunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia |
30 | 30 Tahun 2010 | Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
31 | 31 Tahun 2010 | Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya |
32 | 32 Tahun 2010 | Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan |
33 | 33 Tahun 2010 | Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia |
34 | 34 Tahun 2010 | Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang |
35 | 35 Tahun 2010 | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan |
36 | 36 Tahun 2010 | Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam |
37 | 37 Tahun 2010 | Bendungan |
38 | 38 Tahun 2010 | Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia |
39 | 39 Tahun 2010 | Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia |
40 | 40 Tahun 2010 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil |
41 | 41 Tahun 2010 | Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata |
42 | 42 Tahun 2010 | Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
43 | 43 Tahun 2010 | Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus |
44 | 44 Tahun 2010 | Prekursor |
45 | 45 Tahun 2010 | Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia |
46 | 46 Tahun 2010 | Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I |
47 | 47 Tahun 2010 | Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
48 | 48 Tahun 2010 | Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan |
49 | 49 Tahun 2010 | Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya |
50 | 50 Tahun 2010 | Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara RI |
51 | 51 Tahun 2010 | Pendirian Perusahaan Penerbit SBSNI II |
52 | 52 Tahun 2010 | Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur |
53 | 53 Tahun 2010 | Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
54 | 54 Tahun 2010 | Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan |
55 | 55 Tahun 2010 | Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara |
56 | 56 Tahun 2010 | Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
57 | 57 Tahun 2010 | Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |
58 | 58 Tahun 2010 | Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
59 | 59 Tahun 2010 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi |
60 | 60 Tahun 2010 | Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto |
61 | 61 Tahun 2010 | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
62 | 62 Tahun 2010 | Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar |
63 | 63 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Brantas Abipraya |
64 | 64 Tahun 2010 | Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
65 | 65 Tahun 2010 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah |
66 | 66 Tahun 2010 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan |
67 | 67 Tahun 2010 | Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Krakatau Steel |
68 | 68 Tahun 2010 | Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang |
69 | 69 Tahun 2010 | Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
70 | 70 Tahun 2010 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi |
71 | 71 Tahun 2010 | Standar Akuntansi Pemerintahan |
72 | 72 Tahun 2010 | Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara |
73 | 73 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
74 | 74 Tahun 2010 | Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk |
75 | 75 Tahun 2010 | Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk |
76 | 76 Tahun 2010 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika |
77 | 77 Tahun 2010 | |
78 | 78 Tahun 2010 | Reklamasi Dan Pascatambang |
79 | 79 Tahun 2010 | Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi |
80 | 80 Tahun 2010 | Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah |
81 | 81 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia |
82 | 82 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia |
83 | 83 Tahun 2010 | Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang |
84 | 84 Tahun 2010 | Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
85 | 85 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur |
86 | 86 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia |
87 | 87 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia |
88 | 88 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia |
89 | 89 Tahun 2010 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II |
90 | 90 Tahun 2010 | Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga |
91 | 91 Tahun 2010 | Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak |
92 | 92 Tahun 2010 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi |
93 | 93 Tahun 2010 | Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto |
94 | 94 Tahun 2010 | Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan |