Surat Edaran Bank Indonesia Tahun 2001

Tahun :
2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998

 

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	3/1/DPNP	2001	Perubahan Atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah
2	3/2/BKR	2001	Pemberian Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) Dalam Rangka Penyaluran Kembali Angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) Yang Dikelola Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
3	3/3/BKR	2001	Proyek Kredit Mikro Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 Tanggal 4 Januari 2001 Tentang Proyek Kredit Mikro, Maka Perlu Dilakukan Pengaturan Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro
4	3/4/DASP	2001	Jenis Dan Batasan Nominal Warkat Serta Jadwal Penyelenggaraan Kliring Lokal Di Jakarta
5	3/5/DPD	2001	Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank
6	3/6/DPM	2001	Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003 ,VR0004, VR0007, VR0009, VR0011, VR0013 Dan VR0015 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
7	3/7/DLN	2001	Pencabutan Surat Edaran Nomor 5/163/ULN Tanggal 30 Januari 1973 Tentang Laporan Mutasi Bulanan Rekening-Rekening PMA, Rupiah PMA Dan Dics Rupiah
8	3/8/DPNP	2001	Bank Umum
9	3/9/BKR	2001	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil
10	3/10/DASP	2001	Jadwal Kliring Dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal Serta Jenis Dan Batasan Nominal Warkat Atau Data Keuangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tanggal 13 Agustus 1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, Antara Lain Ditetapkan Bahwa Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Diatur Lebih Lanjut Dalam Surat Edaran Bank Indonesia
11	3/11/DLN	2001	Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/10/ULN Tanggal 4 Juni 1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.
12	3/12/DLN	2001	Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/20/DLN Tanggal 9 Oktober 2000 Tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
13	3/13/DSM	2001	Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank
14	3/14/DSM	2001	Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank
15	3/15/DPM	2001	Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 Tanggal 3 Desember 1999 Tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Dan Peraturan Bank Indonesia No.2/10/PBI/2000 Tanggal 29 Maret 2000 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 Tentang Portofolio Obligasi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, Bank Indonesia Berwenang Meningkatkan Prosentase Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan, Serta Menetapkan Dan Mengumumkan Jenis Dan Seri Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Melalui Surat Edaran
16	3/16/DPBPR	2001	Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
17	3/17/DPNP	2001	Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/8/DPNP Tanggal 16 Maret 2001 Tentang Bank Umum
18	3/18/DPM	2001	Penetapan Obligasi Pemerintah Seri Vr0006, Vr0008, Vr0010, Vr0012, Vr0014 Dan Vr0016 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 Tanggal 3 Desember 1999 Tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Dan Peraturan Bank Indonesia No.2/10/PBI/2000 Tanggal 29 Maret 2000 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 Tentang Portofolio Obligasi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, Bank Indonesia Berwenang Menetapkan Dan Mengumumkan Jenis Dan Seri Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Meningkatkan Prosentase Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder, Melalui Suatu Surat Edaran
19	3/19/DPNP	2001	Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah
20	3/20/DASP	2001	Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP Tanggal 17 November 2000 Perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
21	3/21/DPM	2001	Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.2/27/DPM Tanggal 13 Desember 2000 Perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum.
22	3/22/BKR	2001	Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/3/Bkr Tanggal 16 Januari 2001 Tentang Proyek Kredit Mikro
23	3/23/DPNP	2001	Laporan Berkala Bank Umum
24	3/24/DPM	2001	Tata Cara Penatausahaan Obligasi Pemerintah
25	3/25/DASP	2001	Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 1/4/DASP Tanggal 29 November 1999 Perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring Di Daerah Yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia
26	3/27/DASP	2001	Warkat, Dokumen Kliring Dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.
27	3/28/DASP	2001	Penggunaan Jasa Kurir Dan Tanda Pengenal Petugas Kliring (Tppk) Dalam Penyelenggaraan Kliring Yang Menggunakan Sistem Otomasi Dan Elektronik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tanggal 13 Agustus 1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, Dalam Penyelenggaraan Kliring Lokal Peserta Wajib Menunjuk Petugas Kliring Untuk Mewakili Peserta Dalam Kegiatan Kliring Lokal
28	3/29/DPNP	2001	Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Berkenaan Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tanggal 18 Juni 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4107) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 151, Tambahan Lembaran Negara No. 4160)
29	3/30/DPNP	2001	Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Dan Bulanan Bank Umum Serta Laporan Tertentu Yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia
30	3/31/DPNP	2001	Laporan Tahunan Bank Umum Dan Laporan Tahunan Tertentu Yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia
31	3/32/DPNP	2001	Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik Dan Bank Indonesia
32	3/33/DPNP	2001	Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia