Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 22 Januari 2010

Surat Edaran Bank Indonesia Tahun 2001

Tahun :                      
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
 
No. Nomor Tahun Tentang
1 3/1/DPNP  2001 Perubahan Atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah 
2 3/2/BKR  2001 Pemberian Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) Dalam Rangka Penyaluran Kembali Angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) Yang Dikelola Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
3 3/3/BKR 2001 Proyek Kredit Mikro Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 Tanggal 4 Januari 2001 Tentang Proyek Kredit Mikro, Maka Perlu Dilakukan Pengaturan Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro
4 3/4/DASP  2001 Jenis Dan Batasan Nominal Warkat Serta Jadwal Penyelenggaraan Kliring Lokal Di Jakarta
5 3/5/DPD  2001 Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank 
6 3/6/DPM  2001 Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003 ,VR0004, VR0007, VR0009, VR0011, VR0013 Dan VR0015 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
7 3/7/DLN  2001 Pencabutan Surat Edaran Nomor 5/163/ULN Tanggal 30 Januari 1973 Tentang Laporan Mutasi Bulanan Rekening-Rekening PMA, Rupiah PMA Dan Dics Rupiah
8 3/8/DPNP  2001 Bank Umum
9 3/9/BKR  2001 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil
10 3/10/DASP  2001 Jadwal Kliring Dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal Serta Jenis Dan Batasan Nominal Warkat Atau Data Keuangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tanggal 13 Agustus 1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, Antara Lain Ditetapkan Bahwa Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Diatur Lebih Lanjut Dalam Surat Edaran Bank Indonesia
11 3/11/DLN  2001 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/10/ULN Tanggal 4 Juni 1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.
12 3/12/DLN  2001 Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/20/DLN Tanggal 9 Oktober 2000 Tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
13 3/13/DSM  2001 Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank
14 3/14/DSM  2001 Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank 
15 3/15/DPM  2001 Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 Tanggal 3 Desember 1999 Tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Dan Peraturan Bank Indonesia No.2/10/PBI/2000 Tanggal 29 Maret 2000 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 Tentang Portofolio Obligasi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, Bank Indonesia Berwenang Meningkatkan Prosentase Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan, Serta Menetapkan Dan Mengumumkan Jenis Dan Seri Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Melalui Surat Edaran
16 3/16/DPBPR  2001 Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat 
17 3/17/DPNP  2001 Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/8/DPNP Tanggal 16 Maret 2001 Tentang Bank Umum 
18 3/18/DPM 2001 Penetapan Obligasi Pemerintah Seri Vr0006, Vr0008, Vr0010, Vr0012, Vr0014 Dan Vr0016 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 Tanggal 3 Desember 1999 Tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Dan Peraturan Bank Indonesia No.2/10/PBI/2000 Tanggal 29 Maret 2000 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 Tentang Portofolio Obligasi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, Bank Indonesia Berwenang Menetapkan Dan Mengumumkan Jenis Dan Seri Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Meningkatkan Prosentase Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder, Melalui Suatu Surat Edaran
19 3/19/DPNP  2001 Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah 
20 3/20/DASP  2001 Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP Tanggal 17 November 2000 Perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
21 3/21/DPM  2001 Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.2/27/DPM Tanggal 13 Desember 2000 Perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum.
22 3/22/BKR 2001 Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/3/Bkr Tanggal 16 Januari 2001 Tentang Proyek Kredit Mikro 
23 3/23/DPNP  2001 Laporan Berkala Bank Umum
24 3/24/DPM  2001 Tata Cara Penatausahaan Obligasi Pemerintah
25 3/25/DASP  2001 Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 1/4/DASP Tanggal 29 November 1999 Perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring Di Daerah Yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia
26 3/27/DASP 2001 Warkat, Dokumen Kliring Dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.
27 3/28/DASP 2001 Penggunaan Jasa Kurir Dan Tanda Pengenal Petugas Kliring (Tppk) Dalam Penyelenggaraan Kliring Yang Menggunakan Sistem Otomasi Dan Elektronik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tanggal 13 Agustus 1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, Dalam Penyelenggaraan Kliring Lokal Peserta Wajib Menunjuk Petugas Kliring Untuk Mewakili Peserta Dalam Kegiatan Kliring Lokal
28 3/29/DPNP  2001 Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Berkenaan Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tanggal 18 Juni 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4107) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 151, Tambahan Lembaran Negara No. 4160)
29 3/30/DPNP  2001 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Dan Bulanan Bank Umum Serta Laporan Tertentu Yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia
30 3/31/DPNP  2001 Laporan Tahunan Bank Umum Dan Laporan Tahunan Tertentu Yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia
31 3/32/DPNP  2001 Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik Dan Bank Indonesia
32 3/33/DPNP 2001 Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia