Cari ...

English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 22 Januari 2010

Surat Edaran Bank Indonesia Tahun 2000

Tahun :                      
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
 
No. Nomor Tahun Tentang
1 2/1/DPM  2000 Tata Cara Pencatatan Kepemilikan Dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah
2 2/2/DPM  2000 Persyaratan Dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry Untuk Penatausahaan Obligasi Pemerintah Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000 Tanggal 21 Januari 2000 Perihal Penatausahaan Dan Perdagangan Obligasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3923), Dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/1/DPM Perihal Tata Cara Pencatatan Kepemilikan Dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah, Bahwa Penatausahaan Obligasi Pemerintah Dilakukan Dengan Tanpa Warkat (Scripless) Melalui Sistem Pencatatan (Registry) Yang Disebut Bank Indonesia-Sistem Kliring, Registrasi, Informasi Dan Penatausahaan (BI-SKRIP) Yang Terdiri Dari Central Registry Dan Sejumlah Sub-Registry. Dalam Sistem Tersebut, Bank Indonesia Berfungsi Sebagai Central Registry Dan Lembaga-Lembaga Registry Di Luar Bank Indonesia Sebagai Sub-Registry
3 2/3/DPNP  2000 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan 
4 2/4/DKR  2000 Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit / Pembiayaan Modal Kerja Melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah  Dan Kredit / Pembiayaan Kepada Pengusaha Kecil Dan Pengusaha Mikro Melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah
5 2/5/DKR  2000 Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program
6 2/6/DASP  2000 Penyempurnaan SE No. 1/7/DASP Tanggal 23 Desember 1999 Perihal Warkat, Dokumen Kliring Dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti
7 2/7/DASP  2000 Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Manual
8 2/8/DASP  2000 Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi
9 2/9/DASP  2000 Biaya Kliring
10 2/10/DASP  2000 Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
11 2/11/DASP  2000 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran No. 1/7/DASP Tanggal 23 Desember 1999 Perihal Warkat, Dokumen Kliring Dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti
12 2/12/DPNP  2000 Penilaian Aktiva Produktif Dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
13 2/13/DLN  2000 Pencabutan Surat Edaran No. 21/54/ULN Tanggal 29 Desember 1988 Perihal Larangan Hubungan Dagang Dengan Aftika Selatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Surat Edaran No. 26/39/ULN Tanggal 18 Februari 1994 Perihal Hubungan Perdagangan Antara Indonesia Dengan Afrika Selatan Dan Angola
14 2/14/DPNP  2000 Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder 
15 2/15/DSM  2000 Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/9/DSM Tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank.
16 2/16/DPNP  2000 Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 Dan FR0005 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder 
17 2/17/DPNP  2000 Perubahan Atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah 
18 2/18/DPM  2000 Peningkatan ProsentaSE Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan 
19 2/20/DLN  2000 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.
20 2/21/DPM  2000 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum 
21 2/23/DSM  2000 Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank 
22 2/24/DASP  2000 Bank Indonesia Real Time Gross Settlement 
23 2/25/DASP  2000 Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement 
24 2/26/DPM  2000 Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan 
25 2/28/DSM 2000 Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank 
26 2/29/DASP  2000 Biaya Perolehan Buku Blanko Cek Dan Bilyet Giro Bank Indonesia