Surat Edaran Bank Indonesia Tahun 2000

Tahun :
2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998

 

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	2/1/DPM	2000	Tata Cara Pencatatan Kepemilikan Dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah
2	2/2/DPM	2000	Persyaratan Dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry Untuk Penatausahaan Obligasi Pemerintah Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000 Tanggal 21 Januari 2000 Perihal Penatausahaan Dan Perdagangan Obligasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3923), Dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/1/DPM Perihal Tata Cara Pencatatan Kepemilikan Dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah, Bahwa Penatausahaan Obligasi Pemerintah Dilakukan Dengan Tanpa Warkat (Scripless) Melalui Sistem Pencatatan (Registry) Yang Disebut Bank Indonesia-Sistem Kliring, Registrasi, Informasi Dan Penatausahaan (BI-SKRIP) Yang Terdiri Dari Central Registry Dan Sejumlah Sub-Registry. Dalam Sistem Tersebut, Bank Indonesia Berfungsi Sebagai Central Registry Dan Lembaga-Lembaga Registry Di Luar Bank Indonesia Sebagai Sub-Registry
3	2/3/DPNP	2000	Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan
4	2/4/DKR	2000	Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit / Pembiayaan Modal Kerja Melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah  Dan Kredit / Pembiayaan Kepada Pengusaha Kecil Dan Pengusaha Mikro Melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah
5	2/5/DKR	2000	Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program
6	2/6/DASP	2000	Penyempurnaan SE No. 1/7/DASP Tanggal 23 Desember 1999 Perihal Warkat, Dokumen Kliring Dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti
7	2/7/DASP	2000	Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Manual
8	2/8/DASP	2000	Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi
9	2/9/DASP	2000	Biaya Kliring
10	2/10/DASP	2000	Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
11	2/11/DASP	2000	Perubahan Kedua Atas Surat Edaran No. 1/7/DASP Tanggal 23 Desember 1999 Perihal Warkat, Dokumen Kliring Dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti
12	2/12/DPNP	2000	Penilaian Aktiva Produktif Dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
13	2/13/DLN	2000	Pencabutan Surat Edaran No. 21/54/ULN Tanggal 29 Desember 1988 Perihal Larangan Hubungan Dagang Dengan Aftika Selatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Surat Edaran No. 26/39/ULN Tanggal 18 Februari 1994 Perihal Hubungan Perdagangan Antara Indonesia Dengan Afrika Selatan Dan Angola
14	2/14/DPNP	2000	Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder
15	2/15/DSM	2000	Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/9/DSM Tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank.
16	2/16/DPNP	2000	Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 Dan FR0005 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder
17	2/17/DPNP	2000	Perubahan Atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah
18	2/18/DPM	2000	Peningkatan ProsentaSE Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan
19	2/20/DLN	2000	Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.
20	2/21/DPM	2000	Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
21	2/23/DSM	2000	Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank
22	2/24/DASP	2000	Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
23	2/25/DASP	2000	Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
24	2/26/DPM	2000	Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan
25	2/28/DSM	2000	Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank
26	2/29/DASP	2000	Biaya Perolehan Buku Blanko Cek Dan Bilyet Giro Bank Indonesia