Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Selasa, 26 Januari 2010

Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No. Nomor Tahun Tentang
1 4 1970 Pengerahan Tenaga Kerja
2 SK. 59/DDA/TAHUN 1970 1970 Penjederhanaan Peraturan Perizinan Hak Atas Tanah
3 8 1971 Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Di Propinsi Irian Barat
4 6 1972 Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
5 5 1973 Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah
6 5 1974 Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
7 15 1974 Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform
8 PER-01/MEN/1975 1975 Pendaftaran Organisasi Buruh
9 15 1975 Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
10 1 1977 Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya
11 6 1977 Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
12 PER-02/MEN/1978 1978 Peraturan Perusahaan Dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan
13 3 1979 Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
14 PER-01/MEN/1981 1981 Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja
15 02/MEN/1981 1981 Tata Cara Melaporkan Ketenagakerjaan Di Perusahaan
16 PER-01/MEN/1983 1983 Perusahaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
17 PER-02/MEN/1984 1984 Pertanggungan Sakit, Hamil Dan Bersalin Bagi Tenaga Kerja Dan Keluarganya
18 3 1984 Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan Serta Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan- Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
19 PER-04/MEN/1984 1984 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
20 PER-01/MEN/1985 1985 Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
21 2 1985 Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan
22 PER-01/MEN/1986 1986 Antar-Kerja Antar-Negara
23 PER-02/MEN/1986 1986 Retribusi Pemeriksaan Dan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja
24 PER-03/MEN/1986 1986 Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida
25 PER-04/MEN/1986 1986 Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa Dan Ganti Kerugian
26 PER-03/MEN/1990 1990 Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
27 PER.04/MEN/1993 1993 Jaminan Kecelakaan Kerja
28 PER.02/MEN/1995 1995 Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun
29 PER-03/MEN/1996 1996 Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan Swasta
30 PER-01/MEN/1998 1998 Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
31 PER-06/MEN/1998 1998 Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 01/Men/1994 Tentang Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan
32 PER-01/MEN/1999 1999 Upah Minimum
33 PER. 01/MEN/XII/2004 2004 Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung
34 PER. 02/MEN/XII/2004 2004 Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing
35 PER.05/MEN/III/2010 2010 Bantuan Keuangan Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
36 PER.01/MEN/I/2011 2011 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
37 PER.02/MEN/I/2011 2011 Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan