Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Selasa, 26 Januari 2010

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No. Nomor Tahun Tentang
1 KEP-72/MEN/1984 1984 Dasar Perhitungan Upah Lembur
2 KEP-416/MEN/1990 1990 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/Men/1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Negara Asing Pendatang
3 KEP-100/MEN/1991 1991 Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Perhitungan Upah Lembur Di Lingkungan Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai Atau Di Daerah Operasi Tertentu
4 KEP-285/MEN/1991 1991 Pelaksanaan Permagangan Nasional
5 KEP.291/MEN/1991 1991 Pemberian Kemudahan Menggunakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Bagi Perusahaan Yang Menanam Modal Di Wilayah Indonesia Bagian Timur Yang Hasil Produksinya Sebagian Besar Untuk Di Ekspor
6 KEP.97/MEN/1993 1993 Pelimpahan Wewenang Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama
7 KEP.94/MEN/1998 1998 Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 439/Men/1992 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Serikat Pekerja Di Perusahaan
8 KEP-132/MEN/1998 1998 Pencabutan Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor Ins-02/Men/1995 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (Expatriate) Di Perusahaan
9 KEP.147/MEN/1998 1998 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja Bagi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
10 KEP 202/MEN/1998 1998 Bantuan Keuangan Bagi Tenaga Kerja Peserta Jamsostek Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
11 KEP-150/MEN/1999 1999 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
12 KEP-167/MEN/1999 1999 Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
13 KEP-196/MEN/1999 1999 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi
14 KEP-203/MEN/1999 1999 Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri
15 KEP-204/MEN/1999 1999 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
16 KEP-205/MEN/1999 1999 Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
17 KEP-272/MEN/1999 1999 Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No Per.04/Men/1996 Tentang Iuran Serikat Pekerja
18 KEP-138/MEN/2000 2000 Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-204/Men/1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
19 KEP-150/MEN/2000 2000 Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan
20 KEP-167/MEN/2000 2000 Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-208/Men/1992 Tentang Prosedur Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Depparpostel, Direksi PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT. (Persero) Kawasan Berikat Indonesia Dan Ketua Badan Koordinasi Penamaman Modal Daerah
21 KEP-168/MEN/2000 2000 Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penggunaan Lift, Ijin Penggunaan Boiler, Dan Ijin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja Dan Waktu Libur Serta Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Dalam Pariwisata Khusus Untuk Hotel, Wisata Bahari Dan Obyek Wisata Kepada Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi
22 KEP-169/MEN/2000 2000 Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Nomor Kep-105/Men/1977 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja Bagi Tenaga Asing Yang Akan Bekerja Dalam Rangka Koordinasi Penanaman Modal Dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-105/Men/1985 Tentang Penunjukan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Untuk Mensahkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Penanaman Modal
23 KEP-170/MEN/2000 2000 Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-204a/Men/1991 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Dan Penyimpangan Waktu Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Kawasan Berikat Yang Dikelola Oleh PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN) Dan PT. (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (PT. KBI)
24 KEP-171/MEN/2000 2000 Perbaikan Penulisan Pada Pasal 1 Angka 12 Dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G, H, Dan I Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan
25 KEP-173/MEN/2000 2000 Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
26 KEP-226/MEN/2000 2000 Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum
27 KEP-03/MEN/2001 2001 Perubahan Atas Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27 Dan Pasal 43 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-05/Men/1993 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
28 KEP-09/MEN/2001 2001 Perubahan Pasal 6 Ayat (4) Dan Ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/Men/1995 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Fungsi Dan Tugas Panitera Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Dan Pusat
29 KEP-77/MEN/2001 2001 Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep- 171/Men/2000 Tentang Perbaikan Penulisan Pada Pasal 1 Angka 12 Dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G, H Dan I Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan
30 KEP-78 /MEN/2001 2001 Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan
31 KEP-111/MEN/2001 2001 Perubahan Atas Pasal 35a Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-78/Men/2001 Tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Rugi Di Perusahaan
32 KEP-148/MEN/2001 2001 Penggunaan Dan Pengembangan Keahlian Dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia
33 KEP-157/MEN/2003 2003 Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
34 KEP-182/MEN/2003 2003 Tata Cara Penyusunan Rencana, Program Dan Anggaran Pembangunan Tahunan Bidang Ketransmigrasian
35 KEP-223/MEN/2003 2003 Jabatan-Jabatan Di Lembaga Pendidikan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Membayar Kompensasi
36 KEP-226/MEN/2003 2003 Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah Indonesia
37 KEP-227/MEN/2003 2003 Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
38 KEP-228/MEN/2003 2003 Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
39 KEP-230/MEN/2003 2003 Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
40 KEP-235/MEN/2003 2003 Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak
41 KEP.246/MEN/2003 2003 Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi
42 KEP-228/MEN/2003 2003 Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
43 KEP.246/MEN/XI/2003 2003 Prosedur Dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi
44 KEP-20/MEN/III/2004 2004 Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
45 KEP-21/MEN/III/2004 2004 Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi / Karaoke
46 KEP-67/MEN/IV/2004 2004 Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing
47 KEP-68/MEN/IV/2004 2004 Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids Di Tempat Kerja
48 KEP-69/MEN/V/2004 2004 Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-227/Men/2003 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
49 KEP-96A/MEN/VI/2004 2004 Pedoman Penyiapan Dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi
50 KEP-112/MEN/VII/2004 2004 Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.226/Men/2003 Tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah Indonesia
51 KEP-115/MEN/VII/2004 2004 Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat
52 KEP-187/MEN IX/2004 2004 Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh
53 KEP-220/MEN/X/2004 2004 Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
54 KEP-261/MEN/XI/2004 2004 Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
55 KEP-282/MEN/XII/2004 2004 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
56 KEP-20/MEN/III/2004 2004 Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
57 KEP-21/MEN/III/2004 2004 Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi / Karaoke
58 KEP-69/MEN/III/V/2004 2004 Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  Kep. 227 / Men / 2003  Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
59 KEP-48/MEN/IV/2004 2004 Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
60 KEP-67/MEN/IV/2004 2004 Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing
61 KEP.68/MEN/IV/2004 2004 Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids Di Tempat Kerja
62 KEP-69/MEN/V/2004 2004 Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-227/Men/2003 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
63 KEP-96A/MEN/VI/2004 2004 Pedoman Penyiapan Dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi
64 KEP-112/MEN/VII/2004 2004 Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Kep. 226/Men/2003 Tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah Indonesia
65 KEP-115/MEN/VII/2004 2004 Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat
66 KEP.119/MEN/VII/2004 2004 Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2005
67 KEP.187/MEN IX/2004 2004 Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh
68 KEP. 220/MEN/X/2004 2004 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
69 KEP.261/MEN/XI/2004 2004 Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
70 KEP-282/MEN/XII/2004 2004 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
71 KEP-14/MEN/I/2005 2005 Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural Dan Pelayanan Pemulangan TKI
72 KEP-14/MEN/I/2005 2005 Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural Dan Pelayanan Pemulangan TKI