Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Rabu, 27 Januari 2010

Peraturan Menteri Kehutanan

No. Nomor Tahun Tentang
1 P.01/MENHUT-II/2004 2004 Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry
2 P.08/Menhut-II/2004 2004 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
3 P.10/Menhut-II/2004 2004 Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan
4 P.11/Menhut-II/2004 2004 Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts-II/1997 Tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 165/Kpts-II/1998 Tentang Bi
5 P.14/MENHUT-II/2004 2004 Tata Cara Aforestasi Dan Reforestasi Dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih
6 P.15/Menhut-II/2004 2004 Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Melalui Penawaran Dalam Pelelangan
7 P.16/Menhut-II/2004 2004 Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 Tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
8 P.17/Menhut-II/2004 2004 Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 303/Kpts-II/2003 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu
9 P.18/Menhut-II/2004 2004 Kriteria Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem
10 P.19/MENHUT-II/2004 2004 Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
11 SK 159/MENHUT-II/2004 2004 Restorasi Ekosistem Di Kawasan Hutan Produksi
12 SK.394/MENHUT-II/2004 2004 Tata Hubungan Kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional Dengan Departemen Kehutanan Dan Instansi Kehutanan Daerah
13 P.03/MENHUT-II/2005 2005 Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota
14 P.04/MENHUT-II/2005 2005 Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-Kl) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009
15 P.07/Menhut-II/2005 2005 Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 317/Kpts-II/1999 Tanggal 7 Mei 1999 Tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat Pada Areal Hutan Produksi
16 P.09/MENHUT-II/2005 2005 Tata Cara Pengukuran Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan Dan Rampasan Dalam Rangka Operasi Yustisi
17 P.11/MENHUT-II/2005 2005 Harga Dasar Lelang Kayu Olahan
18 P.12/MENHUT-II/2005 2005 Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2091/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Ikan Arwana Irian (Scleropages Jardinii) Sebagai Satwa Buru
19 P.26/MENHUT-II/2006 2006 Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
20 P.01/MENHUT-II/2010 2010 Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
21 P.02/MENHUT-II/2010 2010 Sistem Informasi Kehutanan
22 P.03/MENHUT-II/2010 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2010
23 P.04/MENHUT-II/2010 2010 Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan
24 P.05/MENHUT-II/2010 2010 Standar Peralatan Polisi Kehutanan
25 P.6/MENHUT-II/2010 2010 Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Kphl) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
26 P.7/MENHUT-II/2010 2010 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
27 P.8/MENHUT-II/2010 2010 Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014
28 P.9/MENHUT-II/2010 2010 Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor
29 P.10/MENHUT-II/2010 2010 Mekanisme Dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan
30 P.11/MENHUT-II/2010 2010 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Yang Ditunjuk Selaku Koordinator
31 P.12/MENHUT-II/2010 2010 Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi
32 P.13/MENHUT-II/2010 2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/ MENHUT-II /2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan
33 P.2/MENHUT-II/2011 2011 Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan
34 P.03/MENHUT-II/2011 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011
35 P.04/MENHUT-II/2011 2011 Pedoman Reklamasi Hutan
36 P.05/MENHUT-II/2011 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/ MENHUT-II /2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
37 P.17/MENHUT-II/2011 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/ MENHUT-II /2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi