Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 01 Januari 2010

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1997

No. Nomor/Tahun Tentang
1 16/KMK.017/1997 Harga Ekspor Atas Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein Dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein) Dalam Rangka Perhitungan Pajak Ekspor
2 18/KMK.01/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Dan Impor Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar
3 19/KMK.01/1997 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 672/MK/III/5/1976 Tentang Pemberian Pembebasan Sebagian Bea Masuk Terhadap Bagian-Bagian/Komponen-Komponen Untuk Tujuan Perakitan Dalam Negeri"
4 20/KMK.01/1997 Penunjukan Surveyor Untuk Melakukan Pemeriksaan Barang Ekspor
5 25/KMK.05/1997 Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
6 30/KMK.05/1997 Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan
7 34/KMK.01/1997 Keringanan Tarif Bea Masuk Terhadap Barang Impor Tertentu Dalam Rangka Project Asean Industrial Joint Ventures (Aijv) Yang Berlokasi Di Malaysia, Singapura, Philipina, Dan Thailand
8 36/KMK.01/1997 Keringanan Bea Masuk Terhadap Impor Bagian Dan Perlengkapan Tertentu Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Perakitan Dan Atau Pembuatan Kendaraan Bermotor
9 37/KMK.01/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bagian Dan Perlengkapan Serta Bahan Baku Tertentu Untuk Perakitan Dan Atau Pembuatan Bagian Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor, Impor Bagian, Dan Perlengkapan Untuk Perakitan Kendaraan Bermotor Dengan Masa Total Lebih Dari 24 Ton Serta Bagian Dan Perlengkapan Untuk Kendaraan Khusus Dimaksud Dalam HS 87.05
10 40/KMK.017/1997 Pemeriksaan Dana Pensiun
11 43/KMK.017/1997 Jasa Akuntan Publik
12 91/KMK.05/1997 Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau
13 92/KMK.05/1997 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
14 93/KMK.017/1997 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/KMK.017/1995 Tentang Investasi Dana Pensiun
15 94/KMK.01/1997 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Importasi Barang Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT) Untuk Periode 1 Januari 1997 S/D 31 Desember 2003
16 101/KMK.05/1997 Pemberitahuan Pabean
17 102/KMK.05/1997 Daftar Kode Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean
18 104/KMK.05/1997 Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Dan Importir Hasil Tembakau Serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau Di Luar Pabrik
19 105/KMK.05/1997 Penyempurnaan Kep. Menkeu Ri Nomor 240/Kmk.05/1996 Tanggal 1 April 1996 Tentang Pelunasan Cukai
20 106/KMK.05/1997 Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
21 107/KMK.05/1997 Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
22 113/KMK.05/1997 Penyediaan Dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
23 128/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan April, Mei Dan Juni 1997
24 129/KMK.017/1997 Pengelolaan Dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Hasil Produksi Batu Bara
25 131/KMK.05/1997 Kawasan Pabean
26 132/KMK.05/1997 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan Atau Penyusutan Volume Atau Berat
27 133/KMK.05/1997 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor
28 134/KMK.05/1997 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin
29 135/KMK.05/1997 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan Atau Perikanan
30 136/KMK.05/1997 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
31 137/KMK.05/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan
32 138/KMK.05/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peti Atau Kemasan Lain Yang Berisi Jenazah Atau Abu Jenazah
33 139/KMK.05/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Termasuk Suku Cadang Dan Perlengkapan Militer Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Diperuntukkan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara
34 140/KMK.05/1997 Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Contoh
35 141/KMK.05/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Keperluan Museum, Kebun Binatang Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum
36 142/KMK.05/1997 Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra Dan Penyandang Cacat Lainnya
37 143/KMK.05/1997 Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
38 144/KMK.05/1997 Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan
39 145/KMK.05/1997 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Bahan Terapi Manusia, Pengelompokan Darah Dan Bahan Penjenisan Jaringan
40 146/KMK.05/1997 Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya
41 147/KMK.05/1997 Penunjukan Tempat Penimbunan Sementara
42 148/KMK.017/1997 Harga Ekpor Atas Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crued Olein Dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein) Dalam Rangka Perhitungan Pajak Ekpor
43 151/KMK.01/1997 Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1997 Tanggal 28 Februari 1997
44 152/KMK.05/1997 Pemberian Izin Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Kepada PT. Prima Inreksa Industries Yang Terletak Di Jl. Industri Raya IV Blok Ag No. 8, KM.8, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Tangerang - Jawa Barat
45 153/KMK.05/1997 Pemberian Izin Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Kepada PT. JVC Electronics Indonesia Yang Terletak Di Jl. Surya Lestari Kav 1-16B Kota Industri Surya Cipta, Teluk Jambe, Karawang Jawa Barat
46 155/KMK.05/1997 Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor 1.510.000 Lembar Karung Oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)
47 159/KMK.05/1997 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 488/KMK.05/1996 Tanggal 31 Juli 1996 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor
48 166/KMK.05/1997 Pengeluaran Barang Impor Yang Telah Mendapat Persetujuan Pengeluaran
49 KEP - 166/KM.17/1997 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pembangunan Perumahan
50 176/KMK.01/1997 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Baja Bukan Paduan Dicanai Panas, Tidak Dipalut, Tidak Disepuh Atau Tidak Dilapisi, Dalam Bentuk Gulungan Atau Bukan Gulungan (Hot Rolled Coil/Plate)
51 KEP - 180/KM.17/1997 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Jan Darmadi Corporation
52 KEP - 181/KM.17/1997 Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Astra
53 216/KMK.01/1997 Keringanan Bea Masuk Atas Impor Polietilena Tereftalat Film Untuk Keperluan Industri Pita Kaset
54 229/KMK.04/1997 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sebesar Upah Minimum Regional
55 269/KMK.05/1997 Pemberian Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Atas Pemasukan Barang Modal Dan Peralatan Untuk Keperluan Pembangunan Ruang Pamer Toko Bebas Bea Keberangkatan Atas Nama PT. Inti Dufree Promosindo Yang Terletak Di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar-Bali
56 282/KMK.04/1997 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
57 290/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Juli, Agustus, Dan September 1997
58 291/KMK.05/1997 Kawasan Berikat
59 293/KMK.01/1997 Penyempurnaan Klasifikasi Dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Tertentu
60 295/KMK.01/1997 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 488/KMK.05/1996 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor Tatalaksana Pengangkutan Terus Atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor Atau Barang Ekspor
61 296/KMK.01/1997 Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Besarnya Tarip Bea Masuk Atas Barang Impor
62 297/KMK.01/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa
63 298/KMK.01/1997 Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Perusahaan Non PMA/PMDN
64 300/KMK.01/1997 Perubahan Tarif Pajak Ekspor Atas Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) Dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein)
65 306/KMK.04/1997 Perubahan Dan Pemberian Nomor Kode Kantor Pelayanan Pajak
66 320/KMK.01/1997 Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 644/KMK.04/1994 Tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah
67 321/KMK.01/1997 Tatacara Dan Penyelesaian Impor Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi
68 373/KMK.01/1997 Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Bahan Penolong Dan Bagian/Komponen Untuk Perakitan Mesin Dan Motor Berputar
69 448/KMK.017/1997 Pelaksanaan Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
70 449/KMK.04/1997 Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997
71 450/KMK.04/1997 Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tatacara Penyetoran Dan Pelaporannya
72 451/KMK.04/1997 Penatausahaan Data Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pertambangan Migas Dan Panas Bumi Serta Pembayarannya
73 455/KMK.01/1997 Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal
74 457/KMK.05/1997 Penggunaan Jaminan Tunai Untuk Menjamin Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Dan Pajak Dalam Rangka Impor
75 458/KMK.05/1997 Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan Dan Cukai
76 459/KMK.05/1997 Tugas Dan Fungsi Bendaharawan Penerima Bea Dan Cukai
77 460/KMK.05/1997 Bentuk Buku Catatan Penerimaan, Buku Penerimaan Harian Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Dan Tatacara Pengisiannya
78 461/KMK.05/1997 Penggunaan Custom Bond Sebagai Jaminan Untuk Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Dan Pajak Dalam Rangka Impor
79 467/KMK.010/1997 Pemilikan Saham Perusahaan Efek Oleh Pemodal Asing
80 476/KMK.01/1997 Penyempurnaan Klasifikasi Dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Tertentu
81 477/KMK.05/1997 Perubahan Terif Bea Masuk Atas Impor Barang Tertentu
82 479/KMK.01/1997 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Baja Bukan Paduan Dicanai Panas, Tidak Dipalut, Tidak Disepuh Atau Tidak Dilapisi, Dalam Bentuk Gulungan Atau Bukan Gulungan (Hot Rolled Coil/Plate)
83 480/KMK.04/1997 Penghitungan Besarnya Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak Atas Kelebihan Pembayaran Yang Dikembalikan Karena Keputusan Keberatan Atau Putusan Banding 
84 490/KMK.05/1997 Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT. Golden Bear Company Indonesia Yang Terletak Di Jl. Raya Pahlawan, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Bogor, Jawa Barat
85 493/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 5 Oktober 1997
86 494/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Sampai Dengan 12 Oktober 1997
87 511/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Sampai Dengan 19 Oktober 1997
88 513/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Sampai Dengan 26 Oktober 1997
89 521/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Oktober Sampai Dengan 2 November 1997
90 522/KMK.01/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Komponen Untuk Pembuatan Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI), Peralatan Jaringan Sambungan Telepon Kendaraan Bermotor (STKB), Dan Untuk Industri Terminal Oleh PT Industri Telekonikasi Indonesia
91 541/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Sampai Dengan 9 November 1997
92 544/KMK.01/1997 Penurunan Tarip Pajak Ekspor Atas Komoditi Tertentu
93 545/KMK.01/1997 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.01/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa
94 546/KMK.01/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Dalam Rangka Pengembangan Industri/Industri Jasa
95 547/KMK.01/1997 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
96 548/KMK.04/1997 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 0% (Nol Persen) Yang Dipercepat Atas Ekspor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Eksportir Tertentu Dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Proses Restitusinya
97 549/KMK.04/1997 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 450/KMK.04/1997 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
98 555/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Sampai Dengan 16 November 1997
99 565/KMK.05/1997 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Aiwa Dharmala Yang Terletak Di Kawasan Dharma Industri, Jalan Raya Bekasi KM.65, Desa Waringin Jaya, Ke
100 570/KMK.01/1997 Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran Kepada Mereka Yang Telah Memberikan Jasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan Dan Cukai
101 580/KMK.04/1997 Tata Cara Penggunaan Sticker Dalam Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rekaman Video
102 581/KMK.04/1997 Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, Dan Teks Sticker Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rekaman Video
103 584/KMK.01/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
104 586/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Sampai Dengan 23 Nopember 1997
105 594/KMK.05/1997 Pembayaran Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Secara Berkala
106 597/KMK.04/1997 Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997
107 602/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Sampai Dengan 30 Nopember 1997
108 614/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Desember 1997
109 615/KMK.01/1997 Pembebasan Dan Pengembalian Bea Masuk Dan Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan 
110 617/KMK.05/1997 Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT. Systech Indonesia Yang Terletak Di Kampung Cibeureum, Desa Wantilan, Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat
111 618/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Sampai Dengan 14 Desember 1997
112 620/KMK.05/1997 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/KMK.05/1997 Tentang Penyelesaian Barang Yang Menjadi Milik Negara
113 621/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Sampai Dengan 21 Desember 1997
114 622/KMK.01/1997 Pengenaan Pajak Ekspor Tambahan Atas Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) Dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein)
115 623/KMK.05/1997 Penetapan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol
116 628/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Sampai Dengan 28 Desember 1997
117 629/KMK.04/1997 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 609/KMK.04/1994 Tentang Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah Bagi Wajib Pajak Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, Dan Kegi
118 630/KMK.04/1997 Badan Atau Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
119 631/KMK.04/1997 Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
120 632/KMK.04/1997 Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
121 633/KMK.04/1997 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
122 634/KMK.04/1997 Penggunaan Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat
123 635/KMK.04/1997 Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah
124 636/KMK.04/1997 Tata Cara Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
125 637/KMK.04/1997 Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
126 638/KMK.04/1997 Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
127 639/KMK.04/1997 Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan
128 641/KMK.05/1997 Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
129 649/KMK.05/1997 Penyelesaian Barang-Barang Yang Menjadi Milik Negara Di Kantor Inspeksi Tipe B DJBC Tanjung Pinang
130 650/KMK.05/1997 Penyelesaian Barang-Barang Yang Menjadi Milik Negara Di Kantor Inspeksi Tipe A DJBC Batam
131 651/KMK.014/1997 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Desember 1997 Sampai Dengan 4 Januari 1998
132 658/KMK.017/1997 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/KMK.017/1995 Tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun
133 659/KMK.01/1997 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong Untuk Pembuatan Komponen Elektronika
134 773/KM.1/1997 Pengaturan Kembali Pemberian Kode Surat Unit-Unit Organisasi Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak