Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1995

No.	Nomor/Tahun	Tentang
1	9/KMK.01/1995	Pencabutan Izin Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Atas Nama PT Sumber Mas Indah Plywood Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 341/KMK.05/1994
2	29/KMK.04/1995	Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 832/KMK.00/1989 Tentang Penetapan Rumah Murah Yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah
3	35/KMK.05/1995	Pemberian Ijin Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Kepada PT. Lippo Kyosha Indonesia Yang Terletak Di Lippo City Blok Ds No. 12a Cikarang, Desa Lemah Abang, Kecamatan Cibarusah, Bekasi - Jawa Barat
4	36/KMK.05/1995	Pemberian Ijin Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Kepada PT. Aneka Tuna Indonesia Yang Terletak Di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 38 Gempol, Pasuruan Jawa Timur
5	37/KMK.05/1995	Pemberian Ijin Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Kepada PT. Katolec Indonesia Yang Terletak Di Kawasan Industri East Jakarta Industrial, Park, Plot Sf, Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
6	38/KMK.05/1995	Pemberian Izin Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Kepada PT. Standjaja Putra Leather Industry Yang Terletak Di Jalan Raya Bandung Garut KM. 26 Rancaekek, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
7	43/KMK.01/1995	Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 192/KMK.01/1994 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku, Mesin-Mesin, Alat-Alat Perlengkapan Serta Suku Cadang, Untuk Pembuatan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Kapal Laut
8	76/KMK.017/1995	Laporan Keuangan Dana Pensiun
9	77/KMK.017/1995	Pendanaan Dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
10	78/KMK.017/1995	Investasi Dana Pensiun
11	80/KMK.04/1995	Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
12	81/KMK.04/1995	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
13	82/KMK.04/1995	Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk Keperluan Penyusutan
14	87/KMK.01/1995	Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1012/KMK.00/1991 Tentang Pemberitahuan Eskpor Barang
15	88/KMK.01/1995	Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 855/KMK.01/1993 Tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
16	96/KMK.04/1995	Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 310/KMK.01/1988 Tentang Pembayaran Pendahuluan Atas Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Pembelian Mesin, Barang Dan Bahan Yang Digunakan Dalam Menghasilkan Barang
17	107/KMK.01/1995	Pemberian Pembebasan Bea Masuk, Dan Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tidak Dipungut Atas Impor 150.000 Ton Gula Pasir Oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)
18	119/KMK.04/1995	Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
19	120/KMK.04/1995	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1121/KMK.04/1991 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Melalui Bank
20	138/KMK.014/1995	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan April, Mei Dan Juni 1995
21	147/KMK.04/1995	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 599/KMK.04/1994 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
22	163/KMK.04/1995	Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
23	181/KMK.04/1995	Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak Di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan"
24	182/KMK.04/1995	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
25	191/KMK.04/1995	Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah  Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri
26	207/KMK.04/1995	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/1994 Tanggal 19 Maret 1994 Tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat
27	215/KMK.01/1995	Tatalaksana Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang Diimpor Dengan Menggunakan Pesawat Udara
28	221/KMK.01/1995	Jadual Penurunan Tarip Bea Masuk Dan Bea Masuk Tambahan
29	222/KMK.01/1995	Jadual Penurunan Tarip Bea Masuk Dan Bea Masuk Tambahan Kendaraan Bermotor
30	248/KMK.04/1995	Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("Built Operate And Transfer")
31	249/KMK.04/1995	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 637/KMK.04/1994 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
32	250/KMK.04/1995	Perusahaan Kecil Dan Menengah Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dan Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura
33	251/KMK.04/1995	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.04/1994 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
34	266/KMK.04/1995	Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembukuan Wajib Pajak
35	267/KMK.04/1995	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 608/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dan Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa
36	268/KMK.04/1995	Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa
37	272/KMK.04/1995	Macam Dan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
38	273/KMK.04/1995	Perubahan Atas Lampiran III (Tiga), IV (Empat), V (Lima), VI (Enam), Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993 Tentang Penentuan Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/KMK.04/1994
39	274/KMK.04/1995	Perubahan Lampiran I Dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 644/KMK.04/1994 Tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
40	275/KMK.014/1995	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Juli, Agustus, Dan September 1995
41	340/KMK.04/1995	Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
42	467/KMK.014/1995	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Oktober, Nopember, Dan Desember 1995
43	468/KMK.017/1995	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 Nopember 1989
44	474/KMK.04/1995	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 637/KMK.04/1994 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1995
45	475a/KMK.01/1995	Pemberian Pembebasan Bea Masuk, Dan Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tidak Dipungut Atas Impor 700.000 Ton Gula Pasir Oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)
46	483/KMK.01/1995	Pemberian Pembebasan Bea Masuk Serta Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pemasukan Portable Conveying System Oleh Badan Urusan Logistik (Bulog)
47	490/KMK.04/1995	Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
48	505/KMK.04/1995	Pegangan Penyusunan Norma Penghitungan Peredaran Bruto Dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
49	507/KMK.04/1995	Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Penduduk Indonesia Dari Sumber Penghasilan Di Taiwan Dan Oleh Penduduk Taiwan Dari Sumber Penghasilan Di Indonesia
50	508/KMK.01/1995	Tatalaksana Pemberian Kemudahan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Komponen Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Digunakan Dalam Usaha Pertaksian
51	539/KMK.01/1995	Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 611/KMK.04/1994 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional
52	600/KMK.04/1995	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 598/KMK.04/1994 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Tertentu
53	638/KMK.014/1995	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari, Februari, Dan Maret 1996
54	645/KMK.010/1995	Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995
55	646/KMK.010/1995	Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing
56	647/KMK.010/1995	Pembatasan Pemilikan Saham Perusahaan Efek Oleh Pemodal Asing