No. | Nomor/Tahun | Tentang |
1 | 67/KMK.01/1989 | Penggantian Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 Bagian XVI (Pembangunan) |
2 | 81/KMK.01/1989 | Tata Cara Pemungutan Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Kertas Koran, Surat Kabar Dan Atau Majalah |
3 | 82/KMK.01/1989 | Tata Cara Pemungutan Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Impor Kertas Koran Untuk Penerbitan Surat Kabar Dan Atau Majalah |
4 | 189/KMK.00/1989 | Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1261/KMK.00/1988 Tanggal 22 Desember 1988 |
5 | 301/KMK.04/1989 | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1988 Dalam Masa Peralihan |
6 | 302/KMK.04/1989 | Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri Dan Jasa Telekomunikasi |
7 | 303/KMK.04/1989 | Batasan Dan Ukuran Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai |
8 | 310/KMK.04/1989 | Penetapan Rumah Murah Yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah |
9 | 322/KMK.01/1989 | Pemungutan Dan Atau Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor |
10 | 323/KMK.01/1989 | Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/1985 Tentang Penyetoran Bea Masuk, PPN Dan PPN Barang Mewah PPh Pasal 22 Dalam Rangka Impor Dan Penyetoran Cukai |
11 | 325/KMK.01/1989 | Penetapan Besarnya Provisi Atas Pengurusan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Umum Pos Dan Giro |
12 | 423/KMK.04/1989 | Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Terutang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Impor Peralatan Untuk Palang Merah Indonesia cq. Lembaga Transfusi Darah |
13 | 444/KMK.04/1989 | Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembukuan Wajib Pajak |
14 | 572/KMK.01/1989 | Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-Sumber Dan Pemboran Minyak, Gas Bumi Dan Panas Bumi Kepada Para Kontraktor Yang Belum Berproduksi |
15 | 577/KMK.00/1989 | Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Atau Perolehan Barang Modal Tertentu |
16 | 615/KMK.00/1989 | Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
17 | 617/KMK.01/1989 | Pendataan Obyek Dan Subyek Pajak Bumi Dan Bangunan |
18 | 665/KMK.04/1989 | Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan |
19 | 709/KMK.04/1989 | Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kapling Siap Bangun Ditanggung Pemerintah |
20 | 740/KMK.00/1989 | Peningkatan Efisiensi Dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara |
21 | 832/KMK.00/1989 | Penetapan Rumah Murah Yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah |
22 | 948/KMK.00/1989 | Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/1986 Tanggal 13 Januari 1986 |
23 | 1109/KMK.014/1989 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Oktober, Nopember Dan Desember 1989 |
24 | 1131/KMK.04/1989 | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro |
25 | 1232/KMK.013/1989 | Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara |
26 | 1256/KMK.00/1989 | Perubahan Ketentuan Mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan |
27 | 1308/KMK.04/1989 | Batas Nilai Nominal Deposito Berjangka Dan Sertifikat Deposito Serta Saldo Tabungan Tertinggi Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan |
28 | 1336/KMK.04/1989 | Pemberian Keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Terutang Atas Unit Hunian Rumah Susun Yang Dibangun Dan Atau Diadakan Oleh Perum Perumnas |
29 | 1440/KMK.014/1989 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari, Pebruari Dan Maret 1990 |
30 | 1441/KMK.04/1989 | Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Usaha Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri |
31 | 1441b/KMK.04/1989 | Pengkreditan Pajak Masukan |
Cari ...
Jumat, 01 Januari 2010
Browse » Home