Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 01 Januari 2010

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1989

No. Nomor/Tahun Tentang
1 67/KMK.01/1989 Penggantian Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 Bagian XVI (Pembangunan)
2 81/KMK.01/1989 Tata Cara Pemungutan Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Kertas Koran, Surat Kabar Dan Atau Majalah
3 82/KMK.01/1989 Tata Cara Pemungutan Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Impor Kertas Koran Untuk Penerbitan Surat Kabar Dan Atau Majalah
4 189/KMK.00/1989 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1261/KMK.00/1988 Tanggal 22 Desember 1988
5 301/KMK.04/1989 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1988 Dalam Masa Peralihan
6 302/KMK.04/1989 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri Dan Jasa Telekomunikasi
7 303/KMK.04/1989 Batasan Dan Ukuran Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
8 310/KMK.04/1989 Penetapan Rumah Murah Yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah
9 322/KMK.01/1989 Pemungutan Dan Atau Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam Rangka Impor
10 323/KMK.01/1989 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/1985 Tentang Penyetoran Bea Masuk, PPN Dan PPN Barang Mewah PPh Pasal 22 Dalam Rangka Impor Dan Penyetoran Cukai
11 325/KMK.01/1989 Penetapan Besarnya Provisi Atas Pengurusan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Umum Pos Dan Giro
12 423/KMK.04/1989 Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Terutang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Impor Peralatan Untuk Palang Merah Indonesia cq. Lembaga Transfusi Darah
13 444/KMK.04/1989 Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembukuan Wajib Pajak
14 572/KMK.01/1989 Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-Sumber Dan Pemboran Minyak, Gas Bumi Dan Panas Bumi Kepada Para Kontraktor Yang Belum Berproduksi
15 577/KMK.00/1989 Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Atau Perolehan Barang Modal Tertentu
16 615/KMK.00/1989 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
17 617/KMK.01/1989 Pendataan Obyek Dan Subyek Pajak Bumi Dan Bangunan
18 665/KMK.04/1989 Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
19 709/KMK.04/1989 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kapling Siap Bangun Ditanggung Pemerintah
20 740/KMK.00/1989 Peningkatan Efisiensi Dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara
21 832/KMK.00/1989 Penetapan Rumah Murah Yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah
22 948/KMK.00/1989 Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/1986 Tanggal 13 Januari 1986
23 1109/KMK.014/1989 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Oktober, Nopember Dan Desember 1989
24 1131/KMK.04/1989 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro
25 1232/KMK.013/1989 Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara 
26 1256/KMK.00/1989 Perubahan Ketentuan Mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
27 1308/KMK.04/1989 Batas Nilai Nominal Deposito Berjangka Dan Sertifikat Deposito Serta Saldo Tabungan Tertinggi Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan
28 1336/KMK.04/1989 Pemberian Keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Terutang Atas Unit Hunian Rumah Susun Yang Dibangun Dan Atau Diadakan Oleh Perum Perumnas
29 1440/KMK.014/1989 Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Untuk Bulan Januari, Pebruari Dan Maret 1990
30 1441/KMK.04/1989 Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Usaha Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri
31 1441b/KMK.04/1989 Pengkreditan Pajak Masukan