Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	M.04.PW.07.03	1984	Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2	M.02.HC.01.01	1987	Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain
3	M.04.PW.07.03	1988	Penyidik Hak Cipta
4	M.01.HC.02.01	1989	Pencabutan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S.5/41/4 Tanggal 12 Agustus 1953 Dan Nomor J.G.1/2/17 Tanggal 29 Oktober 1953
5	M.01.HC.02.10	1991	Paten Sederhana
6	M.02.HC.02.10	1991	Penyelenggaraan Pengumuman Paten
7	M.03.HC.02.01	1991	Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain
8	M.04.HC.02.10	1991	Persyaratan, Jangka Waktu Dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten
9	M.05.HC.02.01	1991	Tata Cara Pendaftaran Khusus Konsultan Paten
10	M.06.HC.02.01	1991	Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten
11	M.07.HC.02.01	1991	Bentuk Dan Syarat-Syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten
12	M.08.HC.02.10	1991	Pencatatan Dan Permintaan Salinan Dokumen Paten
13	M.03.PR.07.10	1992	Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
14	M.02.HC.01.10	1993	Penetapan Biaya Merek
15	M.843.KP.04.11	1993	Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Paten
16	M.02.AT.01.05	1995	Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Lhokseumawe Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
17	M.01.HC.02.10	1996	Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten
18	M.01.PR.08.01	1996	Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
19	M.02.PR.08.01	1996	Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tekbatas
20	M.03.PR.08.01	1996	Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
21	M.04.PR.07.10	1996	Sekretariat Komisi Banding Paten
22	M.07.PR.09.02	1996	Pembentukan Panitia Rapat Kerja Departemen Kehakiman Dengan Komisi Iii Dpr-Ri Tahun Anggaran 1996/1997
23	M.18.UM.06.05	1996	Penerbitan Buku Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman
24	M.01.AT.01.10	1999	Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kupang
25	M.01.HT.04.02	1999	Pernyataan Tidak Berlakunya Formulir D No.: 041/Bpgk/Kodyayk/67 Atas Nama Liem, Kwee Bauw Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 30 Desember 1967
26	M.01.IZ.01.02	1999	Perubahan Ketiga Belas Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Iz.0l.02 Tahun 1993 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
27	M.01.PK.04.10	1999	Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas
28	M.01.PW.07.03	1999	Penunjukan Pengadilan Negeri Kutacane Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Amri Bin Ramli Dan Amni Bin Ahmad Marzuki Dan Kawan-Kawan
29	M.01.PW.07.04	1999	Penunjukan Pengadilan Negeri Dili Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Joaquim Da Costa, Julio Da Costa, Alexander Da Costa Dan Mateus Da Costa Amaral
30	M.01.PW.09.02	1999	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menterl Kehakiman Republlk Indonesia Nomor : 06-Pw.09.02 Tahun 1995 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
31	M.02.AT.01.05	1999	Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Karawang Dan Sekretariat Pengadilan Negeri Karawang Dari Kelas Ii Menjadi Kelas 1b
32	M.02.PR.07.10	1999	Forum Konsultasi Pengharmonisan, Pembulatan Dan Pemantapan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden
33	M.02.PR.08.03	1999	Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan
34	M.02.PR.09.03	1999	Panitia Pendaftaran Partai Politik
35	M.02.UM.02.01	1999	Pembuatan Dan Penggunaan Cap Dinas, Kop Surat Dan Papan Nama Kantor Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual
36	M.03.AT.01.05	1999	Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sleman Dan Sekretariat Pengadilan Negeri Sleman Dari Kelas Ii Menjadi Kel.As I B
37	M.03.PR.07.02	1999	Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Karawang Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung
38	M.04.AT.01.02	1999	Penetapan Kelas Dan Pembentukan Sekretariat Pengadilan Negeri Liwa
39	M.09.PR.07.06	1999	Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual
40	M.13.PR.O7.03	1999	Pengangkatan Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan
41	M.124.KP.04.11	1999	Pendelegasian Wewenang Nengenai Pemberian/ Penolakan Izin Untuk Menjadi Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman
42	M.946.KP.04.09	1999	Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.10.Kp.04.04 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Lampiran I Angka 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali  Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1998 Dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 177 Tahun 1997
43	M.01.HT.01.01	2000	Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
44	M.01.IZ.01.02	2000	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.05-Iz.01.02 Tahun 1994 Tentang Penggunaan Smart Card Dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian Di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau
45	M.01.UM.01.06	2000	Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia
46	M.03.PW.07.03	2000	Penunjukan Pengadilan Negeri  Pematang Siantar Untuk Memeriksa Dan Mengadili  Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Muhammad Syukri  Bin Sulaiman Alias Tengku Dlladang, Ismail Bin Ishak, Dan Khairul Abdi Bin Sabirin
47	M.05.AT.01.10	2000	Pemindahan Sementara Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
48	M.05.PW.07.03	2000	Penunjukan Pengadllan Negeri Palu Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Drs.Agfar Patanga Serta Atas Nama Terdakwa Fablanus Tibo Dan Kawan-Kawan
49	M.06.AT.01.10	2000	Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Salesius Medi Alias Medi, Dkk.
50	M.07.IZ.01.04	2000	Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Iz.01.04 Tahun 1998 Tentang Pemberian Visa Kepada Warga Negara Republik Rakyat Cina Yang Akan Berkunjung Ke Indonesia
51	M.07.PW.07.03	2000	Penunjukan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan Sebagai Tempat Untuk Mengadili Tingkat Banding Perkara Koneksitas Atas Nama Terdakwa  Kapten Inf. Anton Yuliantoro Dan Kawan-Kawan
52	M.08.PR.07.01	2000	Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia
53	M.09.PW.07 03	2000	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Eurico Guterres Dan Xisto Pareira, Dkk.
54	M.10.PW.01.03	2000	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Eurlco Guterres
55	M.17.PR.09.03	2000	Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek
56	M.19.PR.09.03	2000	Pencabutan Keputusan  Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.68-Pr.O9.03 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Lalu Llntas Warga Negara Republik Rakyat Cina Di Indonesia
57	M.22.PR.09.03	2000	Pengangkatan Personalia Komisi Banding Paten
58	M.23.PR.09.03	2000	Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek
59	M.25.PR.09.02	2000	Pembentukan Panitia Pelaksana Shalat Idul Fitri, Zakat, Shalat Idul Adha Dan Qurban Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 1421 H./ 2000/200j M.
60	M.01.HN.02.01	2001	Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan
61	M.01.HT.01.01	2001	Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
62	M.01.KP.10.04	2001	Pemberian Piagam Jasa Bakti Nugraha Pemasyarakatan
63	M.02.HT.01.01	2001	Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
64	M.02.KP.10.04	2001	Pemberian Piagam Jasa Bakti Nugraha Pemasyarakatan
65	M.02.PR.07.10	2001	Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Untuk Tempat Kedudukan Kantor Wilayah Dan Nomenklatur Balai Harta Peninggalan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Balai Pemasyarakatan, Dan Kantor Imigrasi Yang Berada Di Ujung Pandang
66	M.03.KP.10.04	2001	Pemberian Piagam Jasa Bakti Nugraha Pemasyarakatan
67	M.04.HT.01.01	2001	Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.Ht.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
68	M.04.PW.09.02	2001	Karantina Imigrasi Pusat
69	M.06.KP.10.04	2001	Pemberian Penghargaan "Anubhawa Sasana Desa" Tahun 2001
70	M.07.PR.07.10	2001	Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon
71	M.08.AT.01.05	2001	Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Tasikmalaya Dan Sekretariat Pengadilan Negeri Tasikmalaya Darl Kelas II Menjadi Kelas IB
72	M.3730.KP.04.04	2001	Pengangkatan Dan Alih Tugas Pejabat Eselon Ii Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri
73	M.3374.KP.04.04	2001	Pengangkatan Dan Alih Tugas Pejabat Eselon Ii Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri
74	M.01.PL.03.01	2002	Penetapan Rumah Tahanan Pomdam Pattimura Ambon Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Ambon
75	M.03.HT.01.10	2002	Tata Cara Pendaftaran Pendirian Partai Politik
76	M.05.HT.01.01	2002	Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
77	M.01.HT.03.01	2003	Kenotarisan
78	M.01.IZ.01.10	2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Iz.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian
79	M.01.PR.08.03	2003	Pengangkatan Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan
80	M.01.PR.08.08	2003	Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
81	M.01.UM.06.08	2003	Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Dan Kepengurusan Partai Perhimpunan Indonesia Baru
82	M.02.IZ.01.10	2003	Pemberian Izin Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Kunjungan Dan Kegiatan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
83	M.02.PR.08.08	2003	Keanggotaan Lembaga-Lembaga Lain Yang Bergerak Di Bidang Pengembangan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
84	M.03.KP.10.10	2003	Pernyataan Prestasi Kerja Yang Luar Biasa Baiknya
85	M.04.IZ.01.10	2003	Visa Kunjungan Saat Kedatangan
86	M.04.KP.10.04	2003	Pemberian Penghargaan "Anubhawa Sasana Desa" Tahun 2003
87	M.05.PR.07.03	2003	Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Menjadi Lembaga Pemasyarakatan
88	M.05.UM.06.08	2003	Pengesahan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Sebagai Badan Hukum
89	M.4907.KP.04.11	2003	Specimen Tanda Tangan
90	M.09.PR.07.02	2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.Pr.07.02 Tahun 1999 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
91	M.09.UM.06.08	2003	Pengesahan Partai Kasih Peduli Bangsa (PDKB) Sebagai Badan Hukum
92	M.11.UM.06.08	2003	Perubahan Nama, Lambang, Dan Tanda Gambar Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)
93	M.12.PW.07.03	2003	Penunjukan Pengadilan Negeri Denpasar Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Muhamad Najib Nawawi Alias Najib
94	M.20.UM.06.08	2003	Pengesahan Partai Amanat Nasional Sebagai Badan Hukum
95	M.21.UM.06.08	2003	Pengesahan Partai Persatuan Daerah Sebagai Badan Hukum
96	M.22.UM.06.08	2003	Pengesahan Partai Islam Sebagai Badan Hukum
97	C.26.HN.05.01	2003	Pengangkatan Pejabat Penyidik Dalam Lingkungan Kantor Negara Lingkungan Hidup
98	M.26.UM.06.08	2003	Pengesahan Partai Banteng Kemerdekaan Sebagai Badan Hukum
99	M.27.UM.06.08	2003	Pengesahan Partai Amanah Sejahtera
100	M.28.UM.06.08	2003	Pengesahan Partai Katolik Sebagai Badan Hukum
101	M.47.PR.09.02	2003	Panitia Persiapan Pembentukan Tim Gabungan Pengumpulan Data Asset Hendra Rahardja Di Australia
102	M.48.PR.09.02	2003	Tim Gabungan Pengumpulan Data Asset Hendra Rahardja Di Australia
103	M.4052.KP.04.11	2003	Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
104	M.4053.KP.04.11	2003	Pemberlan Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republlk Indonesia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
105	M.63.PR.09.03	2003	Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Ke Sidang Tahunan Asian-Afrian Legal Consultative Organization (AALCO) Ke-42
106	M.68.PR.09.03	2003	Susunan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat
107	M.70.PR.09.03	2003	Pembentukan Panitia Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Yang Berasal Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
108	M.71.PR.09.02	2003	Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2003
109	M.72.PR.09.02	2003	Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
110	M.01.KP.10.04	2004	Pemberian Piagam Penghargaan Purna Pengayoman
111	M.01.PR.01.10	2004	Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia(Simdk) Tahun 2005 -2010
112	M.02.AT.01.04	2004	Penetapan Kelas Dan Pembentukan Sekretariat Pengadllan Negeri Sengeti Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian  Dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru
113	M.02.PW.09.02	2004	Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.06.PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
114	M.03.PW.07.03	2004	Penunjukan Pengadilan Negeri Palu Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Ansar Dan Andi Ipong
115	M.08.PR.09.03	2004	Pembentukan Panitia Penyelenggara Sidang Tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) Ke-43 Tahun 2004
116	M.3492.KP.04.10	2004	Pemberhentian Dan Alih Tugas Pejabat Eselon II Di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
117	M.01.PW.07.02	2005	Pembentukan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Papua