Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor	Tahun	Tentang
UU Drt No. 1	1950	Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah
UU Drt No. 2	1950	Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal Dan Peraturan Pemerintah
UU Drt No. 3	1950	Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1950
UU Drt No. 4	1950	Penerimaan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 5	1950	Peraturan Gaji Militer Tahun 1950,"Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")
UU Drt No. 6	1950	Pembentukan Gubernur Militer Ibu Kota
UU Drt No. 7	1950	Perguruan Tinggi
UU Drt No. 8	1950	Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang Dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 Nomor 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 Nomor 582)
UU Drt No. 9	1950	Perubahan Undang-Undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 Nomor 653 Tahun 1937 Nomor 176 Dan 197 Dan 1941 Nomor 295)
UU Drt No. 10	1950	Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan Oleh Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 11	1950	Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Dari Wilayah Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 12	1950	Pajak Peredaran
UU Drt No. 13	1950	Pinjaman Darurat
UU Drt No. 14	1950	Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan Di Negara Sumatera Selatan Oleh Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 15	1950	Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak
UU Drt No. 16	1950	Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
UU Drt No. 17	1950	Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara
UU Drt No. 18	1950	Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht Dan Appelraad Dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi
UU Drt No. 19	1950	Peraturan Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
UU Drt No. 20	1950	Pemerintahan Jakarta Raya
UU Drt No. 21	1950	Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 22	1950	Penurunan Cukai Tembakau
UU Drt No. 23	1950	Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri
UU Drt No. 24	1950	Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri
UU Drt No. 25	1950	Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 26	1950	Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda
UU Drt No. 27	1950	Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)
UU Drt No. 28	1950	Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
UU Drt No. 29	1950	Penetapan Kejahatan - Kejahatan Dan Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat, Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia
UU Drt No. 30	1950	Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 31	1950	Pemungutan Bea Cukai Berat-Barang
UU Drt No. 32	1950	Perubahan "Tarief Ordonnantie" (Staatsblad 1910 Nomor 628 Jo. Staatsblad 1934 Nomor 471)
UU Drt No. 33	1950	Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7)
UU Drt No. 34	1950	Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 25, Tahun 1950 Mengenai Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 35	1950	Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1951
UU Drt No. 36	1950	Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU Drt No. 37	1950	Perubahan Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Dan Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
UU Drt No. 38	1950	Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 1950)
UU Drt No. 39	1950	Memungut Opsenten Atas Bea Masuk Selama Tahun 1951
UU Drt No. 40	1950	Surat Perjalanan Republik Indonesia
UU Drt No. 41	1950	Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi
UU Drt No. 42	1950	Bea-Bea Imigrasi 1950
UU Drt No. 43	1950	Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"