Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Rabu, 23 Desember 2009

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1950

  Nomor Tahun Tentang
UU Drt No. 1 1950 Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah
UU Drt No. 2 1950 Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal Dan Peraturan Pemerintah
UU Drt No. 3 1950 Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1950
UU Drt No. 4 1950 Penerimaan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 5 1950 Peraturan Gaji Militer Tahun 1950,"Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")
UU Drt No. 6 1950 Pembentukan Gubernur Militer Ibu Kota
UU Drt No. 7 1950 Perguruan Tinggi
UU Drt No. 8 1950 Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang Dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 Nomor 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 Nomor 582)
UU Drt No. 9 1950 Perubahan Undang-Undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 Nomor 653 Tahun 1937 Nomor 176 Dan 197 Dan 1941 Nomor 295)
UU Drt No. 10 1950 Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan Oleh Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 11 1950 Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Dari Wilayah Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 12 1950 Pajak Peredaran
UU Drt No. 13 1950 Pinjaman Darurat
UU Drt No. 14 1950 Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan Di Negara Sumatera Selatan Oleh Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 15 1950 Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak
UU Drt No. 16 1950 Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
UU Drt No. 17 1950 Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara
UU Drt No. 18 1950 Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht Dan Appelraad Dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi
UU Drt No. 19 1950 Peraturan Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
UU Drt No. 20 1950 Pemerintahan Jakarta Raya
UU Drt No. 21 1950 Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 22 1950 Penurunan Cukai Tembakau
UU Drt No. 23 1950 Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri
UU Drt No. 24 1950 Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri
UU Drt No. 25 1950 Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 26 1950 Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda
UU Drt No. 27 1950 Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)
UU Drt No. 28 1950 Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
UU Drt No. 29 1950 Penetapan Kejahatan - Kejahatan Dan Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat, Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia
UU Drt No. 30 1950 Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 31 1950 Pemungutan Bea Cukai Berat-Barang
UU Drt No. 32 1950 Perubahan "Tarief Ordonnantie" (Staatsblad 1910 Nomor 628 Jo. Staatsblad 1934 Nomor 471)
UU Drt No. 33 1950 Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7)
UU Drt No. 34 1950 Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 25, Tahun 1950 Mengenai Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
UU Drt No. 35 1950 Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1951
UU Drt No. 36 1950 Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU Drt No. 37 1950 Perubahan Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Dan Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
UU Drt No. 38 1950 Tambahan Dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 1950)
UU Drt No. 39 1950 Memungut Opsenten Atas Bea Masuk Selama Tahun 1951
UU Drt No. 40 1950 Surat Perjalanan Republik Indonesia
UU Drt No. 41 1950 Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi
UU Drt No. 42 1950 Bea-Bea Imigrasi 1950
UU Drt No. 43 1950 Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"