Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor	Tahun	Tentang
1	1954	Kasasi
2	1954	Badan Pengadilan Yang Harus Memutuskan Perselisihan Kekuasaan Pengadilan Antara Dua Pengadilan Negeri Yang Wilayahnya Masuk Wilayah Satu Pengadilan Tinggi
1	1956	Hubungan Hukum Antara Pengadilan Perdata Dan Pengadilan Pidana
1	1959	Biaya Perkara Untuk Pemeriksaan Perkara Dalam Tingkat Kasasi
1	1963	Pengajuan Permohonan Kasasi Dapat Dilakukan Di Kepaniteraan Pengadilan
1	1969	Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Yang Tetap
1	1976	Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971
1	1980	Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap
1	1982	Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan
2	1982	Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977
1	1990	Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
1	1993	Hak Uji Materiil
2	1999	Pengawasan Partai Politik Oleh Mahkamah Agung
1	2000	Lembaga Paksa Badan
2	2000	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc
1	2001	Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
1	2002	Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
2	2002	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc
3	2002	Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak
1	2003	Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
2	2003	Prosedur Mediasi Di Pengadilan
1	2004	Hak Uji Materiil
2	2005	Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwakada Dari KPUD Propinsi Dan KPUD Kabupaten/Kota
3	2005	Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
10	2005	Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi Dan KPUD Kabupaten/Kota
1	2006	Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
1	2007	Pengadilan Perikanan