Nomor | Tentang | Dokumen |
1 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sembilan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993 | Download |
2 | Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Johannesburg, Afrika Selatan | Download |
3 | Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan | Download |
4 | Lembaga Ketahanan Nasional | Download |
5 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 Tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan | Download |
6 | Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Demokrasi Sri Lanka Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
7 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Keharyapatihan Luxembourg Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal | Download |
8 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Korea Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
9 | Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik | Download |
10 | Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Penang -Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia | Download |
11 | Pengesahan Protokol Perubahan Atas Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Kekayaan Dengan Protokol, Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 5 Maret 1973, Dan Protokol Perubahan Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Pada Tanggal 22 Juli 1991 | Download |
12 | Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional | Download |
13 | Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Download |
14 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993 | Download |
15 | Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang Diimpor Dalam Rangka Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Bantuan Luar Negeri | Download |
16 | Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara | Download |
17 | Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita Vi) 1994/95 - 1998/99 | Download |
18 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 | Download |
19 | Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7) | Download |
20 | Pemberian Honorarium Bagi Konsultan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Pusat (Konsultan Bp-7 Pusat) | Download |
21 | Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di San Fransisco, Amerika Serikat Dan Konsulat Republik Indonesia Di Marseilles, Perancis Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia | Download |
22 | Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, Dan Denpasar | Download |
23 | Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap | Download |
24 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional | Download |
25 | Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan | Download |
26 | Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand | Download |
27 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia | Download |
28 | Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina | Download |
29 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988 | Download |
30 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sepuluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994 | Download |
31 | Pengesahan Statute Of The Centre For Science And Technology Of The Movement Of The Non-Aligned Countries And Other Developing Countries | Download |
32 | Perluasan Kawasan Industri Yang Diberikan Status Kawasan Berikat (Bonded Zone) PT Megalopolis Manunggal Industrial Development | Download |
33 | Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT Indotaisei Indah Development Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
34 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, Beserta Protokolnya | Download |
35 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sebelas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994 | Download |
36 | Komisi Penanggulangan Aids | Download |
37 | Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional | Download |
38 | Pengelolaan Masjid Istiqlal | Download |
39 | Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, Dan Penyuluh Perindustrian | Download |
40 | Pengesahan Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Jamaica | Download |
41 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988 | Download |
42 | Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara | Download |
43 | Pembubaran Tim Pembinaan Penatar Dan Bahan-Bahan Penataran Untuk Keperluan Penataran Pegawai Republik Indonesia | Download |
44 | Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan | Download |
45 | Utusan Indonesia Pada Forum Bisnis Pasifik (Pacific Business Forum) | Download |
46 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil | Download |
47 | Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional | Download |
48 | Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei | Download |
49 | Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer "Ahm - Pthm" | Download |
50 | Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik | Download |
51 | Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1994/95 | Download |
52 | Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 | Download |
53 | Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Pretoria, Afrika Selatan Dan Konsulat Jenderalrepublik Indonesia Di Cape Town, Afrika Selatan | Download |
54 | Lembaga Sandi Negara | Download |
55 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Norwegia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
56 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Ofgreat Britain And Nothern Ireland On Copyright Protection | Download |
57 | Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname | Download |
58 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands On Promotion And Protection Of Investment, Beserta Protocol | Download |
59 | Constitution Of The Asia-Pasific Telecommunity | Download |
60 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Italia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
61 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
62 | Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1995 | Download |
63 | Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) | Download |
64 | Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industript Lamhotma Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
65 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1993 | Download |
66 | Tarif Jasa Kepelabuhan Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Di Pelabuhan Laut Yang Diusahakan | Download |
67 | Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara | Download |
68 | Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan | Download |
69 | Pengadaan Garam Beriodium | Download |
70 | Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT Dharmala - Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
71 | Perubahan Luas Kawasan Berikat (Bonded Zone) PT Cibinong Center Industrial Estate | Download |
72 | Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Bombay - India Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia | Download |
73 | Tim Pengadaan Alat Utama Pertahanan Keamanan/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | Download |
74 | Penetapan Hari Libur Selama Penyelenggaraan Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor | Download |
75 | Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Esso Exploration And Production Natuna Inc. Yang Melakukan Pengeboran Dan Pengolahan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Di Kepulauan Natuna Dan Laut Sekitarnya | Download |
76 | Pembentukan Panitia Pemindahan Bandar Udara Polonia-Medan | Download |
77 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | Download |
78 | Hari Guru Nasional | Download |
79 | Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - Singapura | Download |
80 | Tim Tarif Dan Fiskal | Download |
81 | Penambahan Gerbang Tol Serang Timur Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol | Download |
82 | Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes - Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol | Download |
83 | Penambahan Gerbang Tol Kalihurip Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarip Tol | Download |
84 | Penambahan Gerbang Tol Meruya Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol | Download |
85 | Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bratislava, Slowakia | Download |
86 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak | Download |
87 | Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/Manggala | Download |
Cari ...
Senin, 21 Desember 2009
Browse » Home