| Nomor | Tentang | Dokumen |
| 1 | Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi | Download |
| 2 | Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Umum Listrik Negara | Download |
| 4 | Satwa Dan Bunga Nasional | Download |
| 5 | Penambahan Ramp Tol Pada Simpang Susun Gunung Putri Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol | Download |
| 6 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Cuba Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Perdagangan | Download |
| 7 | Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile Presiden Republik Indonesia, | Download |
| 8 | Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Singaraja | Download |
| 9 | Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Gorontalo | Download |
| 10 | Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan | Download |
| 11 | Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Lamicitra Nusantara Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
| 12 | Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Industri Makassar Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
| 13 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 14 | Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil | Download |
| 15 | Pembentukan Pengadilan Negeri Di Maliana | Download |
| 16 | Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kupang, Ambon, Dan Jayapura | Download |
| 17 | Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional | Download |
| 18 | Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10 | Download |
| 19 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 20 | Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. Sier) Pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
| 21 | Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Dan Perusahaan Kontraktor | Download |
| 22 | Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja | Download |
| 23 | Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol | Download |
| 24 | Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat-Ciujung | Download |
| 25 | Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional | Download |
| 26 | Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 | Download |
| 27 | Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan | Download |
| 28 | Tempat Kediaman Jabatan Bagi Wakil Presiden | Download |
| 29 | Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan | Download |
| 30 | Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Cibinong Center Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
| 31 | Tunjangan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi Dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, Dan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan | Download |
| 32 | Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau | Download |
| 33 | Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia | Download |
| 34 | Pembentukan Kejaksaan Negeri Di Cibinong | Download |
| 35 | Pengesahan International Convention On The Harmonized Commodity Description And Coding System, Beserta Protocol-Nya | Download |
| 36 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Concerning The Promotion And Protection Of Investments | Download |
| 37 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Cooperation In Fisheries | Download |
| 38 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Concerning The Protection And Enforcement Of Copyright | Download |
| 39 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Dinas-Dinas Penerbangan Antara Dan Melampaui Wilayah Berdaulat Masing-Masing | Download |
| 40 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 | Download |
| 41 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 | Download |
| 42 | Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pengawasan Pembangunan | Download |
| 43 | Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri Dan Perdagangan | Download |
| 44 | Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara | Download |
| 45 | Peningkatan Konsulat-Konsulat Republik Indonesia Di Toronto - Canada, Karachi - Pakistan, Dan Noumea - New Caledonia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia | Download |
| 46 | Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 | Download |
| 47 | Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993/94 | Download |
| 48 | Pengesahan International Convention Against Apartheid In Sports | Download |
| 49 | Perubahan Atas Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau | Download |
| 50 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Download |
| 51 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional | Download |
| 52 | Pemeriksaan Atas Barang Impor Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
| 53 | Fasilitas Dan Kemudahan Pabean, Perpajakan Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) | Download |
| 54 | Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal | Download |
| 55 | Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Download |
| 56 | Pengesahan Persetujuan Umum Tentang Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada 1991 | Download |
| 57 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1987 | Download |
| 58 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 | Download |
| 59 | Pengesahan International Convention On Mutual Administrative Assistance For The Prevention, Investigation And Repression Of Customs Offences | Download |
| 60 | Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Departemen Pertahanan Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | Download |
| 61 | Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal | Download |
| 62 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1992 | Download |
| 63 | Penghargaan Kepada Mantan Anggota Badan Keamanan Rakyat | Download |
| 64 | Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Vancouver -Canada Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia | Download |
| 65 | Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Athena, Yunani | Download |
| 66 | Pembentukan Dana Bantuan Presiden Eks Dana Reboisasi | Download |
| 67 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Perdagangan | Download |
| 68 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989 | Download |
| 69 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 | Download |
| 70 | Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Besland Pertiwi Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
| 71 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Center For International Forestry Research Regarding The Headquarters Seat Of The Center | Download |
| 72 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 73 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988 | Download |
| 74 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 Tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988 | Download |
| 75 | Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional | Download |
| 76 | Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia | Download |
| 77 | Tunjangan Jabatan Bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, Dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia | Download |
| 78 | Penambahan Ramp Tol Sentul Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol | Download |
| 79 | Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1994 | Download |
| 80 | Pengesahan An Amendment Of Article Vi Of The Statute Of The International Atomic Energy Agency | Download |
| 81 | Pengesahan Convention On Early Notification Of A Nuclear Accident | Download |
| 82 | Pengesahan Convention On Assistance In The Case Of A Nuclear Accident Or Radiological Emergency | Download |
| 83 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Sembilan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993 | Download |
| 84 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Badan Pengendali Bimas | Download |
| 85 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989 | Download |
| 86 | Pengesahan Agrement On The Organization For Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (Iomac) | - |
| 87 | Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Perundingan-Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay | Download |
| 88 | Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Kiev-Republik Ukraina Dan Di Tashkent-Republik Uzbekistan | Download |
| 89 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke -10 | Download |
| 90 | Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri | Download |
| 91 | Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of Canada On Economic Cooperation | Download |
| 92 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia | Download |
| 93 | Pengaktifan Kembali Kegiatan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Phnom Penh, Kamboja | Download |
| 94 | Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Atas Barang Impor Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Download |
| 95 | Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pabean, Perpajakan Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) | Download |
| 96 | Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Ke, Dari Dan Antar Kawasan Berikat Dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) | Download |
| 97 | Tata Cara Penanaman Modal | Download |
| 98 | Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Kawasan Industri | Download |
| 99 | Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia | Download |
| 100 | Izin Penelitian Bagi Orang Asing | Download |
| 101 | Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Di Bandung | Download |
| 102 | Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Di Nusa Dua Bali | Download |
| 103 | Badan Urusan Logistik | Download |
| 104 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993 | Download |
| 105 | Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia Berkenaan Dengan Angkutan Udara Berjadwal | Download |
| 106 | Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Berkenaan Dengan Angkutan Udara Berjadwal | Download |
| 107 | Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands | Download |
| 108 | Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea Relating To Scheduled Air Services | Download |
| 109 | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional | Download |
| 110 | Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang Dan Pembangunan Negara-Negara Berkembang | Download |
| 111 | Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 | Download |
| 112 | Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan | Download |
| 113 | Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam | Download |
| 114 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Pelayaran Niaga | Download |
| 115 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 116 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China Relating To Scheduled Air Transport | Download |
| 117 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi | Download |
| 118 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains | Download |
| 119 | Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila | Download |
| 120 | Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia | Download |
Open all
Close all