| Nomor | Tentang | Dokumen |
| 1 | Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko | Download |
| 2 | Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of Bangladesh | Download |
| 3 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997 | Download |
| 4 | Tim Penanggulangan Masalah Hutang-Hutang Perusahaan Swasta Indonesia | Download |
| 5 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali | Download |
| 6 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Mauritius For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income | Download |
| 7 | Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur | Download |
| 8 | Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong | Download |
| 9 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu | Download |
| 10 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak | Download |
| 11 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin | Download |
| 12 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Dan Balikpapan | Download |
| 13 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau | Download |
| 14 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung | Download |
| 15 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay | Download |
| 16 | Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli-Kaligawe Sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol, Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Srondol-Jatingaleh | Download |
| 17 | Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan | Download |
| 18 | Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan | Download |
| 19 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997 | Download |
| 20 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Pembuatan Mobil Nasional | Download |
| 21 | Perdagangan Cengkeh | Download |
| 22 | Impor Kapal Niaga Dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru Dan Bukan Baru | Download |
| 23 | Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia Di Bidang Pengendalian Moneter | Download |
| 24 | Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Persero Dan Bank Pembangunan Daerah Yang Telah Diizinkan Melakukan Kegiatan Dalam Valuta Asing | Download |
| 25 | Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon - Kanci Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol | Download |
| 26 | Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum | Download |
| 27 | Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional | Download |
| 28 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan | Download |
| 29 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998 | Download |
| 30 | Pengangkatan Penasehat Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan | Download |
| 31 | Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara | Download |
| 32 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 | Download |
| 33 | Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser | Download |
| 34 | Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional | Download |
| 35 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995 | Download |
| 36 | Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan | Download |
| 37 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 | Download |
| 38 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta | Download |
| 39 | Pencabutan Atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atass Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian | Download |
| 40 | Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Kamboja | Download |
| 41 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 Tentang Pengesahan International Convention On The Establishment Of An International Fund For Compensation For Oil Pollution Damage, 1971 | Download |
| 42 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mozambik Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik | Download |
| 43 | Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia | Download |
| 44 | Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of South Africa | Download |
| 45 | Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Lao People's Democratic Republic | Download |
| 46 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | Download |
| 47 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan | Download |
| 48 | - | - |
| 49 | Pengesahan Additional Protocol To The Constitution Of The Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Asia - Pasifik) | Download |
| 50 | Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Download |
| 51 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional | Download |
| 52 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Djibouti Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik | Download |
| 53 | Pengesahan Protocol To Implement The Initial Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services | Download |
| 54 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998 | Download |
| 55 | Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang | Download |
| 56 | Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta | Download |
| 57 | Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol | Download |
| 58 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural | Download |
| 59 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator | Download |
| 60 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara | Download |
| 61 | Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen | Download |
| 62 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara | Download |
| 63 | Tugas Susunan Dan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia | Download |
| 64 | Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara | Download |
| 65 | Pengesahan Amendment To Article 43 Paragraph 2 Of The Convention On The Rights Of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) | Download |
| 66 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996 | Download |
| 67 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 | Download |
| 68 | Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja | Download |
| 69 | Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Download |
| 70 | Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | Download |
| 71 | Badan Pertimbangan Kepegawaian | Download |
| 72 | Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara | Download |
| 73 | Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Serta Proyek Dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Di Bidang Infrastruktur | Download |
| 74 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah | Download |
| 75 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995 | Download |
| 76 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Download |
| 77 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara | Download |
| 78 | Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Download |
| 79 | Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara | Download |
| 80 | Pemberian Amnesti Dan Atau Abolisi Kepada Sdr. Dr.Muchtar Pakpahan, S.H.Dan Sdr. Dr.Ir. Sri Bintang Pamungkas | Download |
| 81 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998 | Download |
| 82 | Pemberian Amnesti Kepada Sdr. Nuku Sulaeman Dan Sdr. Andi Syahputra Dan Pemberian Abolisi Kepada Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.H.Hum, Sdr. Gadis Arvia Efendi Dan Sdr. Wilasih Nophiana K.A. | Download |
| 83 | Pengesahan Konvensi Ilo No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi | Download |
| 84 | Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok | Download |
| 85 | Pemberian Amnesti Kepada Cancio Antoni H.G. Dan Lain-Lain Sebanyak 8 (Delapan) Orang Terpidana, Dan Pemberian Abolisi Kepada Juvinal Dos Santos Monis Dan Lain-Lain Sebanyak 8 (Delapan) Orang Tersangka | Download |
| 86 | Badan Pusat Statistik | Download |
| 87 | Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional | Download |
| 88 | Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Afrika Selatan | Download |
| 89 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik | Download |
| 90 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 91 | Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman | Download |
| 92 | Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat Yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) | Download |
| 93 | Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat | Download |
| 94 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 | Download |
| 95 | Pembentukan Badan Retrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) | Download |
| 96 | Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanam Modal | Download |
| 97 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 Tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum | Download |
| 98 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 | Download |
| 99 | Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan | Download |
| 100 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator | Download |
| 101 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara | Download |
| 102 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen | Download |
| 103 | Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara | Download |
| 104 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Negara | Download |
| 105 | Pemberian Amnesti Kepada Achmad Taufik Bin Abu Bakar Dkk Sebanyak 6 Orang Terpidana Dan Pemberian Abolisi Kepada Asep Ilyas Fm Bin Kh. Jusuf Sidiq Dkk Sebanyak 44 Orang. | Download |
| 106 | Tim Dokter Ahli Presiden Dan Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden | Download |
| 107 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 108 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Mongolia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 109 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 110 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Mauritius On The Promotion And Protection Of Investments | Download |
| 111 | Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina | Download |
| 112 | Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan | Download |
| 113 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal | Download |
| 114 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal | Download |
| 115 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal | Download |
| 116 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah | Download |
| 117 | Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi | Download |
| 118 | Tim Pemantau Ketahanan Pangan | Download |
| 119 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995 | Download |
| 120 | Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero Dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Pinjaman Luar Negeri | Download |
| 121 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8i Tahun 1998 | Download |
| 122 | Kabinet Reformasi Pembangunan | Download |
| 123 | Pemberian Amnesti Kepada Terpidana Pedro Da Luz Dan Lain-Lain (Sebanyak 18 Orang Terpidana), Abolisi Kepada Tersangka Moh. Arif Alias Arif Kusno Dan Lain-Lain (Sebanyak 7 Orang Tersangka). | Download |
| 124 | Pemberian Rehabilitasi Sdr. Almarhum Hartono Rekso Dharsono. | Download |
| 125 | Pemberian Amnesti Dan Rehabilitasi Kepada Terpidana Abdul Qadir Djaelani. | Download |
| 126 | Pemberian Amnesti Dan Rehabilitasi Kepada Terpidana Ir. H. M. Sanusi. | Download |
| 127 | Pemberian Amnesti Dan Rehabilitasi Kepada Terpidana Drs. Haji Andi Mappetahang Fatwa. | Download |
| 128 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998 | Download |
| 129 | Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia | Download |
| 130 | Pengesahan Asean Agreement On Customs (Persetujuan Asean Di Bidang Kepabeanan) | Download |
| 131 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983 | Download |
| 132 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 Tentang Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia | Download |
| 133 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998 | Download |
| 134 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator | Download |
| 135 | Pengesahan The United Nations Convention To Combat Desertification In Those Countries Experiencing Serious Drought And/Or Desertification, Particularly In Africa (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Memerangi Penggurunan Di Negara-Negara Yang Mengalami Kekeringan Dan/Atau Penggurunan Yang Serius,Terutama Di Afrika) | Download |
| 136 | Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen | Download |
| 137 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila | Download |
| 138 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 | Download |
| 139 | Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara | Download |
| 140 | Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1998/1999 | Download |
| 141 | Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 | Download |
| 142 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998 | Download |
| 143 | Badan Administrasi Kepegawaian Negara | Download |
| 144 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998 | Download |
| 145 | Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika, Dan Paniai | Download |
| 146 | Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan | Download |
| 147 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Romania Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 148 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of South Africa For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income | Download |
| 149 | Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of Belgium For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol | Download |
| 150 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berhubungan Dengan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 151 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 152 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Kuwait Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Modal | Download |
| 153 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 154 | Pengesahan Protocol On The Extension Of The Cooperation Agreement Between The European Community And The Member Countries Of Asean To The Socialist Republic Of Vietnam | Download |
| 155 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protocol | Download |
| 156 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Uni Emirat Arab Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol | Download |
| 157 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Mongolia Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 158 | Pengesahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Dan Penghindaran Pajak Atas Penghasilan Antara Republik Indonesia Dan Republik Venezuela Beserta Protokol | Download |
| 159 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Suriah Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 160 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol | Download |
| 161 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Laba Usaha) | Download |
| 162 | Penunjukan Pengacara Dan Penasehat Hukum Indonesia Untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan Dan Pulau Sipadan Di Mahkamah Internasional | Download |
| 163 | Sekolah Tinggi Ilmu Statistik | Download |
| 164 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare | Download |
| 165 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram | Download |
| 166 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima | Download |
| 167 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui | Download |
| 168 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka Dan Kendari | Download |
| 169 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora Dan Viqueque | Download |
| 170 | Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas Dan Barito | Download |
| 171 | Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang | Download |
| 172 | Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia | Download |
| 173 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998 | Download |
| 174 | Pemanfaatan Kapal Ikan Asing Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara | Download |
| 175 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Kerjasama Teknik Dan Ilmu Pengetahuan | Download |
| 176 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Suriah Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 177 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol | Download |
| 178 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mali Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik | Download |
| 179 | Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Download |
| 180 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 Tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Download |
| 181 | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan | Download |
| 182 | Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara | Download |
| 183 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | Download |
| 184 | Tim Koordinasi Dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional | Download |
| 185 | Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa | Download |
| 186 | Tim Koordinasi Telematika Indonesia | Download |
| 187 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 Tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT Kiani Kertas | Download |
| 188 | Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang | Download |
| 189 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995 | Download |
| 190 | Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial | Download |
| 191 | Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum | Download |
| 192 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998 | Download |
| 193 | Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat | Download |
| 194 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | Download |
| 195 | Koordinasi Pelaksanaan Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong Dan Trikora | Download |
| 196 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | Download |
| 197 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | Download |
| 198 | Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani | Download |
| 199 | Tunjangan Dosen | Download |
| 200 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of Bangladesh Concerning The Promotion And Protection Of Investment | Download |
| 201 | Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 202 | Pemberian Amnesti Kepada Sdr. Alfonso Manuel Alias Matitfei Dan Lain-Lain (Sebanyak 7 Orang Terpidana), Abolisi Kepada Sdr. Alipio Pascoal Gusmao Dan Lain-Lain (Sebanyak 22 Orang Tersangka) | Download |
| 203 | Pemberian Rehabilitasi Kepada Sdr. Abdul Gani Mansyur Dan Lain-Lain (Sebanyak 26 Orang) | Download |
| 204 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 | Download |
| 62/M | Pembentukan Kabinet Pembangunan VII | Download |
Open all
Close all