| Nomor | Tentang | Dokumen |
| 1 | Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik 'Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | Download |
| 2 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984 | Download |
| 3 | Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia Pada Dana Moneter Internasional | Download |
| 4 | Pengesahan Agreement On The Rescue Of Astronauts, The Return Of Astronauts And The Return Of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan Tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot Dan Pengembalian Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antariksa) | Download |
| 5 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan Concerning The Promotion And Protection Of Investments | Download |
| 6 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 | Download |
| 7 | Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu | Download |
| 8 | Lembaga Administrasi Negara | Download |
| 9 | Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai | Download |
| 10 | Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Download |
| 11 | Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong-Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol | Download |
| 12 | Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka | Download |
| 13 | Pengesahan Fifth Protocol To The General Agreement On Trade In Services Beserta Lampirannya | Download |
| 14 | Pengesahan Amended Convention On The International Mobile Satellite Organization (Konvensi Tentang Organisasi Satelit Bergerak Internasional Yang Telah Diubah) | Download |
| 15 | Penempatan Saudara Xanana Gusmao Ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus | Download |
| 16 | Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum | Download |
| 17 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu | Download |
| 18 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani | Download |
| 19 | Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri | Download |
| 20 | Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri | Download |
| 21 | Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/Mpr/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif | Download |
| 22 | Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) Republik Indonesia Di Lisbon, Portugal | Download |
| 23 | - | - |
| 24 | Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia | Download |
| 25 | Hari Film Nasional | Download |
| 26 | Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Negeri | Download |
| 27 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila | Download |
| 28 | Pengesahan Framework Agreement On The Asean Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi Asean) | Download |
| 29 | Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia | Download |
| 30 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998 | Download |
| 31 | Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang 'Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) | Download |
| 32 | Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000 | Download |
| 33 | Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 | Download |
| 34 | Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka | Download |
| 35 | Pengesahan Agreement On The Recognition Of Commercial Vehicle Inspection Certificates For Goods Vehicles And Public Service Vehicles Issued By Asean Member Countries | Download |
| 36 | Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Spanyol Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal Beserta Protokol | Download |
| 37 | Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal | Download |
| 38 | Jenis Dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara | Download |
| 39 | Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara | Download |
| 40 | Dewan Pembina Industri Strategis | Download |
| 41 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999 | Download |
| 42 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/Mpr/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif | Download |
| 43 | Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur | Download |
| 44 | Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden | Download |
| 45 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kuba Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 46 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Zimbabwe Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 47 | Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002 | Download |
| 48 | Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform | Download |
| 49 | Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia | Download |
| 50 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 51 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan Dan Kerjasama Yang Lebih Erat Dan Pembentukan Konsultasi Bilateral | Download |
| 52 | Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969) | Download |
| 53 | Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Sebagai Hari Libur Nasional | Download |
| 54 | Pengesahan General Agreement On Development Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia | Download |
| 55 | Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Di Bidang Pelayaran | Download |
| 56 | Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang | Download |
| 57 | Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat | Download |
| 58 | Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan | Download |
| 59 | Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan | Download |
| 60 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 61 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Rumania Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 62 | Inspektur Jenderal Pembangunan | Download |
| 63 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan | Download |
| 64 | Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional | Download |
| 65 | Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional Dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional | Download |
| 66 | Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Download |
| 67 | Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah | Download |
| 68 | Pemberian Amnesti Kepada Dita Indah Sari | Download |
| 69 | Pengurangan Masa Pidana (Remisi) | Download |
| 70 | Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Centre For Space Science And Technology Education In Asia And The Pacific-Affiliated To United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Antariksa Di Asia Dan Pasifik - Berafiliasi Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa) | Download |
| 71 | Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika | Download |
| 72 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997 | Download |
| 73 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991 | Download |
| 74 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Panitera | Download |
| 75 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | Download |
| 76 | Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii (Kabupaten/Kota) Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | Download |
| 77 | Lembaga Sandi Negara | Download |
| 78 | Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Centre For Energy | Download |
| 79 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Namibia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik | Download |
| 80 | Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah | Download |
| 81 | Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara | Download |
| 82 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Negara | Download |
| 83 | Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat | Download |
| 84 | Pemanfaatan Seni Dan Budaya | Download |
| 85 | Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara | Download |
| 86 | Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia | Download |
| 87 | Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil | Download |
| 88 | Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh | Download |
| 89 | Komite Kebijakan Sektor Keuangan | Download |
| 90 | Komite Penilaian Independen | Download |
| 91 | Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional | Download |
| 92 | Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Untuk Dpr, DPRD I, Dan DPRD II Secara Nasional | Download |
| 93 | Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Ikip) Menjadi Universitas | Download |
| 94 | Dewan Riset Nasional | Download |
| 95 | Badan Kepegawaian Negara | Download |
| 96 | Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000 | Download |
| 97 | Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang | Download |
| 98 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik | Download |
| 99 | Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002 | Download |
| 100 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara | Download |
| 101 | Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | Download |
| 102 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 | Download |
| 103 | Pengesahan Second Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara) | Download |
| 104 | Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization | Download |
| 105 | Komite Nasional Keselamatan Transportasi | Download |
| 106 | Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana | Download |
| 107 | Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur | Download |
| 108 | Pemberian Amnesti Kepada Sdr. Jose Alexandre Gosmao Alias Kay Rala Xanana Gosmao Alias Xanana | Download |
| 109 | Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige Dan Kejaksaan Negeri Panyabungan | Download |
| 110 | Dewan Buku Nasional | Download |
| 111 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil | Download |
| 112 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 Tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur | Download |
| 113 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik | Download |
| 114 | Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur | Download |
| 115 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 | Download |
| 116 | Badan Koordinasi Narkotika Nasional | Download |
| 117 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal | Download |
| 118 | Penentuan Dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie Dan Aceh Utara | Download |
| 119 | Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI) | Download |
| 120 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 | Download |
| 121 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 | Download |
| 122 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 | Download |
| 123 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri | Download |
| 124 | Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Ikip) Semarang, Bandung, Dan Medan Menjadi Universitas | Download |
| 125 | Bahan Peledak | Download |
| 126 | Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara | Download |
| 127 | Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara | Download |
| 128 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan | Download |
| 129 | Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services | Download |
| 130 | Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa | Download |
| 131 | Pemberian Rehabilitasi Kepada Sdr. Drs. Hasbi Abdullah | Download |
| 132 | Penugasan Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
| 133 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
| 134 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara | Download |
| 135 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator | Download |
| 136 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen | Download |
| 137 | Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia | Download |
| 138 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Download |
| 139 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
| 140 | Tunjangan Khusus Bagi Veteran Republik Indonesia Penerima Tunjangan Veteran Yang Menetap Dan Bertempat Tinggal Di Daerah Propinsi Irian Jaya | Download |
| 141 | Sekretariat Presiden | Download |
| 142 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
| 143 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
| 144 | Dewan Ekonomi Nasional | Download |
| 145 | Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan | Download |
| 146 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Menteri Negara Koordinator | Download |
| 147 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen | Download |
| 148 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan | Download |
| 149 | Sekretariat Presiden | Download |
| 150 | Penasehat Wakil Presiden | Download |
| 151 | Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, Dan Tim Kerja Riau | Download |
| 152 | Badan Kesejahteraan Sosial Nasional | Download |
| 153 | Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional | Download |
| 154 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional | Download |
| 155 | Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman | Download |
| 156 | Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden | Download |
| 157 | Pemberian Amnesti Kepada Sdr. Marsudi, Dkk | Download |
| 158 | Pemberian Amnesti Kepada Sdr. Fransisco Soares, Dkk. Dan Abilisi Kepada Bernardo Da Silva, Dkk | Download |
| 159 | Pemberian Amnesti Kepada Sdr. Budiman Sujatmiko, Dkk | Download |
| 160 | Pemberian Amnesti Kepada Sdr. Petrus Hari Hariyanto | Download |
| 161 | Dewan Maritim Indonesia | Download |
| 162 | Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I | Download |
| 163 | Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat | Download |
| 164 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan | Download |
| 165 | Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional | Download |
| 166 | Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara | Download |
| 167 | Pengesahan Protocol To Amend The Agreement Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Philippines, The Republic Of Singapore, And The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of Investments (Protokol Perubahan Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah-Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand Untuk Peningkatan Dan Perlindungan Investasi) | Download |
| 168 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Seychelles For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income | Download |
| 169 | Pengesahan Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (Perjanjian Kerangka Kerja Asean Mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit) | Download |
| 170 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
| 171 | Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara | Download |
| 172 | Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan | Download |
| 173 | Pemberian Amnesti Kepada Sdr. Marten Rumbiak Dkk Dan Abolisi Kepada Sdr. Adarce Burdan Dkk | Download |
| 174 | Remisi | Download |
| 175 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 Tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan | Download |
| 176 | Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program | Download |
| 177 | Komite Kebijakan Sektor Keuangan | Download |
| 178 | Pengesahan Agreement Relating To The Implementation Of Part Xi Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 | Download |
| 203/M | Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Pertimbangan Perfilman Nasional | Download |
| 263/M | Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film | Download |
| 355/M | Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004 | Download |
Open all
Close all