Nomor | Tentang | Dokumen |
1 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator | Download |
2 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara | Download |
3 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen | Download |
4 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara | Download |
5 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen | Download |
6 | Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha | Download |
7 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara | Download |
8 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan | Download |
9 | Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Download |
10 | Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Kasus Theys Hiyo Eluay | Download |
11 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, Dan Pengadilan Agama Lewoleba | Download |
12 | Tim Kerja Dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang | Download |
13 | Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo | Download |
14 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
15 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara | Download |
16 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 | Download |
17 | Badan Narkotika Nasional | Download |
18 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional | Download |
19 | Hari Tahun Baru Imlek | Download |
20 | Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional | Download |
21 | Rincian Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002 | Download |
22 | Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan | Download |
23 | Tunjangan Jabatanfungsional Auditor | Download |
24 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
25 | Pengesahan Instruments Amending The Constitution And The Convention Of The International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi Dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998) | Download |
26 | Pengesahan Amendments Of The Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization Intelsat (Perubahan Terhadap Perjanjian Berkaitan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat) | Download |
27 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Download |
28 | Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia | Download |
29 | Staf Khusus Wakil Presiden | Download |
30 | Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepanjen Dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru | Download |
31 | Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Download |
32 | Pengesahan International Coffee Agreement, 2001(Perjanjian Kopi Internasional, 2001) | Download |
33 | Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut | Download |
34 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 | Download |
35 | Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang | Download |
36 | Pengesahan Ilo Convention No. 88 Concerning The Organization Of The Employment Service (Konvensi Ilo No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) | Download |
37 | Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme Of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean) | Download |
38 | Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional Untuk Konflik Maluku | Download |
39 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
40 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara | Download |
41 | Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Ke Negara Timor Lorosae | Download |
42 | Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara | Download |
43 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Kerjasama Kebudayaan Dan Pendidikan | Download |
44 | Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia | Download |
45 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen | Download |
46 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 | Download |
47 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen | Download |
48 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 | Download |
49 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama | Download |
50 | Pemberian Uang Kehormatan Bagi Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur Dan Kabupaten Se Propinsi Timor Timur | Download |
51 | Pengesahan Convention On Facilitation Of International Maritime Traffic, 1965 (Konvensi Tentang Kemudahan Lalulintas Maritim Internasional, 1965) | Download |
52 | Pengesahan Proposed Fourth Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional) | Download |
54 | Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor | Download |
55 | Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2003 | Download |
56 | Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, Dan Menengah | Download |
57 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina | Download |
58 | Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari | Download |
59 | Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak | Download |
60 | Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian | Download |
61 | Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan | Download |
62 | Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Dan Pengadilan Agama Tilamuta | Download |
63 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
64 | Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc | Download |
65 | Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara | Download |
66 | Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, Dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional | Download |
67 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000 | Download |
68 | Tunjangan Khusus Provinsi Papua | Download |
69 | Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia | Download |
70 | Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia | Download |
72 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
73 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
74 | Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta Dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat | Download |
75 | Pengesahan Agreement Establishing The Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam Untuk Pembangunan Sektor Swasta) | - |
76 | Pengesahan Protocol 8 Sanitary And Phytosanitary Measures To Implement The Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (Protokol 8 Ketentuan-Ketentuan Di Bidang Sanitasi Dan Fitosanitasi Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Tentang Kemudahan Bagi Barang-Barang Dalam Transit Asean) | Download |
77 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri Dan Pemerintah Republik Philipina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
78 | Pengesahan Protocol To Amend The Framework Agreement On The Asean Investment Area (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi Asean) | - |
79 | Pengesahan Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Economic, Scientific, And Technical Cooperation | - |
80 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri Dan Pemerintah Republik Estonia Tentang Kerjasama Kebudayaan | - |
81 | Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua Dalam Perjanjian Di Bidang Jasa Asean) | Download |
82 | Perubahan Atas Keppres 136-1998 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen | - |
83 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air | Download |
84 | Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor | Download |
85 | Perubahan Keppres Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama | - |
86 | Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa | Download |
87 | Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak | Download |
88 | Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak | Download |
89 | Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | Download |
90 | Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Download |
6/M | Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia | Download |
Cari ...
Senin, 21 Desember 2009
Browse » Home