Nomor | Tentang | Dokumen |
1 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Intergovernmental Organization For Marketing Information And Technical Advisory Services For Fishery Products In The Asia Pacific Region (Infofish) | Download |
2 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol | Download |
3 | Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi | Download |
4 | Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana | Download |
5 | Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Download |
6 | Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999 | Download |
7 | Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno | Download |
8 | Badan Amil Zakat Nasional | Download |
9 | Tunjangan Dosen | Download |
10 | Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan | Download |
11 | Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia | Download |
12 | Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak | Download |
13 | Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional | Download |
14 | Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung | Download |
15 | Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar Dan Tanda-Tanda Kehormatan | Download |
16 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 | Download |
17 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen | Download |
18 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization | Download |
19 | Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Gorontalo Menjadi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Dan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Singaraja Menjadi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja | Download |
20 | Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Tingkat Tinggi Xi Kelompok-15 | Download |
21 | Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas | Download |
22 | Badan Pengelola Dana Abadi Umat | Download |
23 | Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno | Download |
24 | Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara | Download |
25 | Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik | Download |
26 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
27 | Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya Dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram | Download |
28 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik | Download |
29 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
30 | Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi Dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional | Download |
31 | Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makassar | Download |
32 | Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Download |
33 | Pengesahan Amendments Agreement Establishing The Asia Pacific Institute For Broadcasting Development (Perubahan Atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik) | Download |
34 | Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara | Download |
35 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000 | Download |
36 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara Koordinator | Download |
37 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 | Download |
38 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen | Download |
39 | Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumen (P3d) Kepada Pemerintah Daerah | Download |
40 | Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah | Download |
41 | Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan | Download |
42 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001 | Download |
43 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 | Download |
44 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal | Download |
45 | Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Download |
46 | Mengabulkan Permohonan Ekstradisi Yang Diajukan Pemerintah Philippina Atas Nama Dennis Austin Standeffer, Warga Negara Amerika Serikat Yang Dituduh Melakukan Kejahatan Perkosaan Dalam Wilayah Yurisdikasi Negara Philippina | Download |
47 | Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi | Download |
48 | Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Download |
49 | Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain | Download |
50 | Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor Dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang | Download |
51 | Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua New Guinea | Download |
52 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Sekretariat Negara | Download |
53 | Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | Download |
54 | Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia | Download |
55 | Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia | Download |
56 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik | Download |
57 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara | Download |
58 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 | Download |
59 | Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian | Download |
60 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001 | Download |
61 | Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran | Download |
62 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 | Download |
63 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen | Download |
64 | Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 | Download |
65 | Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 | Download |
66 | Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 | Download |
67 | Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 | Download |
68 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu | Download |
69 | Komite Nasional Agenda Habitat Ii | Download |
70 | Pembentukan Komisi Pemilihan Umum | Download |
71 | Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir | Download |
72 | Komite Olahraga Nasional Indonesia | Download |
73 | Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Download |
74 | Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Download |
75 | Pengesahan E-Asean Framework Agreement (Kerangka Persetujuan E-Asean) | Download |
76 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Agreement On C.A.B. International | Download |
77 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia | Download |
78 | Komite Akreditasi Nasional | Download |
79 | Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran | Download |
80 | Penetapan Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren – Bintaro Viaduct Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Serta Besarnya Tarif Tol | Download |
81 | Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur | Download |
82 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 | Download |
83 | Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | Download |
84 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan | Download |
85 | Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura | Download |
86 | Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Foundation On The Headquarters Seat Of The Foundation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Yayasan Asean Tentang Kedudukan Markas Besar Yayasan Asean) | Download |
87 | Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan | Download |
88 | Memberikan Abolisi Kepada Sdr. Drs. Wimanjaya K. Liotohe. | Download |
89 | Tunjangan Hakim | Download |
90 | Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar | Download |
91 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari | Download |
92 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar Dan Tanda-Tanda Kehormatan | Download |
93 | Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia Dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia | Download |
94 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api | Download |
95 | Pendirian Universitas Malikussaleh | Download |
96 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | Download |
97 | Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia | Download |
98 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
99 | Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002 | Download |
100 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator | Download |
101 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara | Download |
102 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen | Download |
103 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen | Download |
104 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I | Download |
105 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
106 | Pengesahan Convention On Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir) | Download |
107 | Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Koordinator | Download |
108 | Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara | Download |
109 | Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen | Download |
110 | Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen | Download |
111 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi | Download |
112 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
113 | Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama | Download |
114 | Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran | Download |
115 | Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara Dan Peralatan, Keuangan Serta Dokumen Dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator Yang Dibentuk/ Dihapus/ Digabung/ Diubah Statusnya | Download |
116 | Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum | Download |
117 | Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden | Download |
118 | Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Tripoli, Libya, Dan Di Sufa, Fiji, Dan Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Guangzhou, Cina | Download |
119 | Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka | Download |
120 | Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat | Download |
121 | Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus | Download |
122 | Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara | Download |
123 | Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air | Download |
124 | Komite Penanggulangan Kemiskinan | Download |
125 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pelayaran Niaga | Download |
126 | Hari Nusantara | Download |
127 | Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan | Download |
128 | Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno | Download |
129 | Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran | Download |
130 | Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita Dan Jurusita Pengganti | Download |
131 | Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 | Download |
132 | Dewan Ketahanan Pangan | Download |
133 | Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | Download |
190/M | Pengangkatan Kepala Lembaga Informasi Nasional | Download |
228/M | Membentuk Kabinet Gotong Royong Danterhitung Mulai Saat Peleantikan Mengangkat Sebagai Menteri Negara | Download |
229/M | Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara ( BIN ) | Download |
Cari ...
Senin, 21 Desember 2009
Browse » Home