Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	S-12/K/1985	1985	Kelancaran Penyerahan Kasus Kepada Kejaksaan Agung
2	S-20/K/1985	1985	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional
3	S-29/ K/ 1985	1985	Penentuan Jumlah Kerugian Negara
4	S-100/K/1985	1985	Prosedur Penyidikan Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Bpkp
5	SE-117/K/1985	1985	Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
6	SE-747/K/1985	1985	Surat Edaran Mengenai Kerahasiaan Identitas Pelapor
7	797/K/1985	1985	Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern Bumn/Bumd
8	S-243/K/1986	1986	Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut
9	S-627/K/1987	1987	Penjatuhan Sanksi Terhadap Kontraktor/Rekanan
10	S-1189/K/1988	1988	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
11	S-4/K/1989	1989	Pelaksanaan Kerjasama Bpkp Dan Kejaksaan Agung
12	SE-233/K/1989	1989	Pemeriksaan Kemudian (Post Audit) Atas Pengadaan Barang Dan Jasa
13	410/K/1989	1989	Penggunaan Teknik Sampling Dalam Pemeriksaan Di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
14	SE-411/K/1989	1989	Penggunaan Teknik Sampling Dalam Pemeriksaan Di Lingkungan Spi - Bumn/Bumd Dan Badan Usaha Lainnya Milik Negara
15	S-205/K/1992	1992	Nama Bpkp Dalam Bahasa Inggris
16	S-445/K/1993	1993	Penjagaan Indepedensi
17	S-509/K/1994	1994	Uji Coba Penyesuaian Jam Kerja
18	S- 758 /K/1994	1994	Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas
19	S - 04.02.00 - 319/K/2000	2000	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
20	S-11.00.00-361/K/2000	2000	Pembentukan Sekretariat Humas Pada Perwakilan Bpkp
21	S - 03.01.01-514/K/2000	2000	Percepatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Saldo Temuan Pemeriksaan Bpkp
22	S-04.00.02-680/K/2000	2000	Pembentukan Satgas Akip Pada Setiap Kantor Perwakilan Bpkp
23	S-01.00.00-782/K/2000	2000	Penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan Apfp Tahu 2001
24	S-04.02.00-125/k/2002	2002	Koordinasi Pengawasan Bpkp Dengan Apfp Lain