Peraturan Desa

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	1	1992	Penetapan Fungsi Dan Wilayah Hutan Adat Temedak Untuk Perlindungan Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Desa Keluru
2	03/2004A/KD-DB/VIII/98	1998	Keputusan Masyarakat Desa Blongko Kecamatan Tenga Daerah Tingkat II Minahasa Tentang Perlindungan Wilayah Pesisir Dan Laut
3	04/2004A1KD-DB/XI/99	1999	Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko
4	3	1999	Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise
5	02/SKHT-Bnt/IX/2000	2000	Pengangkatan Kelompok Pengelola Kawasan Pelestarian Laut Desa Bentenan
6	01/2028/PD-DT/VIII/2000	2000	Daerah Perlindungan Laut
7	02/2028/SK-HT/IX/2000	2000	Pemanfaatan Danperlindungan Bersama Wilayah Pesisir Pantai Talise
8	03/2028/SK-DT/VIII/2000	2000	Pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut Dusun I (Kampung)
9	02/SKHT-Tbk/VII/00	2000	Pembentukan Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Tumbak
10	01/2028/PD-DT/VIII/2000	2000	Daerah Perlindungan Laut
11	1	2001	Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Rekomendasi Dan Intruksi Kepala Desa
12	2	2001	Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13	3	2001	Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
14	4	2001	Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa
15	5	2001	Pedoman Pemilihan Kepala Desa
16	6	2001	Sumber Dan Pedoman Pemungutan Pendapatan Desa
17	7	2001	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
18	8	2001	Keuangan Pemerintahan Desa
19	9	2001	Anggaran Keuangan Badan Perwakilan Desa
20	10	2001	Pedoman Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dan Pinjaman Desa
21	1	2001	Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Rekomendasi Dan Instruksi Kepala Desa
22	2	2001	Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
23	3	2001	Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
24	4	2001	Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa
25	5	2001	Pedoman Pemilihan Kepala Desa
26	6	2001	Sumber Dan Pedoman Pemungutan Pendapatan Desa
27	7	2001	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
28	8	2001	Keuangan Pemerintahan Desa
29	9	2001	Anggaran Keuangan Badan Perwakilan Desa
30	10	2001	Pedoman Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dan Pinjaman Desa
31	01/KPTS.D/D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Retribusi Perahu Pos Angkutan Penumpang Trayek Debut-Tetoat Dan Debut Dian Pulau
32	02/KPTS.D/D/2001	2001	Enis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Retribusi Penggunaan Terminal Desa
33	03/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Pungutan Pencaharian Ikan Dengan Menggunakan Bagan Dalam Wilayah Petuanan Desa Debut
34	04/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Pengelolaan Administrasi Desa
35	05/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Pendaftaran Penduduk Baru
36	06/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Retribusi Pendaratan Ikan Di Kawasan Pelabuhan/Dermaga Desa Debut
37	07/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Retribusi Penimbunan Barang Dagangan Dan Bahan Bangunan Di Kawasan Dermaga/Pelabuhan Desa Debut
38	09/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Iuran Wajib Kepala Keluarga
39	11/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Retribusi Menyangkut Penggunaan Potensi Lahan Laut Dan Pengambilan Hasil Laut Dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut
40	12/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Pengambilan Hasil Laut Berupa Lola, Teripang Dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut
41	13/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Retribusi Bahan Galian Golongan “C” Yang Diambil Dari Wilayah Petuanan Desa Debut
42	14/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Pengelolaan Administrasi Izin Membangun
43	15/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Izin Melaksanakan Penimbunan Daerah Pantai
44	16/KPTS.D/ D/2001	2001	Tata Ruang Desa
45	17/KPTS.D/ D/2001	2001	Jenis Pungutan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Pengelolaan Administrasi Penjualan Tanah Dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut
46	18/KPTS.D/ D/2001	2001	Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Debut Tahun Anggaran 2001
47	19/KPTS.D/ D/2001	2001	Program Kerja Tahun Anggaran 2001
48	20/KPTS.D/ D/2001	2001	Kegiatan Usaha Dalam Wilayah Hukum Desa Debut
49	1	2001	Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kiarasari
50	1	2001	Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa
51	2	2001	Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
52	3	2001	Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
53	4	2001	Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa
54	5	2001	Pedoman Pemilihan Kepala Desa
55	6	2001	Pedoman Pemekaran Desa
56	7	2001	Sumber Dan Pedoman Pemungutan Pendapatan Desa
57	8	2001	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
58	9	2001	Keuangan Pemerintah Desa
59	10	2001	Anggaran Keuangan Badan Perwakilan Desa
60	11	2001	Pedoman Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dan Pinjaman Desa
61	1	2001	Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Desa, Rekomendasi Dan Intruksi Kepala Desa
62	2	2001	Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
63	4	2001	Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa
64	5	2001	Pedoman Pemilihan Kepala Desa
65	6	2001	Sumber Dan Pedoman Pemungutan Pendapatan Desa
66	7	2001	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
67	8	2001	Keuangan Pemerintahan Desa
68	9	2001	Anggaran Keuangan Badan Perwakilan Desa
69	10	2001	Pedoman Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dan Pinjaman Desa
70	1	2001	Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa
71	2	2001	Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nanggung
72	5	2001	Pedoman Pungutan Administrasi Kependudukan
73	6	2001	Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
74	7	2001	Kedudukan Keuangan Badan Perwakilan Desa Dan Sekretariat BPD
75	8	2001	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 1nggaran 2001
76	9	2001	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
77	10	2001	Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Nanggung
78	11	2001	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
79	1	2001	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Penetapan Serta Pengesahan Anggota BPD
80	4	2001	Permohonan Kembali Tanah Desa Persil Nomor: 44b, 45a, 45b Seluas 9. 030HA. Terletak Di Dusun Nogosari Desa Nogosari
81	11	2001	Pencegahan Dampak Lingkungan Desa Karena Hutan Seluas 108 Ha Di Wilayah Desa Nogosari Telah Rusak/Gundul
82	1	2001	Tata Tertib Badan Perwakilan Desa
83	2	2001	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
84	4	2001	Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Padi Tahun Anggaran 2001
85	1	2001	Pembentukan Desa Parakanmuncang
86	2	2001	Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parakamuncang
87	3	2001	Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
88	4	2001	Badan Perwakilan Desa Serta Tata Cara Pembentukannya
89	5	2001	Pengangkatan Perangkat Desa
90	6	2001	Peraturan Desa Parakanmuncang
91	7	2001	Sumber Pendapatan Desa
92	8	2001	Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
93	9	2001	Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
94	10	2001	Pedoman Pembetukan Lembaga Kemasyrakatan Di Desa Parakanmuncang
95	03/KEP.LHP /2001	2001	Persetujuan Terhadap 4 (Empat) Peraturan Pekon
96	1	2001	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
97	4	2001	Pembentukan Panitia Pencalonan Pelaksanaan Dan Biaya Pemilihan Kepala Dusun Ngembes Desa Penanggungan Kecamatan Trawas Kabupaten  Mojokerto
98	1	2001	Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Rekomendasi Dan Instruksi Kepala Desa
99	2	2001	Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
100	3	2001	Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
101	4	2001	Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
102	5	2001	Pedoman Pemilihan Kepala Desa
103	6	2001	Sumber Dan Pedoman Pemungutan Pendapatan Desa
104	7	2001	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
105	8	2001	Keuangan Pemerintah Desa
106	9	2001	Keuangan Pemerintah Desa
107	10	2001	Pedoman Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dan Pinjaman Desa
108	1	2001	Kelompok Masyarakat Peduli Hutan (KMPH)
109	1	2001	Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Reomendasi Dan Instruksi Kepala Desa
110	2	2001	Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
111	3	2001	Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
112	4	2001	Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa
113	5	2001	Pedoman Pemilihan Kepala Desa
114	6	2001	Sumber Dan Pedoman Pemungutan Pendapatan Desa
115	8	2001	Keuangan Pemerintahan Desa
116	9	2001	Anggaran Keuangan Badan Perwakilan Desa
117	10	2001	Pedoman Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dan Pinjaman Desa
118	2	2001	Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
119	3	2001	Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
120	4	2001	Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa
121	5	2001	Pedoman Pemilihan Kepala Desa
122	7	2001	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
123	8	2001	Keuangan Pemerintahan Desa
124	9	2001	Anggaran Keuangan Badan Perwakilan Desa
125	10	2001	Pedoman Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dan Pinjaman Desa
126	4	2001	Lembaga Pengelolaa Hutan Desa (Lphd) Desa Sokawera
127	01/PD/ARB/ IX-2002	2002	Daerah Perlindungan Laut
128	1	2002	Tata Tertib Pemerintahan Desa
129	2	2002	Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
130	3	2002	Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Laut Desa Bentenan
131	4	2002	Pungutan Iuran Keluarga
132	5	2002	Pengelolaan Air Bersih Desa Bentenan
133	140/KD-TPS/ 16.01/2002	2002	Daerah Pengamanan Laut
134	01/NSG/2002	2002	Perubahan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Situjuah Gadang
135	02/SG/2002	2002	Pemungutan Uang Leges
136	03/NSG/2002	2002	Bentuk Partisipasi Anak Nagari Dalam Pembangunan Nagari
137	07/SG	2002	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2002
138	08/SK-SG/ 2002	2002	Penunjukan Pimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek Dan Bendaharawan Rutin
139	03/PD/HT/ 2001/2002	2002	Daerah Perlindungan Laut Desa Kalinaun
140	02/PERDES/ D.LIH/II/2002	2002	Daerah Perlindungan Laut
141	01/2007/PD. DB/XI/2002	2002	Daerah Perlindungan Laut
142	1	2002	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Penetapan Serta Pengesahan Anggota BPD
143	7	2002	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
144	10	2002	Tatatertib Badan Perwakilan Desa
145	6	2002	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
146	2	2002	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
147	7	2002	Sumber Dan Pedoman Pemungutan Pendapatan Desa
148	1	2002	Teritorial Dan Ulayat Nagari Simarasok
149	2	2002	Tata Cara Pemungutan Penyimpanan Dan Pengeluaran Uang Nagari Simarasok
150	3	2002	Struktur Organisasi Dan Mekanisme Kerja Pemerintahan Nagari Simarasok
151	03/PD/HT/ 2001/2002	2002	Daerah Perlindungan Laut
152	02/MUBES-1/ KSM-SHK/VII/2003	2003	Kelompok Swadaya Masyarakat Sistem Hutan Kerakyatan Lestari Muara Tiga
153	01/PERDES-CB/IV/2003	2003	Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Menjaga Dan Memelihara Hutan
154	02/GS/PERDES/ DPL/2003	2003	Daerah Perlindungan Laut
155	03/PD-GD/ DPL/I-2003	2003	Daerah Perlindungan Laut
156	08/GS/ SK-I/2003	2003	Pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Lautgangga Satu
157	1	2003	Daerah Perlindungan Laut Desa Kahuku
158	1	2003	Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari
159	2	2003	Pengelolaan Tempat Pemandian Batang Tabit
160	3	2003	Pemeliharaan Jalan Dalam Nagari
161	4	2003	Wajib Khatam Al-Qur’an Bagi Murid/ Anak Usia Sltp
162	6	2003	Pas Dari Penjualan Ternak
163	7	2003	Penyakit Masyarakat (Pekat)
164	8	2003	Penyelesaian Sengketa Dan Perkara
165	9	2003	Pelanggaran Hubungan Suami Istri
166	02/PERDES-DLIB/I/2003	2003	Kawasan Perlindungan Laut Desa Libas
167	01/DPL/DM. 2006/II - 2003	2003	Daerah Perlindungan Laut
168	01/MUBES-1/KSM-SHK/VII/2003	2003	Prinsip-Prinsip Dasar Kelompok Di Dusun Muara Tiga
169	04/PERDES-NS/IV/2003	2003	Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Menjaga Dan Memelihara Hutan
170	01/DP/V/PD/2003	2003	Daerah Perlindungan Mangrove
171	1	2003	Pengelolaan Terumbu Karang
172	2	2003	Pengelolaan Hutan Bakau
173	02/PD-DS /I-2003	2003	Daerah Perlindungan Laut
174	1	2003	Daerah Perlindungan Mangrove
175	02/PD-DT /I/2003	2003	Daerah Perlindungan Laut
176	01/DPL/DT /III-2003	2003	Daerah Perlindungan Laut