Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Rabu, 27 Januari 2010

Keputusan Menteri Perhubungan

No. Nomor Tahun Tentang
1 KM.188/A/AJ.403/Phb-86 1986 Topi Pengaman (Helm) Sebagai Perlengkapan Teknis Kendaraan Bermotor Dan Penggunaannya Bagi Pengemudi Dan Penumpang
2 KM.61/AL.305/Phb-87 1987 Pembinaan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut
3 KM.14 1992 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4 KM.61 1993 Rambu- Rambu Lalulintas Di Jalan
5 KM.62 1993 Alat Pemberi Syarat Lalu Lintas
6 KM.63 1993 Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya.
7 KM.65 1993 Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
8 66 1993 Fasilitas Parkir Untuk Umum
9 67 1993 Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Dl Jalan
10 68 1993 Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum
11 69 1993 Penyelenggaraan Angkutan Barang Dl Jalan
12 71 1993 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
13 72 1993 Perlengkapan Kendaraan Bermotor
14 74 1993 Biaya Administrasi Kendaraan Bermotor
15 76 1993 Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Dan Surat Izin Mengemudi
16 3 1994 Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan
17 4 1994 Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan
18 6 1994 Tanda-Tanda Khusus Bagi Penderita Cacad Tuna Netra Dan Cacao Tuna Rungu Dalam Berlalu Lintas Di Jalan
19 36 1994 Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor
20 5 1995 Penimbangan Kendaraan Bermotoir Dl Jalan
21 8 1995 Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 44 Tahun 1990 Tentang Kebijaksanaan Tarif Angkutan Penumpang Dan  Barang
22 31 1995 Terminal Transportasi Jalan
23 KM.40 1996 Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 65 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
24 KM.32 1999 Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
25 KM.4 2000 Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Penyiaran Departemen Perhubungan
26 KM.17 2000 Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalal\I Kegiatan Pelayaran Di Indonesia
27 KM.41 2000 Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Ujian Radio Elektronika Dan Operator Radio, Biaya Ujian Amatir Radio, Biaya Izin Amatir Radio Dan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk
28 KM.42 2000 Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi Dan Permohonan Pengujian Alat / Perangkat Telekomunikasi
29 KM.43 2000 Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
30 KM.45 2000 Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
31 KM 51 2000 Perwakilan Dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/Gsa) Perusahaan Angkutan Udara Asing
32 KM 65 2000 Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang Dan Helikopter
33 KM.2 2001 Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alat Dan Perangkat Telekomunikasi
34 KM.3 2001 Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi
35 KM.4 2001 Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
36 KM.5 2001 Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
37 KM.6 2001 Perusahaan Angkutan Udara Asing Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Registrar Asing Dari Dan Ke Indonesia Dan Pesawat Udara Registrar Indonesia Di Luar Negeri
38 KM.19 2001 Tarif Jasa Telepon Tetap Dalam Negeri Dan Birofax Dalam Negeri
39 KM.20 2001 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
40 KM.21 2001 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
41 KM 25 2001 Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utility Akrobatik Dan Komuter
42 KM.235 2001 Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Regulator Independen Di Bidang Pos Dan Telekomunikasi
43 KM 8 2002 Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Malam Negeri Kelas Ekonomi
44 KM 9 2002 Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
45 KM.12 2002 Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor Km. 79/Pr.301/Mppt-95 Tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri
46 KM 14 2002 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal
47 KM.23 2002 Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik 
48 KM 24 2002 Penyelenggaraan Pemanduan
49 KM.37 2002 Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan
50 KM 40 2002 Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
51 KM.44 2002 Tatanan Kebandarudaraan Nasional
52 KM.45 2002 Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
53 KM 47 2002 Sertifikasi Operasi Bandar Udara
54 KM.48 2002 Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum
55 KM.54 2002 Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
56 KM 62 2002 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan
57 KM.85 2002 Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi Dan Menggunakan Sabuk Keselamatan
58 KM.15 2003 Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Fm (Frequency Modulation)
59 KM 22 2003 Pengoperasian Kereta Api
60 KM 31 2003 Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
61 KM 17 2004 Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan
62 KM. 28 2004 Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
63 KM.29 2004 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
64 KM.30 2004 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa  Telekomunikasi
65 KM.31 2004 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik
66 KM.32 2004 Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi
67 KM.33 2004 Pengawasan Kompetisi Yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap Dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar
68 KM.34 2004 Kewajiban Pelayanan Universal
69 KM.73 2004 Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau