Keputusan Menteri Perhubungan

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	KM.188/A/AJ.403/Phb-86	1986	Topi Pengaman (Helm) Sebagai Perlengkapan Teknis Kendaraan Bermotor Dan Penggunaannya Bagi Pengemudi Dan Penumpang
2	KM.61/AL.305/Phb-87	1987	Pembinaan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut
3	KM.14	1992	Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4	KM.61	1993	Rambu- Rambu Lalulintas Di Jalan
5	KM.62	1993	Alat Pemberi Syarat Lalu Lintas
6	KM.63	1993	Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya.
7	KM.65	1993	Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
8	66	1993	Fasilitas Parkir Untuk Umum
9	67	1993	Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Dl Jalan
10	68	1993	Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum
11	69	1993	Penyelenggaraan Angkutan Barang Dl Jalan
12	71	1993	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
13	72	1993	Perlengkapan Kendaraan Bermotor
14	74	1993	Biaya Administrasi Kendaraan Bermotor
15	76	1993	Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Dan Surat Izin Mengemudi
16	3	1994	Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan
17	4	1994	Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan
18	6	1994	Tanda-Tanda Khusus Bagi Penderita Cacad Tuna Netra Dan Cacao Tuna Rungu Dalam Berlalu Lintas Di Jalan
19	36	1994	Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor
20	5	1995	Penimbangan Kendaraan Bermotoir Dl Jalan
21	8	1995	Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 44 Tahun 1990 Tentang Kebijaksanaan Tarif Angkutan Penumpang Dan  Barang
22	31	1995	Terminal Transportasi Jalan
23	KM.40	1996	Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 65 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
24	KM.32	1999	Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
25	KM.4	2000	Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Penyiaran Departemen Perhubungan
26	KM.17	2000	Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalal\I Kegiatan Pelayaran Di Indonesia
27	KM.41	2000	Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Ujian Radio Elektronika Dan Operator Radio, Biaya Ujian Amatir Radio, Biaya Izin Amatir Radio Dan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk
28	KM.42	2000	Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi Dan Permohonan Pengujian Alat / Perangkat Telekomunikasi
29	KM.43	2000	Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
30	KM.45	2000	Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
31	KM 51	2000	Perwakilan Dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/Gsa) Perusahaan Angkutan Udara Asing
32	KM 65	2000	Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang Dan Helikopter
33	KM.2	2001	Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alat Dan Perangkat Telekomunikasi
34	KM.3	2001	Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi
35	KM.4	2001	Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
36	KM.5	2001	Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
37	KM.6	2001	Perusahaan Angkutan Udara Asing Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Registrar Asing Dari Dan Ke Indonesia Dan Pesawat Udara Registrar Indonesia Di Luar Negeri
38	KM.19	2001	Tarif Jasa Telepon Tetap Dalam Negeri Dan Birofax Dalam Negeri
39	KM.20	2001	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
40	KM.21	2001	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
41	KM 25	2001	Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utility Akrobatik Dan Komuter
42	KM.235	2001	Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Regulator Independen Di Bidang Pos Dan Telekomunikasi
43	KM 8	2002	Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Malam Negeri Kelas Ekonomi
44	KM 9	2002	Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
45	KM.12	2002	Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor Km. 79/Pr.301/Mppt-95 Tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri
46	KM 14	2002	Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal
47	KM.23	2002	Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik
48	KM 24	2002	Penyelenggaraan Pemanduan
49	KM.37	2002	Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan
50	KM 40	2002	Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
51	KM.44	2002	Tatanan Kebandarudaraan Nasional
52	KM.45	2002	Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
53	KM 47	2002	Sertifikasi Operasi Bandar Udara
54	KM.48	2002	Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum
55	KM.54	2002	Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
56	KM 62	2002	Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan
57	KM.85	2002	Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi Dan Menggunakan Sabuk Keselamatan
58	KM.15	2003	Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Fm (Frequency Modulation)
59	KM 22	2003	Pengoperasian Kereta Api
60	KM 31	2003	Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
61	KM 17	2004	Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan
62	KM. 28	2004	Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
63	KM.29	2004	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
64	KM.30	2004	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa  Telekomunikasi
65	KM.31	2004	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik
66	KM.32	2004	Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi
67	KM.33	2004	Pengawasan Kompetisi Yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap Dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar
68	KM.34	2004	Kewajiban Pelayanan Universal
69	KM.73	2004	Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau