Cari ...

Memuat...
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Jumat, 29 Januari 2010

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

No. Nomor Tahun Tentang
1 632.K/2016/040000/1986 1986 Ketentuan Pensertifikatan Dan Spesifikasi Emas Murni Dan Perak Murni Untuk Ekspor
2 514K/844/DDJP/1992 1992 Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Tentang Penetapan Tarif Luran Tetap Dan Tarif Luran Eksplorasi Atau Luran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum
3 75.K/201/DDJP/1995 1995 Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2202.K/201/M.PE/1994 Tanggal 18 Nopember Mengenal Pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
4 275.KJ2019/DDJP/1995 1995 Tata Cara Dan Persyaratan Usaha Jasa Pertambangan Di Bidang Pertambangan Umum
5 154.KJ27/DDJP/1996 1996 Tata Cara Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Dan Kontrak Karya Batubara (KKB)
6 155.KJ861/DDJP/1996 1996 Tata Cara Pengembalian/ Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
7 208.KI201/DDJP/1996 1996 Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/ Kontrak Karya (KK)/ Kontrak Karya Batubara (KKN) /Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
8 336.K 1996 Jaminan Reklamasi
9 338.K/861/DDJP/1996 1996 Penambahan Ketentuan Pada  Angka 3 Diktum Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 Tentang Tata Cara Pengemballan/Pencairan Dan Jaminan Kesungguhan
10 457.K/201/DDJP/1996 1996 Perubahan Diktum Keenam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 208.K/201/DDJP/ 1996 Tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/ Kontrak Karya (KK)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/ Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
11 687.K/2015/DDJP/1996 1996 Tata Cara Pemberian KP Pengangkutan Dan KP Penjualan Atas Bahan Galian Yang Dlhasilkan Oleh Pihak Ketiga Dalam Melakukan Kegiatan Di Luar Bidang Usaha Pertambangan Umum
12 696.K/20/DDJP/1996 1996 Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Karya
13 697.K/29/DDJP/1996 1996 Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2b Bidang Pertambangan Umum
14 165.KJ213/DDJP/1997 1997 Mekanisme Penyetoran Pengawasan Batubara Bagian Pemerintah
15 149.K/20.01/DDJP/1998 1998 Pemberian Kuasa Pertambangan
16 150.K/20.0I/DDJP/1998 1998 Tata Cara, Persyaratan Dan Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya
17 151.K/20.01/DDJP/1998 1998 Tata Cara, Persyaratan Dan Pemrosesan Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
18 453.K/20/DJP/1998 1998 Perubahan Diktum Ketiga Dan Keenam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 696.K/20/DDJP/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan  Menjadi Kontrak Karya
19 472.K/20.01/DJP/1998 1998 Pemberlan  Izin  Pemlndahan Kuasa  Pertambangan
20 489.K/20.01/DJP/1998 1998 Pembukaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Pasir Laut Di Wilayah Eks Otorita Batam
21 727.K/06.01/DJP/1998 1998 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Administrasi Perizinan Pertambangan Umum
22 58.K/20.01/DJP/1999 1999 Prosedur Dan Tatacara Pencadangan Wilayah Eks Izin Pengerukan Otorita Batam
23 236.K/20/DJP/1999 1999 Penugasan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Dan Energi Untuk Menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat
24 247.K/20.01/DJP/1999 1999 Pemberian Izin Pengiriman Contoh Batubara Kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara
25 256.K/025.04/DJP/1999 1999 Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Kuasa Pertambangan  Penjualan  Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi
26 282.K/20.01/DJP/1999 1999 Bentuk Laporan Penyelidikan Umum Dan Eksplorasi Direktur Jenderal Pertambangan Umum
27 283.K/2001/DJP/1999 1999 Mekanisme Penyampaian Laporan Penyelldikan Umum Dan Eksplorasi Kepada Dlrektorat Jelnderal Geologi Dan Sumberdaya  Mineral
28 436.K/20.01/DJP/1999 1999 Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Karya Di Pulau Jawa
29 933.K/20.01/DJP/1999 1999 Penugasan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Dan Energiuntuk Memberikan Rekomendasi Surat Izin Pertambangan Daerah (Sipd)
30 113.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Persetujuan Prinsip Kontrak Karya (KK) Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2b)
31 121.K/20.01/DJP/2000 2000 Perubahan Lampiran V A, V B, V C, V D, V E, V F Dan V G Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 Tanggal 18 Juni 1998 Tentang Perberian Kuasa Pertambangan (KP)
32 122.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Permohonan Tahap Dan Peningkatan Tahap Kegiatan, Perubahan Luas Dan Batas Wilayah, Pembatalan Dan Terminasi Kontrak Karya (KK)
33 123.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Permohonan Tahap Dan Peningkatan Tahap Kegiatan,Perubahan Luas Dan Batas Wilayah Pembatalan Dan Terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
34 124.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)
35 125.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
36 126.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Permohonan Wilayah Pertambangan Rakyat Untuk Wilayah Pulau Jawa Dan Madura
37 131.K/25.04/DJP/2000 2000 Perubahan Diktum Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DJP/1999 Tanggal 11 Mei 1999 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi
38 145.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Permohonan Surat Izin Bekerja Eksplorasi Kepada Pemegang KP Penyelidik Umum
39 146.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Surat Izin Bekerja Dalam Rangka Pemberian KP Pengangkutan Dan KP Penjualan Kepada Pemegang KP Eksplorasi
40 147.K/20/DJP/2000 2000 Penerapan Standar Bidang Pertambangan Sub Bidang Pertambangan Umum
41 149.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Permohonan Kuasa Pertambangan Penugasan
42 157.K/20.01/DJP/2000 2000 Pemrosesan Permohonan Surat Izin Pengiriman Contoh Mineral Non Batubara Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Dan Kontraktor Kontrak Karya (KK)
43 158.K/20.01/DJP/2000 2000 Perubahan Diktum Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 687.K/2015/DDJP/1996 Tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Kuasa Pertambangan Penjualan Atas Bahan Galian Yang Dihasilkan Oleh Pihak Ketiga Dalam Melakukan Kegiatan Di Luar Bidang Usaha Pertambangan Umum
44 184.K/20.01/DJP/2000 2000 Penambahan Ketentuan Lampiran IV.F Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 Tanggal 18 Juni 1998 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan